Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @astaanayanusantara dan diketahui telah beredar luas setelah diunggah mendapatkan dua ribu lebih komentar warganet serta 4 ribu lebih dibagikan.

Dalam video itu, Gus Yazid menyampaikan pengakuan terbuka bahwa dirinya merupakan warga sipil tanpa pangkat maupun jabatan.

Meski demikian, ia mengakui adanya aliran dana puluhan miliar rupiah yang masuk ke yayasan yang dikelolanya.

Gus Yazid menyebut menerima dana sebesar Rp18,5 miliar hingga total sekitar Rp20 miliar yang, menurut pengakuannya, diberikan oleh seseorang bernama Novita Widi.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut mengalir ke yayasannya dan menyatakan siap bertanggung jawab atas pengakuan tersebut.

Tak berhenti di situ, Gus Yazid juga melontarkan tantangan terbuka kepada sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI serta aparat penegak hukum.

Ia meminta agar pihak-pihak tersebut bersikap transparan dan terbuka kepada publik terkait dugaan aliran dana senilai Rp237 miliar yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam pernyataannya, Gus Yazid menyebut sejumlah nama purnawirawan Letjen Rudianto dan mantan pejabat penegak hukum, termasuk mantan pejabat di lingkungan intelijen dan Kodam IV/Diponegoro. Ia menilai keterbukaan seharusnya berlaku bagi semua pihak, bukan hanya dirinya beserta keluarga.

Ia juga mempertanyakan perbedaan nilai dana yang disebut-sebut dalam kasus tersebut. Menurutnya, dari total dugaan aliran dana Rp237 miliar, hanya sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar yang disebut telah dikembalikan dan dijadikan alat bukti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Jangan hanya saya dan keluarga yang diminta terbuka. Kalau memang mau adil, semua pihak yang terkait juga harus diperiksa,” ujar Gus Yazid dalam video tersebut dikutip eranasional, Minggu (28/12).

Video itu turut dilengkapi narasi visual bertuliskan “Gus Yazid Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang BUMD Cilacap Rp20 Miliar, Bongkar Bobrok Pejabat dan Aparat Hukum”, yang semakin memicu beragam reaksi dan perdebatan di kolom komentar media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam video tersebut.

Aparat penegak hukum juga belum memberikan keterangan lanjutan terkait klaim yang disampaikan Gus Yazid.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh pernyataan dalam video tersebut merupakan klaim sepihak dari sumber yang bersangkutan dan masih memerlukan klarifikasi, verifikasi, serta pembuktian hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembaga Antirasuah mengkaji aturan terkait larangan memakai masker tersebut.

“Terkait larangan penggunaan masker bagi tahanan, sedang kami bahas di internal untuk mekanisme tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 12 Juli 2025.

Penggunaan penutup wajah berlebih dilakukan tersangka untuk menghindari sorotan publik.

Selain masker, mereka kerap menggunakan map atau berkas untuk menutupi wajah.

Menurut Budi, penggunaan penutup wajah tidak dilarang saat ini.

Namun, karena sudah menjadi sorotan publik, KPK melakukan kajian untuk melihat urgensi penutup wajah bagi para tahanan.

“KPK akan menyusun pengaturan atau mekanismenya, dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak-pihak terkait, khususnya tahanan yang dilakukan pemeriksaan,” tutur Budi. []

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2012. Saat itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Saat itu Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans periode 2011-2015.

Alex menjelaskan, perkara korupsi ini berawal dari aduan masyarakat kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat dan ditindaklanjuti KPK dengan penyelidikan.

“Dinaikkan ke tahap penyelidikan, penyidikan dengan menetapkan Rey Usman sebagai tersangka,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Selain Reyna, KPK juga menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sistem Proteksi TKI Tahun Anggaran 2012, I Nyoman Darmanto sebagai tersangka.

“Selain itu, seorang pihak swasta, yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) bernama Karunia,” jelasnya.

Abdul Gani diduga menerima suap dari pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya itu.

“AGK (Abdul Gani Kasuba) dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku Utara menentukan siapa saja dari dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2023.

Alexander menyebutkan nilai nominal dari berbagai proyek di Maluku Utara mencapai Rp500 miliar yang bersumber dari APBN.

Kata Alexander, diduga Abdul Gani memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

Adapun bukti awal yang telah dimiliki KPK adalah ditemukan uang yang masuk ke rekening “penampungan” sebesar Rp2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar penginapan di hotel dan membiayai kesehatan Abdul Gani. 

Selain itu, KPK juga mendapatkan bukti bahwa Abdul Gani menerima setoran dari ASN Maluku Utara untuk merekomendasikan suatu jabatan.

KPK tidak hanya menetapkan Abdul Gani Kasuba seorang diri saja sebagai tersangka. Ada enam orang lainnya, yakni Adnan Hasanudin (Kadis Perumahan dan Permukiman Maluku Utara), Daud Ismail (Kadis PUPR Maluku Utara), Ridwan Arsan (Kepala BPPBJ Maluku Utara), Ramadhan Ibrahim (ajudan Abdul Gani Kasuba), dan dua pihak swasta bernama Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang didapat saat melakukan OTT terhadap Abdul Gani Kasuba, di antaranya uang tunai Rp725 juta.

“Diamankan uang tunai dalam kegiatan ini Rp 725 juta sebagai bagian dari penerimaan Rp 2,2 miliar,” kata Alexander Marwata. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Praktisi hukum Denny Indrayana menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengumumkan perkembangan terbaru pengusutan dugaan korupsi Formula E Jakarta. Rumor berhembus, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan akan jadi tersangka.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies Baswedan sudah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut, status hukum tersebut sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, tapi banyak yang sudah menyatakan, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, di beberapa podcast menyatakan pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Denny mengungkapkan, KPK telah melakukan ekspose kasus Formula E hingga belasan kali. Bahkan, ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah 19 kali KPK melakukan ekspose, ini rekor. Ada seorang anggota DPR menyampaikan bahwa Anies segera ditersangkakan, dan semua komisioner sudah sepakat,” jelas Denny.

“Semakin terbaca, kenapa masa jabatan para pemimpin KPK diperpanjang MK (Mahkamah Konstitusi) satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” sambungnya.

Denny Indrayana juga menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.

“Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjelas Anies. Kalau masih diteruskan. Menjadi pertanyaan, apa maksud dan tujuannya,” ucap Denny.

JAKARTA,  Eranasional.com – Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

Kejaksaan Agung menduga Destiawan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) menggunakan dokumen pendukung palsu.

“Peranan tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4/2023).

Kata Ketut lagi, uang yang dicairkan itu digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh proyek fiktif.

“Digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka,” jelasnya.

Atas hal ini, Destiawan disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Agung langsung menahan Destiawan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Masa penahanan selama 20 hari sejak 29 April-17 Mei 2023 mendatang.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka DES dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari,” terangnya.

Diketahui, kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP dalam kasus ini sebesar Rp2.546.645.987.644.

Sebelumnya, sudah ada 8 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus ini, yaitu Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro, General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono, Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo, Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto, dan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni.

“Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH, dan mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, dan Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA,” tambahnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin tidak menghadiri panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

“Informasi yang kami terima, tidak hadir. Penjadwalan pemanggilan ulang segera dikirimkan tim penyidik,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (18/11/2022).

KPK memanggil Aloysius sebagai saksi untuk tersangka Lukas Enembe dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.

“Kami panggil dalam kapasitas sebagai warga negara untuk menjadi saksi karena ada kebutuhan penyidikan agar lebih jelas perbuatan para tersangka,” ucap Ali.

KPK pun mengingatkan saksi Aloysius kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya sebagai ketaatan terhadap hukum.

“Silakan hadir dan terangkan langsung di hadapan penyidik,” kata Ali.

Selain Aloysius, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Darwis berprofesi sebagai sopir. Namun, ia juga tidak menghadiri panggilan. KPK menjadwalkan ulang pemanggilan saksi tersebut.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka.

Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK, Senin (12/9/2022), di Mako Brimob Papua, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Lukas Enembe tidak hadir.

KPK kemudian memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022). Lukas pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.

Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.

KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut. Terakhir, KPK menyita dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

JAKARTA, Eranasional.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Gubernur Papua. Sebab, Lukas Enembe sudah dijadikan sebagai tersangka. Selain itu, kesehatannya dianggap bermasalah usai dilaporkan empat kali mengalami stroke.

Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee mengatakan, kondisi Lukas telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. Oleh karena itu sebaiknya ada pengganti sementara sampai Lukas mendapat kejelasan hukum atas perkara yang melilitnya.

“Penting sekali untuk adanya penjabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh pemerintah,” kata Paulinus kepada wartawan, Senin (17/10).

Menurut Paulinus, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Yakni, Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum yang dialaminya, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.

“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tegasnya.

Ditambahkan, sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.

Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe, meski telah dua kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga antirasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan.

“Jadi panggilan kedua itu ada konsekuensi, ya kan. Ketika dia tidak datang, kan harus ada menghadirkan dengan paksa dan kita tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi kita juga harus melihat tidak saja semata-mata penegakan hukum tapi penegakan hukum itu juga harus memperhatikan keselamatan rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu, (16/10)

Alex mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melihat kondisi soal kemungkinan dilakukannya jemput paksa. Dia menyebut, pihaknya masih terus memantau soal kondusifitas di Papua. KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 26 September 2022 lalu. Namun, ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.

JAKARTA, Eranasional.com- Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK bersikap tegas dengan menjemput paksa Lukas Enembe jika tidak percaya Gubernur Papua itu sakit. MAKI juga mengungkap lokasi Lukas Enembe bermain judi sebagai member VVIP.

Gubernur Papua itu telah dua kali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan kedua yang seharusnya dilakukan hari ini, Senin, (26/9) lagi-lagi tak diindahkan Enembe dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut pihaknya telah melaporkan kondisi kesehatan kliennya ke KPK yang tidak mungkin menghadiri pemeriksaan karena alasan sakit.

“Kita sudah lapor hari Jumat kemarin di KPK, tidak mungkin hadir dalam keadaan sakit,” kata dia kepada wartawan, Minggu (25/9).

Terkait mangkirnya Enembe dari pemeriksaan, KPK menyatakan Lukas Enembe harus menyertakan dokumen resmi dari tenaga medis. Sementara, dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote menjelaskan Enembe sudah mengalami stroke sejak 2015.

Selain itu sang dokter juga menyebut Enembe sering melakukan pengobatan ke Singapura karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mempertanyakan asal muasal harta kekayaan Lukas Enembe.

Grace mengatakan jika Gubernur Lukas bisa main judi di kasino dengan nilai sefantastis itu lebih dari setengah triliun rupiah, berapa banyak uang yang ia miliki? Dari mana sumber kekayaannya?

“Penjelasan kuasa hukum Lukas agak maksa dan kurang nyambung. Kata dia, Lukas ini memang orang kaya dan sudah 20 tahun menjabat sebagai pejabat publik di daerah yang kaya. Iya sih, betul Papua memang provinsi yang amat kaya tapi ironisnya hingga saat ini Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,” papar Grace dikutip dari program Sis Grace on Mic yang ditayangkan di kanal YouTube Cokro TV, pada Senin (26/9/2022).

Menurutnya kalau hanya mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah, rasanya sulit dipercaya Lukas Enembe punya harta ratusan miliar rupiah atau bahkan lebih dari itu.

“Tapi Papua punya dana otonomi khusus. Menurut BPK ada dugaan dana itu diselewengkan karena lemahnya pengawasan,” ungkapnya.

Grace menegaskan, pejabat publik bukannya tidak boleh kaya tapi yang penting asal kekayaannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan uang dari hasil korupsi dan gratifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tunai yang mencurigakan dilakukan oleh Enembe. Mereka menemukan Enembe melakukan setoran uang tunai US$ 55 juta atau Rp 560 miliar ke kasino judi.

PPATK juga menemukan setoran tersebut ada yang dilakukan dengan nilai US$ 5 juta atau setara hampir Rp 75 miliar. Lembaga tersebut juga menemukan ada pembelian perhiasan berupa jam tangan melalui setora tunai tersebut dengan nilai US$ 55 ribu atau setara Rp 824,6 juta.

Saat ini PPATK telah membekukan rekening Enembe dengan total nilai Rp 71 miliar. Termasuk transaksi keuangan terkait kasus Enembe pada 11 penyedia jasa keuangan. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, Denny Indrayana, belum bisa memastikan kliennya datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 28 Juli 2022.

Pihak kuasa hukum Mardani Maming telah mengirimkan surat kepada KPK untuk menunda pemeriksaan pada Senin, 25 Juli 2022.

Dalam surat itu, Mardani Maming disebut bakal memenuhi pemeriksaan selaku tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis, 28 Juli 2022.

“Insya Allah (hadir),” kata Denny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juli 2022.

Sebelumnya, kuasa Hukum Mardani Maming lainnya, Bambang Widjojanto menyebut KPK sengaja menyembunyikan konfirmasi kliennya untuk memenuhi panggilan tim penyidik pada Kamis, 28 Juli 2022.

“Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK, beginikah cara penegakan hukum ala KPK, tidak transparan dan sangat tidak akuntabel,” ujar Bambang kepada wartawan, pada Selasa, 26 Juli 2022.

Dalam kesempatan itu, Bambang melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang dikirim ke KPK pada Senin, 25 Juli 2022.

Surat tersebut berisikan LPBH PBNU selaku tim hukum Mardani Maming menyatakan kliennya akan kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022 yang akan datang.

Mantan komisioner KPK itu menyebut lembaga antirasuah sedang melakukan unjuk kekuatan dengan menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap kliennya.

Dirinya menilai KPK memberikan informasi yang keliru dan sesat terkait pernyataan menyebut kliennya tidak kooperatif.

“Padahal ada surat yang sudah dikirimkan lawyer-nya MHM untuk meminta penundaan pemeriksaan. Kasihan masyarakat, terus menerus diberikan informasi yang keliru dan disesatkan,” bebernya.

Eranasional.com – Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dia ditetapkan bersama tiga perusahaan swasta lainnya.

Menanggai hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, pihaknya tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE) minyak goreng.

“Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini,” ujar Mendag Lutfi, Selasa (19/4/2022).

“Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,”sambungnya.

Menurutnya, dalam menjalankan fungsinya, dia selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.

Untuk itu, Mendag Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” pungkas Mendag.