Penundaan ini terjadi karena terdakwa mangkir dalam agenda pembacaan surat dakwaan pada Kamis (13/8).

Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati, menjelaskan bahwa waktu pemanggilan terhadap terdakwa belum memenuhi ketentuan minimal.

“Surat panggilan tercatat baru diterima pada Senin, sehingga jika sidang dijadwalkan ulang pada 20 Agustus, jangka waktunya belum genap tujuh hari,”ujar Christina.

“Oleh sebab itu, majelis hakim menetapkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil kembali terdakwa untuk bersidang pada Kamis, 27 Agustus 2026,”sambungnya.

“Kehadiran terdakwa secara langsung sifatnya wajib dalam perkara pidana dan tidak bisa digantikan oleh kuasa hukum,”tegas Hakim.

Hal ini berbeda dengan mekanisme praperadilan yang juga sedang ditempuh Tifa terkait keabsahan penghentian penuntutan di mana terdakwa boleh diwakili.

Penundaan hingga 27 Agustus ini disetujui baik oleh pihak JPU maupun tim penasihat hukum terdakwa.

Sebelum proses ini, majelis hakim PN Jakarta Timur sempat menerima keberatan (eksepsi) dari pihak Tifa pada Kamis (23/7).

Dalam putusan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt. Tim tersebut, hakim menilai dakwaan jaksa kabur (obscuur libel) sehingga dinyatakan batal demi hukum dan proses pemeriksaan tidak berlanjut ke tahap pembuktian.

Namun, jaksa kini telah merampungkan perbaikan berkas dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan untuk disidangkan ulang. []

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyebaran tuduhan terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, pada Rabu (29/7).

“Perkara dengan terdakwa Tifauziah Tyassuma telah dilimpahkan kembali ke pengadilan kami pada tanggal tersebut, dengan nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim,” ujarnya.

Immanuel menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan sela yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pihak kejaksaan justru memilih untuk menyempurnakan surat dakwaan sebelum kembali menyerahkan perkara ke pengadilan.

Sidang pertama untuk perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Pemeriksaan akan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Christina Endarwati, dengan anggota hakim Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

“Sidang perdana akan dilaksanakan pada tanggal tersebut,” tambah Immanuel.

Ia juga menegaskan bahwa jalannya persidangan akan dimulai kembali dari tahap awal, yaitu pembacaan surat dakwaan yang telah disempurnakan.

Sebelumnya, pada Kamis (23/7), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh tim pembela dokter Tifa.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat membacakan amar putusan menyatakan, “Kami memutuskan bahwa perlawanan yang diajukan oleh tim advokat terdakwa dinyatakan diterima.”

Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.

Tim tidak disusun secara teliti dan mengandung ketidakjelasan, sehingga surat dakwaan tersebut dinyatakan batal menurut hukum.

Akibatnya, proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian sebelum adanya perbaikan dari pihak kejaksaan. []

Pernyataan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7).

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan bahwa pada Maret 2025, saksi Syarif Muhammad memperlihatkan kepada Jokowi tiga unggahan di media sosial X yang berisi tuduhan mengenai keaslian ijazah S-1 milik mantan presiden tersebut. Salah satu unggahan itu berasal dari akun milik dokter Tifa.

Setelah mengetahui adanya unggahan tersebut, Jokowi disebut meminta Syarif mengumpulkan berbagai konten di media sosial yang dianggap menyerang nama baiknya dengan narasi bahwa ijazah S-1 miliknya tidak asli.

Selanjutnya, pada 14 April 2025, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan tersebut.

Dalam kesempatan itu, mereka menegaskan bahwa ijazah sarjana Jokowi adalah asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun instansi terkait.

Jaksa menyebut kuasa hukum Jokowi juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menyebarluaskan informasi yang dinilai sebagai berita bohong mengenai dugaan ijazah palsu tersebut.

Memasuki periode April hingga Mei 2025, Syarif kembali menunjukkan kepada Jokowi sebanyak 28 unggahan dari berbagai platform media sosial yang berisi tuduhan serupa.

Dari jumlah tersebut, lima unggahan disebut berasal dari dokter Tifa.

Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980.

Selama menempuh pendidikan, Jokowi dinyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik sesuai ketentuan program sarjana, termasuk menuntaskan 160 satuan kredit semester (SKS).

Berdasarkan data akademik tersebut, UGM kemudian menerbitkan Ijazah Sarjana Kehutanan Nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama Joko Widodo.

Jaksa menilai tudingan yang disampaikan terdakwa telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi.

“Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jokowi mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal, merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya,”ujar jaksa dalam persidangan.

“Tuduhan tersebut juga memicu pihak lain mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI,” tambahnya.

Lebih lanjut, JPU menyatakan tuduhan yang disampaikan Dokter Tifa merupakan informasi yang tidak benar. Hal itu didasarkan pada penegasan resmi UGM yang menyatakan Jokowi merupakan lulusan sah Fakultas Kehutanan.

Meski demikian, menurut jaksa, terdakwa tetap menyebarkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu melalui unggahan di media sosial maupun dalam sejumlah acara talk show.

Jaksa juga menyebut terdakwa tidak mampu membuktikan tuduhan yang dilontarkannya. Karena itu, perbuatan tersebut dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan dan nama baik Jokowi melalui penggunaan sarana teknologi informasi. []