Purbaya mengkonfirmasi adanya skema pertukaran posisi dimana Wamenkeu Thomas Djiwandonk diproyeksikan mengisi kursi Deputi Gubernur BI.

“Proses tersebut merupakan bagian dari pertukaran antara pemerintah dan bank sentral yang dinilainya wajar. Itu satu bursa , pertukaran yang saya pikir seimbang, nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada ringkasannya, kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada,” ujar Purbaya usai Rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/1).

Ia tekanan independensi BI tidak ditentukan oleh latar belakang pejabat yang menjabat, melainkan oleh proses pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi langsung pemerintah.

Menurut Purbaya, pembagian peran antara pemerintah dan bank sentral selama ini berjalan jelas. Pemerintah fokus menjalankan kebijakan fiskal, sementara BI bertanggung jawab pada kebijakan moneter.

“BI itu independen, kita jalankan fiskal. Mereka menjalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakan kedua bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan pada rapat KSSK dengan DPR,” jelasnya.

Purbaya menambahkan koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) justru diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter yang masing-masing independen dapat saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Posisi Thomas

Terkait dengan posisi Thomas akan menggantikan Juda, Purbaya mengungkap belum mengetahui pasti Arah Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia memastikan akan terjadi pertemuan secepatnya dengan Deputi BI tersebut.

“Saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu Pak Juda, mungkin besok, saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatannya,” jelasnya.

Sementara itu, masuknya Thomas jadi salah satu dari tiga calon pengganti Juda diperbolehkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Pemerintah bahkan telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memulai tahapan uji kelayakan dan pemenuhan ( fit andproper test ).

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Thomas Djiwandono,” ujarnya.

Kata Sri Mulyani, masuknya Thomas Djiwandono disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani berharap, Thomas Djiwandono bisa membuat proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar.

Sri Mulyani juga membantah jika masuknya Thomas Djiwandono pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.

“Tentu dengan masuknya mas Thomas di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi mudah, kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? nggak, justru karena selama ini bagus namun dengan adanya di dalam kan nggak perlu harus adanya pertemuan khusus karena mas Thomas ada di sini,” jelas Sri Mulyani, dikutip Jumat 19 Juli 2024.

Setelah dilantik, Sri Mulyani berharap Thomas Djiwandono akan langsung bekerja bersama pejabat lainnya untuk menjalankan tugas negara

“Pak Thomas Djiwandono ini sebagai Wamenkeu akan bekerja sama dengan Wamenkeu yang sekarang pak Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk bisa menjalankan tugas mengelola negara,” jelas Sri Mulyani.

Adapun tugas negara tersebut, lanjut Menkeu, adalah menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat.

“Kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut, supaya kita bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan,” tegas Menkeu. []