JAKARTA, Eranasional.com– KPK mengumumkan hakim agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka korupsi. Gazalba terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

“Dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa hasil penyidikan dari perkara yang menjerat Hakim Sudrajad Dimyati, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka, GS Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Senin (28/11/2022).

Namun hingga saat ini Gazalba belum memenuhi panggilan KPK.

“KPK mengimbau GS untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan Tim Penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK kembali memanggil hakim agung Gazalba Saleh. Dia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Agung.

Dalam keterangan itu, Ali tidak secara rinci menerangkan bahwa Gazalba Saleh telah berstatus tersangka. Akan tetapi, Ali mengatakan bahwa penyidik memanggil pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Informasi yang kami peroleh, benar hari ini (28/11) tim penyidik menjadwalkan pemanggilan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di MA,” kata Ali.

Dalam perkara ini, Gazalba telah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berdasarkan informasi di SIPP PN Jaksel, pada Jumat (25/11/2022), Gazalba Saleh berstatus sebagai pemohon dengan nomor perkara 110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon dalam gugatan ini adalah KPK. Sidang pertama bakal digelar pada 12 Desember mendatang dan dipimpin Hakim Hariyadi.

Dalam petitumnya, Gazalba berstatus sebagai Pemohon terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. KPK disebutkan sebagai pihak termohon.

Dalam salah satu poin petitumnya, Gazalba saleh meminta majelis hakim membatalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 01 November 2022.

Dalam petitum itu, disebutkan bahwa KPK menjerat Gazalba Saleh terjerat dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain itu, tiga orang lainnya turut menyandang status yang sama, yakni HM selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU selaku Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan SUH dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan melakukan penahanan terhadap keempat tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan teehitung hari ini hingga 4 November 2021 mendatang.

“Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai 4 November 2021,” kata Alexander Mawarta di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021).

Alex mengatakan, para tersangka akan ditahan si tempat yang berbeda. Dodi Reza Alex akan ditahan di Rutan KPK Kavling 1. Sedangkan, HM ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, dan EU serta SUH ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Dalam kegitan OTT kali ini, KPK tidak hanya menangkap Dodi Reza Alex selaku Bupati Musi Banyuasin. Tim KPK juga menangkap Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (HM), Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (EU), (SUH) dari pihak swasta, dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (IF).