JAKARTA – Tidak menutup kemungkinan, pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Diungkapkan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menanggapi rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait tes PCR kembali diberlakukan bagi pelaku perjalanan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada pengetatan screening atau langkah mitigasi lainnya jika kasus terus meningkat,” kata Wiku dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Wiku mengatakan, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan kasus Covid-19 dan menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Kami juga selalu berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dan asosiasi profesi terkait langkah penanganan yang terbaik,” ucap dia

Sebelumnya, Satgas Waspada dan Siaga Covid-19 PB IDI Erlina Burhan menyarankan pemerintah agar kembali memberlakukan kebijakan wajib tes PCR sebagai syarat perjalanan.

Dia menyebut, kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah penularan virus Corona dan harga tes Covid-19 sudah terjangkau.

“Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan, mengingat harga tes semakin murah,” kata Erlina di kantor Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

Erlina juga meminta pemerintah kembali mewajibkan penggunaan masker di area terbuka. Langkah itu harus dilakukan mengingat kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan.

“Dalam kondisi saat ini, kami dari PB IDI meminta agar tetap gunakan masker meski di ruang terbuka apalagi di ruang tertutup,” pungkas dia.

TANGERANG – Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah menghapus syarat penyertaan bukti tes PCR atau antigen kepada penumpang pesawat tujuan domestik yang telah menjalani vaksinasi lengkap mulai Selasa (8/3/2022) malam.

Aturan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku efektif 8 Maret 2022. Hal tersebut diungkapkan Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (AP II), Muhammad Awaluddin dalam keterangan persnya, Rabu (9/3/2022).

“Merujuk pada SE Kemenhub Nomor 21 Tahun 2022 dan SE Satgas Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022, PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejauh ini sudah menerapkannya sejak Selasa (8/3/2022) tentang penghapusan persyaratan penyertaan hasil swab PCR dan atau antigen bagi penumpang pesawat dengan rute domestik yang telah melakukan vaksinasi lengkap. AP II bersama stakeholder telah berkoordinasi untuk menerapkan ketentuan di dalam peraturan tersebut,” jelas Awaluddin.

Awaluddin menerangkan, meski syarat penyertaan bukt hasil swab PCR atau antigen bagi penumpang pesawat tujuan domestik sudah dihapus, namun pihaknya tetap melakukan pemeriksaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada setiap penumpang.

“Seluruh bandara AP II telah beroperasi secara tangguh (resilience operation), cepat beradaptasi (agility operation) dan fokus pada kerampingan operasional (lean operation) sehingga mampu memenuhi dinamisnya regulasi di tengah pandemi Covid-19 guna tetap menjaga konektivitas udara Indonesia. Di mana setiap penumpang wajib mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi yang ditunjukan saat melakukan check in di konter check in maskapai,” paparnya.

Dia menegaskan, VP of Corporate Communication AP II Hufron Kurniadi menambahkan protokol kesehatan di seluruh bandara AP II tetap dijalankan dengan ketat.

“Protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 tetap dijalankan dengan ketat di seluruh bandara AP II sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah dan diperkuat dengan penerapan biosecurity management serta biosafety management. Seluruh fasilitas keamanan, keselamatan dan kenyamanan di seluruh bandara AP II telah siap mendukung kelancaran penerapan,” pungkas dia.

Eranasional.com

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers PPKM secara daring, Senin (7/3/2022).

“Tadi sudah mendapatkan arahan Bapak Presiden dengan dosis kedua di NTB yang sudah di level 70 persen, maka untuk penonton di Mandalika MotoGP yang sudah 2 kali vaksinasi tidak perlu dites baik PCR maupun antigen lagi,” kata Menko Airlangga dikutip dari Antara.

Ia menyatakan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk seluruh penonton baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu guna mengatasi penyebaran Covid-19 pada saat penyelenggaraan pertandingan MotoGP, pemerintah mengurangi kuota penonton dari semula 200 ribu penonton menjadi 60 ribu penonton.

“Kapasitas penonton adalah 60 ribu dan seluruh tiket sudah sold out terutama di hari ketiga di hari pertandingan,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga merinci, secara keseluruhan, capaian vaksinasi Covid-19 di NTB telah mencapai 92,5 persen dan dosis keduai sebanayk 70,6 persen dan berada pada level 1. Capaian vaksinasi per kota/kabupaten adalah Mataram mencapai 116 persen untuk dosis pertama dan 86 persen untuk dosis kedua.

Lombok Barat mencapai 89,5 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua sebanyak 70,7 persen. Lalu, Lombok Tengah 92 persen untuk dosis pertama dan 77 persen untuk dosis kedua.

Kemudian tinggal Lombok Timur, vaksin pertama 92,7 persen dan kedua 63,6 persen lalu Lombok Utara 88,5 persen. Secara keseluruhan vaksin pertama 92,5 dan kedua 70,6 persen dan vaksin ketiga 3,8 persen. Jadi Mandalika sudah sangat siap untuk menggelar pertandingan,” jelas Airlangga.

Ia juga menyinggung terkait travel bubble di Batam Bintan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan sesuai arahan Presiden Jokowi dengan tanpa karantina.

Jumlah wisatawan yang akan ke Batam Bintan per 23 Februari-6 Maret sebanyak 240 orang dan pada 25 Februari-14 Maret sebanyak 510 orang

“Tadi ada arahan dari Bapak Presiden untuk disiapkan visa on arrival di Batam Bintan maupun yang sudah diberlakukan di Bali,” kata dia. (Antara)

Eranasional.com – Kabar baik datang dari Arab Saudi. Ya, negeri kaya minyak itu telah resmi mencabut hampir semua pembatasan terkait panduan perjalanan selama masa pandemi Covid-19.

Sejumlah aturan meliputi mengenakan masker, jaga jarak hingga karantina bagi turis asing akhirnya dihapus.

Negara pimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud itu juga tak lagi mewajibkan para pendatang dari luar negeri untuk menjalani karantina Covid-19 setibanya di negara itu.

Para turis mancanegara pun tak usah repot-repot menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 kepada petugas di bandara di terminal kedatangan.

Melansir laman Saudi Gazette, Arab Saudi membebaskan penggunaan masker di luar ruangan. Hal tersebut juga berlaku di dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram, Makkah dan Masjid Nabawi, Madinah.

Sedangkan jamaah di luar ruangan tak lagi wajib memakai masker. Aturan jaga jarak pun dihapuskan. Meski demikian, jamaah tetap diwajibkan mengenakan masker saat berada di ruangan masjid.

Pengumuman itu secara resmi dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan mulai berlaku Sabtu, 5 Maret 2022.

Keputusan tersebut sekaligus membatalkan aturan menjaga jarak di semua tempat di Arab Saudi, baik acara tertutup maupun terbuka. (Okezone)

Jakarta- Kebijakan yang mengharuskan calon penumpang wajib tes PCR dengan hasil negatif, membuat pengelola Bandara Soekarno Hatta melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan hasil tes PCR di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta dapat diketahui lebih cepat.

Berdasarkan koordinasi para stakeholder, ditetapkan bahwa hasil tes yang dilakukan mulai 24 Oktober 2021 di layanan RT-PCR drive thru Airport Health Center di Terminal 3, dapat diketahui dalam waktu kisaran 3 jam. Padahal sebelumnya, hasil tes PCR di Bandara tersebut baru diketahui 1×24 jam setelah sampel diambil.

“Khusus bagi calon penumpang pesawat yang melakukan tes di layanan RT-PCR drive thru Airport Health Center di Terminal 3, dan menunjukkan tiket penerbangan pada hari yang sama dengan tes, maka dapat mengetahui hasil tes RT-PCR dalam waktu kisaran 3 jam setelah sampel diambil,” ujar SM of Branch Communication & Legal Badar Soekarno-Hatta M. Holik Muardi, Minggu (24/10/2021).

Sementara, untuk tes RT-PCR yang dilakukan di titik lain Airport Health Center seperti walk in service dan pre-order service di Terminal 3, serta walk in service, pre-order service, dan drive thru service di Terminal 2, hasilnya tetap dapat diketahui 1×24 jam.

Adapun tidak terdapat perbedaan harga tes RT-PCR antara hasil diketahui dalam kisaran 3 jam dan 1×24 jam.

Tarif RT-PCR di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan Rp 495.000, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

“AP II dan stakeholder mengoptimalkan sumber daya yang ada di Bandara Soekarno-Hatta terkait fasilitas, perlengkapan dan peralatan untuk tes RT-PCR. Setelah dilakukan koordinasi secara intensif, maka ditetapkan khusus layanan tes RT-PCR drive thru Airport Health Center di Terminal 3 dapat memberikan hasil tes dalam waktu kisaran 3 jam,” katanya.

Seperti diketahui, mulai 24 Oktober 2021 Bandara Soekarno-Hatta mengimplementasikan ketentuan di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.

Sesuai dengan SE tersebut, penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta wajib menunjukkan surat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

JAKARTA – Syarat perjalanan udara atau naik pesawat terbang di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 19 Oktober – 1 November berubah lagi.

Syarat naik pesawat terbang terbaru, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 53 Tahun 2021, semua penumpang pesawat terbang wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR.

Calon penumpang pesawat terbang domestik wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR H-2.

Aturan ini berlaku untuk perjalanan udara atau dengan pesawat terbang di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali selama PPKM.

Sebelumnya, dalam Inmendagri No 47 Tahun 2021, syarat perjalanan udara untuk penumpang pesawat kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, wajib menunjukkan hasil negatif PCR (H-2).

Perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa- Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua.

Lalu, penumpang harus menunjukkan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

Dengan adanya aturan terbaru, saat ini hasil tes antigen (H-1) tidak lagi digunakan sebagai syarat perjalanan untuk moda transportasi udara.***

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan untuk menurunkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening virus corona (covid-19) melalui metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk daerah luar Jawa-Bali.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, penurunan harga itu telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan penyesuaian kondisi pandemi covid-19 terkini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT PCR diturunkan menjadi Rp495 ribu untuk daerah Pulau Jawa-Bali, serta sebesar Rp525 ribu untuk daerah di luar Jawa-Bali,” kata Kadir melalui konferensi pers secara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Senin (16/8).

Kadir menjelaskan, Kemenkes telah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perhitungan biaya, pengambilan, hingga pemeriksaan RT PCR Covid-19. Ia menyebut, perhitungan itu meliputi berbagai komponen yang dikaji ulang secara bersama-sama.

Adapun komponen yang dimaksud yakni jasa pelayanan, reagen, bahan medis habis pakai (BMHP), biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lain yang telah disesuaikan.

Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk pengurangan tes antigen sebagai tes Covid-19 dan lebih memilih memperbanyak tes PCR.

Hal ini menurut Ma’ruf Amin lantaran tes PCR memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Ketimbang tes antigen.

“Penggunaan antigen dan PCR sebenarnya antigen itu kalau saya amati positivity ratenya rendah,” ujar Ma’ruf Amin dikutip Jumat (23/7).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta untuk bisa mengurangi penggunaan tes Covid-19 lewat metode antigen.

“Saya mengusulkan supaya jangan terlalu banyak di antigen. Oleh karena itu memang antigen jangan terlalu banyak karena tingkat positivity ratenya itu menjadi sangat rendah,” katanya.

Adapun, pernyataan Ma’ruf di atas sebenarnya kurang tepat. Sebab, positivity rate adalah cara paling efektif untuk mengukur pengendalian Covid-19 di suatu wilayah.

Semakin rendah positivity rate artinya semakin baik, bukan sebaliknya. WHO pun telah menentukan batas aman positivity rate yakni di bawah 5 persen. Kalau sudah sampai titik itu, artinya pandemi mulai terkendali. Sementara di Indonesia positivity rate masih di atas 30 persen.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga menyoroti angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24 persen jauh di atas standar WHO yakni 5 persen.

Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

“Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

“Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” pintanya.

Di samping itu, Wapres juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,” pintanya.