Dari 15 aset yang telah disita KPK, empat terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Selain dikawasan elit itu, belasan aset yang disita tersebar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Bogor, hingga Surabaya.

Ditaksir aset-aset itu bernilai ratusan miliar rupiah.

“Ada beberapa lokasi seperti di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan ada empat lokasi. Di Bogor satu lokasi; di Menteng, Jakarta Pusat satu lokasi; di Darmo Surabaya terdapat tiga lokasi; dan ada juga Graha Familly Surabaya yang terdapat dua lokasi,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 22 Oktober 2024.

Sebagai informasi, KPK telah menyita 15 aset yang bernilai ratusan miliar rupiah dari pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie.

Ihwal penyitaan aset itu mengemuka usai Adjie diperiksa tim penyidik KPK di gedung Merah Putih KPK pada Selasa (15/10) kemarin.

Adjie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Diduga pemeriksaan Aset di antaranya terkait aset-aset yang telah disita itu.

“Dilakukan penyitaan atas 15 unit tanah dan bangunan senilai ratusan miliar, dimana dua diantaranya berlokasi di Kawasan elit Jakarta,” ucap Tessa dalam keterangannya, Rabu 16 Oktober 2024 lalu.

KPK membuka peluang menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2022.

Hal itu saat ini sedang didalami tim penyidik lembaga antikorupsi.

Disebutkan, penerapan pasal pencucian uang untuk menjangkau aset yang sudah disembunyikan oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

Terlebih, penyamaran aset itu menyulitkan pemulihan aset atau asset recovery.

Akan tetapi jika KPK bisa melakukan penyelamatan aset menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam kasus ASDP, maka lembaga antikorupsi tak akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) TPPU.

Adapun surat perintah penyidikan (sprindik) yang sudah diterbitkan dalam kasus ASDP ini diketahui berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 atau kerugian negara.

Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sejauh ini diduga telah terjadi kerugian negara yang disinyalir mencapai Rp 1,27 triliun.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat tersangka itu yakni Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, Harry MAC selaku direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP, Yusuf Hadi yang merupakan direktur komersial dan pelayanan PT ASDP, serta Adjie yang merupakan pemilik PT Jembatan Nusantara. []

Tessa ditunjuk menggantikan Ali Fikri yang pada saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (plt).

“Sekarang sudah diangkat Jubir yang definitif Pak Tessa Mahardika,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat 7 Juni 2024.

Sebagai informasi, sebelum berkiprah di Lembaga Antirasuah, Tessa diketahui mengawali karirnya di Kepolisian RI.

Pada tahun 2001, ia masuk ke Akademi Kepolisian. Mei 2008, ia kemudian menjadi bagian insan KPK.

Pada 2012, ia memutuskan pensiun dini saat berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan fokus di Komisi Antirasuah.

Di KPK, ia merupakan penyidik senior. Bahkan, sebelum menjabat jubir ia menduduki kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan.

Tessa pernah ambil bagian dalam kasus yang mendapat sorotan publik, mukai dari perkara mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara hingga pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Ia mendapatkan gelar sarjananya dari Sekolah Ilmu Kepolisian. Kemudian mendapatkan gelar master di bidang komunikasi.

Melansir laman elhkpn.kpk.go.id, Tessa tercatat memiliki kekayaan Rp 1.193.152.125 (Rp 1,1 miliar) yang ia laporkan pada 22 Februari 2024 dengan masa periodik tahun 2023.

Dijelaskan, kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Kemudian, kendaraan terdiri dari Honda Vario tahun 2017 dan Hyundai H-1 tahun 2018 yang keduanya bernilai Rp 517 juta serta harta bergerak lainnya Rp 100 juta.

Selanjutnya, kas dan setara kas yang bernilai Rp 446 ribu dan harta lainnya Rp 500 juta.

Dalam catatan kekayaan penyelenggara tersebut, Tessa juga tercatat memiliki utang Rp 1.024.293.875 (Rp1 miliar). []