Menanggapi perkembangan tersebut, kuasa hukum Nurul Sahara, Moh Zakki, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian, khususnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota, yang dinilainya telah bekerja secara profesional.

“Saya mengapresiasi kinerja kepolisian, khususnya penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota atas penetapan Imam Muslimin atau Yai Mim sebagai tersangka,” ujar Zakki, Rabu (7/1/2026).

Zakki menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia berharap penanganan perkara ini dapat terus berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga memperoleh kepastian hukum.

“Kami berharap proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini penting untuk keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” katanya.

Menurut Zakki, kliennya sejak awal menempuh jalur hukum bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas dugaan perbuatan yang dialaminya.

Meski proses hukum terus berjalan, Zakki menyebut bahwa kliennya tidak menutup kemungkinan untuk memaafkan Yai Mim secara pribadi. Ia menekankan bahwa permintaan maaf merupakan hak setiap orang.

“Permohonan maaf itu dipersilakan. Setiap orang berhak meminta maaf, dan klien kami membuka pintu maaf sejak awal,” ujar Zakki.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemaafan secara personal tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sudah berjalan.

“Karena perkara ini sudah masuk ke ranah hukum, maka status hukum tetap berjalan. Itu dua hal yang berbeda,” tambahnya.

Sebelumnya, Polresta Malang Kota secara resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yai Mim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim menggelar perkara pada Selasa (6/1/2026).

Penyidik menilai telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Yai Mim dari terlapor menjadi tersangka. Kasus ini kini ditangani secara khusus oleh Unit PPA karena menyangkut dugaan pelecehan seksual.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Yai Mim belum memberikan keterangan resmi kepada media terkait penetapan status tersangka tersebut.

Kasus ini bermula dari perseteruan antara Yai Mim dan Nurul Sahara yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka di Perumahan Kavling Depag III Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Perselisihan keduanya sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Pemerintah desa setempat bahkan sempat memfasilitasi upaya mediasi, namun tidak membuahkan kesepakatan.

Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut justru semakin melebar dan berujung pada saling lapor ke pihak kepolisian.

Pada September 2025, Yai Mim dan Nurul Sahara masing-masing melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota. Laporan tersebut menjadi pintu masuk konflik keduanya ke ranah hukum.

Tidak lama berselang, tepatnya pada 7 Oktober 2025, Yai Mim kembali melaporkan Sahara atas dugaan penistaan agama dan persekusi terhadap warga di lingkungan tempat tinggalnya.

Laporan demi laporan tersebut membuat hubungan kedua belah pihak semakin memburuk dan kasus berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Merespons laporan-laporan tersebut, Nurul Sahara kemudian melayangkan laporan balik terhadap Yai Mim atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang disebut-sebut dialaminya.

Laporan inilah yang kemudian menjadi fokus penyidikan Unit PPA Polresta Malang Kota hingga akhirnya berujung pada penetapan Yai Mim sebagai tersangka dalam perkara pornografi.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penyidikan dilakukan secara objektif, dengan mempertimbangkan keterangan saksi, barang bukti, serta hasil pemeriksaan lainnya.

Kasus yang melibatkan mantan dosen UIN Malang ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut isu pelecehan seksual, konflik sosial, dan tokoh agama. Sejumlah pihak menilai aparat penegak hukum harus berhati-hati dan profesional agar penanganan perkara tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Kuasa hukum Sahara menegaskan bahwa kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum, termasuk jika harus memberikan keterangan tambahan atau menghadiri persidangan di kemudian hari.

“Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara adil dan transparan,” ujar Zakki.

Saat ini, penyidik Polresta Malang Kota masih melanjutkan proses penyidikan, termasuk melengkapi berkas perkara dan mendalami peran serta perbuatan tersangka sesuai sangkaan pasal yang dikenakan.

Pihak kepolisian juga membuka kemungkinan pemanggilan saksi tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian konflik secara bijak serta perlunya perlindungan hukum bagi korban dugaan pelecehan seksual, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah bagi pihak terlapor.

Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Selasa 10 September 2024.

“Baru satu Bacakada berstatus tersangka,” jelas Tessa, dikutip dari Kompas TV.

Kata dia, nantinya KPK akan menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini masih diproses pihaknya.

“Belum surat ke KPU, masih dalam proses diskusi dan pembicaraan di internal,” ujarnya.

Ia masih enggan membeberkan identitas bacakada di Pilkada 2024 yang berstatus tersangka tersebut.

Sesuai kebijakan KPK, identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi beserta rincian perkaranya akan diumumkan saat dilakukan penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan tetap melakukan proses penegakan hukum terhadap bacakada yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Meski demikian, KPK menegaskan penyidikan tersebut tidak akan mengganggu jalannya Pilkada 2024.

“KPK akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan, tidak akan mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung,” kata Tessa, Selasa 3 September 2024 lalu.

Ia juga memastikan penyidikan yang berjalan tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses tersebut.

Dia menambahkan, proses hukum di KPK akan berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana penyidikan yang disusun, termasuk proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.

“Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya, dikutip dari Antara. []

“Tiga pihak sebagai tersangka, yaitu saudara MC Direktur PTPN XI Tahun 2016, kemudian MK yang kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI Tahun 2016, dan MHK sebagai Komisaris Utama PT KM,” ucap Wakil Ketua KPK, Alex Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/5/2024).

Selain eks Dirut PTPN XI, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI Tahun 2016, Mochamad Khoiri dan Komisaris Utama PT Kejayan Mas, Muchidin Karli.

Awal mula kasus tersebut, menurut KPK, adanya tawaran oleh Direktur Utama PT Kejayan Mas kepada PTPN XI pada tahun 2016, berupa lahan dengan luas 79,5 hektare dengan harga Rp125 ribu per meter persegi di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, Cholidi dan Khoiri langsung mengunjungi lahan yang ditawarkan sebelumnya oleh Karli. Tanpa pengkajian mendalam, Cholidi selaku Dirut PTPN XI memerintahkan Khoiri untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar unntuk membeli lahan tersebut.

Penetapan tersangka baru setelah Budi Said ini dilakukan usai pemeriksaan saksi-saksi di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Menurut Kuntadi, dari 7 orang saksi yang diperiksa hari ini, satu saksi dinaikkan statusnya sebagai tersangka.

“Satu diantaranya adalah saudara AHA, selaku mantan general manajer periode 2018,” kata Kuntadi.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, kata Kuntadi, penyidik berkesimpulan terhadap cukup alat bukti untuk meningkatkan status AHA sebagai tersangka.

Keenam prajurit TNI itu berinisial Prada Y, Prasa P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.

“Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucut pada enam orang pelaku,” Kapendam Diponegoro Kol Richard Harison dalam keterangannya secara tertulis, Selasa, 2 Januari 2024.

Meski telah menetapkan tersangka, Richard memastikan terus mendalami kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud.

“Sampai saat ini penyidik Denpom IV/Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Dia lalu menjelaskan soal proses hukum pidana yang dimulai dengan penyidikan, lalu penuntutan oleh oditur militer. Dan setelah itu tersangka disidangkan di Pengadilan Militer.

“Perlu saya sampaikan, mekanisme proses hukum pidana di militer, dimulai dari penyidikan di Polisi Militer, kemudian melalui Papera (Perwira Penyerah Perkara), dalam hal ini Danrem 074/Wrt, dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh oditur militer dan disidangkan di Pengadilan Militer,” jelas Richard.

Richard memastikan proses hukum atas kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud ini akan berjalan independen dan tidak ada yang bisa mengintervensi proses peradilan militer.

Kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud viral di media sosial. Penganiayaan disebutkan dilakukan oleh oknum anggota TNI Yonif 408/Suhbrastha.

Peristiwa itu terjadi di jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, tepatnya depan Markas Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrastha, Sabtu, 30 Desember 2023 siang.

Saat itu, sejumlah relawan Ganjar-Mahfud usai mengikuti kampanye capres Ganjar Pranowo, di Boyolali.

Akibat kejadian itu, sejumlah korban dilarikan ke RSUD Pandan Arang, Boyolali, untuk mendapatkan perawatan medis. Aksi penganiayaan secara bersama-sama itu terekam kamera CCTV. (*)

JAKARTA, Eranasional.com –Lina Mukherjee resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, akibat konten makan babi. Lina sempat dipanggil polisi, tetapi tidak hadir.

Kabar Lina Mukherjee jadi tersangka dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Agung Marlianto.

“Per hari ini status Lina Mukherjee sudah sebagai tersangka dugaan penistaan agama,” kata Agung Marlianto kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

Menurut Agung Marlianto, Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel sudah melakukan gelar perkara dalam kasus ini.

Selain itu, pihaknya juga menerima hasil fatwa MUI pada 18 April 2023 bahwa apa yang dilakukan Lina Mukherjee termasuk penistaan agama

Polisi kemudian memanggil Lina Mukherjee untuk dilakukan pemeriksaan pada 18 April 2023. Namun yang bersangkutan mangkir tanpa alasan jelas.

“Kemudian kami terbitkan surat pemanggilan yang kedua agar datang pada 2 Mei 2023 nanti,” imbuh Agung Marlianto

Agung Marlianto berharap Lina Mukherjee bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan penyidik. “Bila pada pemanggilan ketiga tidak hadir, maka akan kami jemput paksa,” ucap Agung

Seperti diketahui, kasus ini viral setelah Lina Mukherjee membuat video makan babi. Di situ, selebgram pecinta Bollywood ini mengucap bismillah sebelum melakukan aksinya makan kulit babi.

Kemudian Lina Mukherjee dilaporkan oleh dua orang pengacara M Syarif Hidayat dan Sapriadi Syamsudin di Polda Sumsel pada Rabu (15/3/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru kasus penganiayaan David (17), anak Pengurus Pusat GP Ansor. Adapun tersangka tersebut adalah Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias S, alias SLRPL (19). Dengan ditetapkannya S sebagai tersangka, maka tersangka penganiayaan saat ini berjumlah 2 orang.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan S adalah teman Mario Dandy Satrio (20) yang juga hadir di malam peristiwa penganiayaan itu terjadi, yakni pada Senin (24/2).

“Berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, alat bukti dan kami lakukan pendalaman-pendalaman pemeriksaan terhadap para saksi secara intensif secara berkesinambungan, juga berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana, maka kami mendapatkan sebuah fakta baru,” kata Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2023)

“Fakta baru tersebut mengarah pada saudara S alias SLRPL, usia 19 tahun, warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat yang merupakan teman dari tersangka MDS. Kami pun menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” tambahnya

Lanjutnya menjelaskan, Shane disebut telah melakukan pembiaran saat tersangka, Mario Dandy, melakukan penganiayaan terhadap David. Karena itu, Shane dijerat dengan Pasal 76c Juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Karena tersangka S berdasarkan dua alat bukti yang kami sita disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap D,” jelas Kombes Ade Ary

Adapun peran Shane dalam peristiwa tersebut yakni sebagai pihak yang yang diduga memprovokasi Mario untuk melakukan tindak penganiayaan.

Pada saat peristiwa terjadi, Shane juga menjadi pelaku yang merekam aksi penganiayaan David menggunakan handphone.

“Tersangka memberikan pendapat kepada tersangka MDS, ‘wah parah itu, ya udah hajar saja’ katanya. Dia juga merekam tindakan kekerasan dengan handphone tersangka MDS,” kata Kombes Ade Ary.

Selain itu, Shane juga dianggap bersalah lantaran melakukan pembiaran penganiayaan.

Dalam video yang beredar, Shane juga diketahui mencontohkan ‘sikap tobat’ atau gerakan kepala di bawah sejajar dengan kaki sambil posisi membungkuk, agar ditiru oleh David.

“Mencontohkan ‘sikap tobat’ atas permintaan tersangka MDS, agar ditirukan oleh korban,” jelas Kombes Ade Ary.

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Rizky Billar memutuskan berdamai dengan haternya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu terungkap setelah suami Lesti Kejora itu berjumpa dengan tersangka di Polda Metro Jaya.

“Seperti yang kalian tahu bahwa proses restorative justice, saya dan tersangka sepakat untuk melakukan perdamaian,” ucap Rizky Billar dalam pernyataan resminya di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat (3/2)

Rizky Billar pun membeberkan alasannya memilih berdamai. Usut punya usut, dia merasa tersentuh ketika sang hater meminta maaf.

“Namun pada akhirnya setelah bertemu pelaku, dia minta maaf sama saya, hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa,” tutur Rizky Billar.

“Saya juga punya kesalahan dan kapasitas saya sebagai manusia memaafkan sesama,” sambungnya

Bapak satu anak ini cuma berharap ke depannya si pelaku tidak mengulangi kesalahan serupa.

“Mudah-mudahan pelaku bisa memperbaiki diri buat menjaga lisan dan perkataannya,” kata Rizky Billar

Seperti diketahui, Rizky Billar melaporkan sejumlah hater pada Januari 2023. Salah satunya pun berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Keputusan Rizky Billar lapor polisi lantaran dia merasa hidupnya dan keluarga terancam

“Ketika si tersangka melakukan pengancaman bukan cuma saya yang terancam tapi keluarga saya terancam. Maka dari itu saya melakukan pelaporan,” ungkap Rizky Billar.

JAKARTA, Eranasional.com –Laporan aktor Rizky Billar atas kasus pengancaman dari hater menemui titik terang. Terlapor statusnya kini resmi sebagai tersangka.

“Iya, sudah (tersangka),” kata pengacara Rizky Billar, Sadrakh Seskoadi ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (2/2).

Pengacara Rizky Billar menyebut ada beberapa hater yang dilaporkan. Namun ia menegaskan, jumlahnya tidak lebih dari 10.

“Enggak sampai,” jelasnya.

Sandrakh menerangkan, hal yang membuat Rizky Billar geram dan ingin melanjutkan proses hukum, karena baginya ini keterlaluan.

“Sudah di luar batasan yang dapat diterima,” tutur Sandrakh.

Hingga saat ini, hater yang kini berstatus sebagai tersangka masih diinvestigasi penyidik. Polisi akan memberikan penjelasan lebih lanjut melalui rilis resmi.

“Untuk saat ini kita tunggu dari penyidik, masih diproses,” jelas Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Diketahui kasus ini bermula saat Rizky Billar melaporkan sejumlah akun hater ke Polda Metro Jaya. Laporan dengan nomor LP/B/154/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, teregistrasi pada 10 Januari 2023

Para haters tersebut terancam dikenakan Pasal 29 UU ITE dengan ancaman kurang lebih empat tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Jatim menetapkan status Ferry Irawan menjadi tersangka, Terkait kasus dugaan KDRT terhadap istrinya, Venna Melinda.

“Kemarin gelar perkara dan sudah ditetapkan Saudara FI (Ferry Irawan) statusnya dinaikkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto,

Dirmanto menambahkan, polisi juga menemukan beberapa barang bukti. Antara lain sprei dan handuk.

“Ditemukan barang bukti seprai dan handuk yang ada bercak darahnya. Sampel darah juga diambil penyidik,” tambahnya

“Sampel darah juga diambil penyidik,” tambahnya

Ferry Irawan dikenakan dua pasal yaitu Pasal 44 dan 45 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Ancaman hukumannya pun tidak main-main

“Karena di situ secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ancaman hukumannya lima tahun maksimal,” ucap Kombes Pol Dirmanto

Diketahui sebelumnya, Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi Minggu (8/1) di sebuah hotel di Jalan Dhoho, Kota Kediri.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan petinggi OVO,  Indrajana Sofiandi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan, dalam kasus kekerasan terhadap anaknya sendiri.

“Ditetapkan setelah gelar perkara. Setelah dia diperiksa hari Kamis,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, Senin (9/1).

Indrajana Sofiandi pun dijadwalkan menjalani pemeriksaan lagi sebagai tersangka pada Selasa (10/1/2023) besok. Lantas, akankah yang bersangkutan ditahan usai pemeriksaan?

Bila mengacu ke UU Perlindungan Anak yang dikenakan pada Indrajana Sofiandi, yang bersangkutan tidak bisa ditahan karena ancaman pidananya hanya 3,5 tahun

“Kan itu di bawah lima tahun, jadi saya mau bilang ditahan pun belum bisa,” kata Nurma.

Namun bila memang diperlukan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tetap berhak menahan Indrajana Sofiandi

“Masalah penahanan, itu kewenangan penyidik,” ujar Nurma

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga berharap agar Indrajana Sofiandi bisa kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

“Yang jelas dia dipanggil dulu besok sebagai tersangka,” ucap Nurma

Rencana Pemanggilan Indrajana Sofiandi dijadwalkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB.

Diketahui Sosok Indrajana Sofiandi jadi sorotan usai video penganiayaan terhadap anak yang diduga ia lakukan viral di media sosial. Potongan tayangan diunggah oleh Keyla Evelyne Yasir yang ingin mencari keadilan untuk anaknya.

Keyla Evelyne Yasir juga sudah melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan Indrajana Sofiandi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 23 September 2022.

Dalam laporan Keyla Evelyne Yasir, Indrajana Sofiandi dikenakan Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 3,5 tahun

Indrajana Sofiandi sendiri sudah diperiksa atas laporan Keyla Evelyne Yasir pada 5 Januari 2023. Ia sempat tidak hadir di pemanggilan pertama dengan alasan sakit.

Dalam pemeriksaan, Indrajana Sofiandi dicecar 25 pertanyaan atas dugaan kekerasan terhadap anak seperti yang terlihat dalam tayangan video

JAKARTA, Eranasional.com – Artis Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya Fahmi Bachmid, menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (5/1). Dalam rangka meninjau perkembangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sekaligus pengaduan palsu dilaporkannya pada 11 Mei 2021 lalu dengan menjerat Frans Rizki Aditya alias Kiki The Potters.

“Gue mau nanya laporan gue yang di jaksel lama banget. Kiki the Potters udah P21, sudah ke kejaksaan namun belum dikembalikan, jadi mungkin nanti akan ngomong ke kejaksaan,” kata Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

“Jadi tinggal nunggu disidang saja,” Timpal Fahmi Bachmid.

Lanjut Nikita menyebut alasan untuk meninjau kedua kasus tersebut, telah bergulir selama setahun lamanya di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Ini sudah lama, Kalau gue bisa di penjarain, kok mereka enggak?,” Tambahnya

Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, Kiki The Potters kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Maret 2022 atas laporan Nikita Mirzani.Namun sampai saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan belum menahan Kiki The Potters

“Makanya ini gue mau tanya, di manakah letak keadilan di Polres Metro Jakarta Selatan?,” ucap Nikita Mirzani

Diketahui sebelumnya Kiki The Potters ditetapkan sebagai tersangka bersama selebgram Isa Zega. Dimana Nikita Mirzani diketahui melayangkan laporan kepada polisi sejak 11 Mei 2021 silam, dengan nomor LP/2508/V/YAN.2.5./2021/SPKT.PMJ.

Kiki The Potters dan Isa Zega disangkakan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau pasal 317 KUHP tentang fitnah dengan pengaduan palsu.

Jakarta- Polisi pada Sabtu (9/10) ini menangkap Morume Keya Busup, tersangka insiden penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua, yang terjadi awal Oktober lalu.

Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Morumen sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Ia ditangkap Sabtu hari ini, atau sepekan usai kerusuhan, oleh aparat gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 WIT, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo dalam keterangannya.

Argo menjelaskan, Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal, yang menyerang suku Yali pada Minggu (3/10). Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Selain Morume, aparat juga mengamankan satu tersangka lain atas nama Beto Ordias. Keduanya dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian diselidiki lebih mendalam.

“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” katanya.

Kericuhan di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua terjadi pada Minggu (3/10) lalu, dengan melibatkan dua kelompok massa dari dua suku berbeda: Suku Kimyal dan Suku Yali.

Usai insiden itu, polisi mengamankan sedikitnya 52 orang terduga pelaku penyerangan. Polisi juga kemudian menetapkan 22 orang sebagai tersangka.

Insiden ricuh di Yahukimo telah menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Menurut polisi, ricuh itu dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abock Busup saat tugas ke Jakarta. Abock ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock lantas dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB, namun tak tertolong.

Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Para tersangka itu ialah Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; korporasi PT AP; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

“Hari ini dilaksanakan tahap II [penyerahan tersangka dan barang bukti] dari tim penyidik kepada tim jaksa untuk tersangka AR [Anja Runtuwene] dkk dan tersangka PT AP di mana kelengkapan berkas perkaranya telah diperiksa oleh tim jaksa dan dinyatakan lengkap,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (7/10).

Ali menuturkan kewenangan penahanan para tersangka kini beralih menjadi tugas jaksa. Mereka akan ditahan untuk 20 hari terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2021.

Tommy dan Anja ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Rudy Hartono ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Tim jaksa, lanjut Ali, mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Dalam proses penyidikan, pengadaan tanah di Munjul diketahui diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal KPK, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

Lembaga antirasuah sudah menerima pengembalian uang sejumlah Rp10 miliar dari Tommy Adrian dan Anja Runtuwene selama proses penyidikan.

Indramayu | Kepolisian Polres Indramayu telah menetapkan 7 orang tersangka pelaku pembunuhan terhadap dua petani penggarapan tebu (PG) Jatitujuh. Termasuk TI oknum anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Konflik penggarapan lahan tebu (PG) Jatitujuh, yang menewaskan dua warga Majalengka petani penggarapan tebu yang terjadi pada beberapa hari lalu. Polres Indramayu telah Memeriksa 26 orang anggota F-Kamis.

“Kami sudah memeriksa sebanyak 26 anggota F-Kamis dan menetapkan sebanyak 7 orang tersangka, termasuk ketua F-Kamis yaitu Taryadi, “kata, Kapolres Indramayu AKBP M Lukman Syarif. Rabu (06/10/2021)

Peran dari ketua F-Kamis, lanjut Kapolres. Ketua F-Kamis termasuk juga anggota DPRD Indramayu ini, berperan sebagai penggerak dan menghasut untuk melakukan perlawanan baim kepada petani maupun masyarakat yang bermitra dengan PG Jatitujuh.

“Konflik ini terjadi adanya provokator dari F-Kamis, mereka ini mempengaruhi Atau menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan, “katanya.

Menurutnya, ketua F-Kamis ini juga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, saat aparat melakukan penindakan terhadap mereka pada beberapa waktu lalu.

“Beberapa waktu lalu, saat kami melakukan upaya penindakan kepada mereka. Tapi mendapat perlawanan dari masyarakat dengan membawa senjata tajam, “katanya.

Selain mengamankan puluhan orang dan menetapkan 7 orang tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, 4 buah senjata tajam, kartu keanggotaan F-Kamsi dan satu buah handphone.

“Sebagian barang bukti yang kami sita ini, untuk dijadikan bukti, terkait kasus penganiayaan terhadap dua orang petani tebu hingga meninggal dunia, “katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua orang yang diduga kuat terlibat dalam konflik yang menewaskan dua orang petani tebu asal warga Kabupaten Majalengka.

“Kami akan terus melakukan pengejaran kepada dua orang yang melakukan penganiayaan kepada dua petani hingga tewas, “katanya.

Sementara itu, pihaknya bersama dandim telah sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka. Agar tidak lagi terjadi konflik.

“Kami sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka yang melakukan konflik, “katanya.