Yakup mengatakan, kehadiran Jokowi pada tahap pembuktian bertujuan untuk menunjukkan secara langsung dokumen-dokumen asli yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut, termasuk ijazah pendidikan dari berbagai jenjang.

“Pak Jokowi ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita sebagai barang bukti, yakni ijazah SMA dan UGM,” ujar Yakup usai bertemu Jokowi di kediamannya di Banjarsari, Solo, Senin (13/7)

Meski demikian, Yakup menegaskan jadwal kehadiran Jokowi masih menyesuaikan dengan agenda yang ditetapkan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menurutnya, Jokowi akan hadir pada agenda pembuktian yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses persidangan.

“Agenda pembuktian nanti akan disesuaikan dengan penetapan Majelis Hakim, apakah Pak Jokowi dihadirkan pada awal, pertengahan, atau akhir tahap pembuktian,” kata Yakup.

Ia menilai, keputusan Jokowi untuk datang langsung ke ruang sidang merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, Jokowi berharap perkara tersebut dapat segera memasuki tahap pembuktian sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

“Sampai hari ini Pak Jokowi tetap berkomitmen akan hadir. Harapannya perkara ini segera masuk tahap pembuktian agar beliau memperoleh kepastian hukum dan prosesnya bisa segera selesai,” ujarnya.

Terkait proses praperadilan yang diajukan Roy Suryo, Yakup menyatakan Jokowi menghormati seluruh mekanisme hukum yang berlangsung.

Ia menyebut pihaknya memahami masih ada kemungkinan upaya hukum lanjutan, namun fokus utama Jokowi adalah agar perkara pokok segera disidangkan.

“Tadi kami juga membahas soal praperadilan Pak Roy yang sudah kedua. Kalau nanti ada yang ketiga dan seterusnya, Pak Jokowi tetap menghormati proses hukum tersebut. Yang terpenting, perkara pokok ini segera memasuki tahap pembuktian sehingga ada kepastian hukum dan persoalan ini bisa segera berakhir,” tutur Yakup.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Namun, hakim menegaskan putusan tersebut tidak memengaruhi pokok perkara yang sedang diproses.

Roy Suryo kemudian kembali mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya. Sidang permohonan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, penyidik kepolisian telah merampungkan berkas perkara Roy Suryo dan dr Tifa, kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penuntutan.

Pihak kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun dr Tifa. Selanjutnya, berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Saat ini, dr Tifa telah menjalani sidang perdana, sedangkan sidang perdana Roy Suryo masih menunggu hasil proses praperadilan yang sedang berlangsung. []

Sebelum persidangan dimulai, Tifa menyebut hadir bersama tim pendamping hukum yang berjumlah 25 orang.

Ia menjelaskan, para kuasa hukum tersebut tergabung dalam Tim Pembela Dokter Tifa yang telah mendampinginya selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Selain itu, terdapat tambahan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah yang mengirim delapan advokat untuk ikut memberikan pendampingan.

Menurut Tifa, tim yang mendampinginya terdiri dari sejumlah praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang masing-masing.

Hingga laporan ini disusun, sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan masih berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 301/Pid.B/2026/PN JKT.TIM tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan aturan pembatasan peliputan selama jalannya sidang. Pengunjung yang berada di area persidangan tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung atau live streaming.

Juru bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, menjelaskan ketentuan tersebut diberlakukan untuk menjaga ketertiban selama proses persidangan berlangsung.

Meski demikian, awak media tetap diperkenankan melakukan peliputan secara langsung pada sejumlah tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi apabila ada, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir.

Namun, pembatasan akan diberlakukan ketika sidang memasuki tahap pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi. Menurut pihak pengadilan, ketentuan itu diterapkan agar kesaksian berlangsung sesuai aturan dan tidak saling memengaruhi antar saksi. []

Dalam keterangannya pada Rabu (1/7), dr Tifa menyebut akan menjalani sidang disertasi program doktor pada Jumat (3/7), sehari setelah mengikuti sidang perdana perkara yang menjeratnya terkait isu ijazah Presiden Jokowi.

“Sekarang saya sedang mempersiapkan ujian disertasi yang akan berlangsung lusa. Jadi dua hari berturut-turut saya menghadapi dua ujian, besok sidang hukum dan lusa ujian kedokteran,” ujar Tifa.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Tifa menegaskan hubungannya dengan Roy Suryo tetap berjalan baik.

Menurut dia, perbedaan lokasi persidangan yang dijalani masing-masing tidak memengaruhi sikap mereka dalam menghadapi perkara tersebut.

Ia mengatakan, kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun membuat mereka tetap saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi persoalan hukum saat ini.

Sebelumnya, dr Tifa sempat diamankan terkait perkara tersebut sebelum kemudian kembali dibebaskan.

Kuasa hukum dr Tifa, Azis Yanuar, menjelaskan bahwa kliennya saat itu sedang mempersiapkan ujian disertasi atau tahapan akademik program doktor (S3) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ketika penangkapan dilakukan.

Menurut Azis, penangkapan berlangsung di apartemen milik dr Tifa pada Jumat (19/6) sekitar pukul 06.47 WIB. Setelah itu, ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan.

Meski berada dalam proses hukum, Azis menyebut kliennya tetap mengikuti ujian disertasi secara daring.

Ia juga memperlihatkan dokumentasi yang diklaim menunjukkan dr Tifa mengikuti kegiatan akademik dari salah satu ruangan di lingkungan Polda Metro Jaya. []

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan pengamanan akan diperketat melalui sistem penyekatan sejak akses masuk utama pengadilan.

“Untuk persidangan Dokter Tifa besok, penyekatan akan dilakukan mulai dari pintu gerbang PN Jakarta Timur,” ujar Immanuel di PN Jakarta Timur, Rabu (1/7).

Sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Menurut Immanuel, langkah pengamanan ini diterapkan untuk memastikan proses persidangan berjalan tertib sekaligus mengantisipasi lonjakan pengunjung maupun pendukung yang diperkirakan hadir.

Tingginya perhatian publik terhadap perkara tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengadilan dalam menerapkan pembatasan akses.

PN Jakarta Timur juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan langsung agar tidak datang ke lokasi persidangan.

“Hanya pihak yang berkepentingan dalam agenda sidang yang diperbolehkan masuk,” kata Immanuel.

Dalam perkara pidana khusus Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim tersebut, pengadilan telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan memimpin persidangan.

Hakim Ketua ditunjuk Christina Endarwati, dengan dua hakim anggota yakni Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Sementara untuk mendukung proses administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menetapkan dua panitera pengganti, yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Di sisi lain, perkara yang melibatkan Roy Suryo belum memasuki tahap persidangan karena masih menunggu penyelesaian proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh kejaksaan ke PN Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah melalui proses verifikasi kepaniteraan pidana.

Perkara yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa tersebut telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, masing-masing terdakwa tercatat dalam nomor perkara yang berbeda.

Perkara Roy Suryo terdaftar dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM, sementara perkara Dokter Tifa tercatat dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana untuk Dokter Tifa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB. Persidangan akan digelar di Ruang Prof. Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, menyampaikan bahwa jadwal tersebut telah ditetapkan untuk perkara atas nama Tifauzia Tyassuma.

Sementara itu, jadwal sidang perdana Roy Suryo hingga kini belum ditentukan. Menurut Immanuel, penetapan jadwal masih menunggu proses praperadilan yang sedang diajukan Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, menyebut pelimpahan dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. []

Refly mengatakan permohonan tersebut diajukan pada Senin (22/6) pagi sebelum proses pelimpahan tahap II dari Polda Metro Jaya.

Dalam surat itu, pihaknya meminta agar Roy dan Tifa tidak ditahan selama proses hukum berjalan. Menurut Refly, kedua kliennya dinilai kooperatif selama proses penyidikan.

Mereka disebut selalu memenuhi panggilan penyidik, menjalankan wajib lapor, tidak menghambat pemeriksaan, tidak berupaya melarikan diri, serta tidak merusak barang bukti.

Permohonan itu juga disertai jaminan dari keluarga dan tim kuasa hukum. Istri Roy Suryo dan anak Tifa turut menjadi penjamin agar keduanya hadir dalam setiap tahapan persidangan.

Setelah mempertimbangkan permohonan tersebut, Kejari Jaksel memutuskan tidak menahan Roy dan Tifa. Keduanya hanya diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali dalam sepekan.

Perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. []

Permohonan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kejari Jaksel hingga akhirnya memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy dan Tifa dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Refly menjelaskan, surat permohonan penangguhan telah disampaikan pada Senin (22/6) sekitar pukul 08.25 WIB, sebelum proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya dilakukan.

“Inti dari surat tersebut adalah permohonan agar klien kami diberikan penangguhan atau tidak dilakukan penahanan,” ujar Refly di Kejari Jaksel.

Dalam permohonan itu, tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah alasan yang dinilai mendukung penangguhan penahanan.

Salah satunya, Roy dan Tifa disebut selalu mematuhi kewajiban pelaporan dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

Selain itu, keduanya juga disebut tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan.

Refly juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang dipersoalkan, maupun memengaruhi saksi untuk mengubah keterangannya.

Sebagai bagian dari permohonan, pihak keluarga turut memberikan jaminan. Istri Roy Suryo dan anak dokter Tifa tercatat menjadi penjamin, disertai dukungan dari tim kuasa hukum.

Ketiga orang tersebut berasal dari kelompok tersangka pertama, yaitu Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Rohyani.

Menurut Kombes Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Senin (22/6), perkara yang menjerat ketiganya saat ini masih terus diproses oleh pihak penyidik.

Meski demikian, rincian mengenai tahapan terkini dari penyidikan tersebut belum dijabarkan lebih lanjut karena masih menunggu pembaruan dari tim penyidik.

Pembagian Kelompok Tersangka dan Status Hukumnya

Secara keseluruhan, polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini yang kemudian dibagi ke dalam dua kelompok:

Kelompok Pertama Terdiri dari lima orang, yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Dari kelompok ini, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah dibebaskan dari tuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), sehingga penyidikan terhadap mereka resmi dihentikan (SP3).

Sementara kelompok Kedua Terdiri dari tiga orang, yakni Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar.

Sama seperti sebagian tersangka di kelompok pertama, Rismon Sianipar berhasil mendapatkan penyelesaian melalui restorative justice sehingga kasusnya dihentikan.

Sebaliknya, berkas perkara untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa telah dinyatakan lengkap (P-21).

Keduanya bahkan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6) untuk menjalani proses hukum selanjutnya setelah sempat diamankan oleh petugas pada Jumat (19/6) pagi. []

Dua tersangka dalam kasus ini, Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma (Dokter Tifa), telah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/6) pagi sekitar pukul 09.43 WIB untuk menjalani pelimpahan tahap II.

Detik-Detik Kedatangan Tersangka

Keduanya diturunkan dari mobil tahanan dengan tangan terikat kabel ties merah. Roy Suryo tampak mengenakan kemeja batik yang dilapisi baju tahanan, sementara Dokter Tifa mengenakan kemeja paduan hitam-abu-abu lengkap dengan rompi tahanan.

Saat digiring oleh petugas menuju ruang pemeriksaan, Dokter Tifa sempat melontarkan kalimat zikir, “Hasbunallah wanimal wakil.” Tak lama berselang, Roy Suryo juga terdengar meneriakkan takbir, “Allahuakbar, Allahuakbar,” sembari berjalan masuk ke gedung kejaksaan.

Alasan Penangkapan dan Status Berkas

Penyerahan kedua tersangka ini dilakukan setelah berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat melakukan penangkapan terhadap Roy dan Tifa pada Jumat (19/6) lalu.

Menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, tindakan penangkapan tersebut diperlukan demi memastikan keberadaan para tersangka agar proses penyerahan ke kejaksaan (tahap II) dapat berjalan tanpa hambatan.

Sempat Menjalani Rawat Inap

Pascapenangkapan akhir pekan lalu, Roy Suryo dan Dokter Tifa sempat dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pengecekan kesehatan.

Atas rekomendasi tim medis, keduanya sempat mendapatkan perawatan inap agar kondisi fisik mereka tetap stabil sebelum menghadapi proses pelimpahan hari ini. []

Kuasa hukumnya, Khozinudin, memilih untuk tidak memberikan komentar banyak saat ditanya mengenai perkembangan situasi kesehatan atau kondisi psikologis kliennya tersebut di tahanan.

Saat dimintai keterangan oleh awak media mengenai keadaan Roy Suryo terbaru, Khozinudin langsung mengalihkan pembicaraan.

Ia menegaskan bahwa kedatangannya saat itu berfokus pada agenda koordinasi eksternal.

“Aku ada urusan lain dengan kawan-kawan tim yang lain,” ucap Khozinudin singkat kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Meski irit bicara soal kondisi internal kliennya, Khozinudin memastikan bahwa gelombang dukungan dari tokoh-tokoh nasional terus mengalir.

Tim kuasa hukum mengklaim telah mengantongi puluhan nama besar yang siap menjamin penangguhan penahanan Roy Suryo.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 50 tokoh yang menyatakan siap pasang badan.

Beberapa nama di antaranya yang santer disebut adalah Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

Rencananya, permohonan resmi penangguhan penahanan ini akan segera dilayangkan secara resmi oleh tim hukum ke Polda Metro Jaya pada Senin depan. []

Kepastian tersebut disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kesiapan dirinya hadir di pengadilan, termasuk kemungkinan menunjukkan ijazah asli yang selama ini menjadi perdebatan publik.

“Ya hadir (persidangan). Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan,” kata Jokowi di kediamannya, Jumat (19/6/2026).

Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan bahwa ijazah asli miliknya saat ini masih berada di tangan penyidik dan menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara yang sedang diproses.

Karena itu, mantan Presiden RI tersebut menegaskan akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan dan menyerahkan penilaian terhadap alat bukti kepada majelis hakim.

“Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti proses sidang di pengadilan, karena nanti pengadilan yang akan memutuskan. Kita ikuti, kita ikuti,” ujarnya.

Pernyataan itu mempertegas sikap Jokowi yang memilih menyelesaikan polemik ijazah melalui jalur hukum. Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang tepat untuk menguji fakta, bukti, dan berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kasus ijazah Jokowi sendiri bermula dari munculnya berbagai informasi dan tuduhan terkait keaslian dokumen pendidikan miliknya. Polemik tersebut kemudian berkembang luas di ruang publik hingga berujung pada proses hukum.

Sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, menjadi sorotan dalam perkara tersebut setelah dugaan penyebaran informasi yang dipersoalkan dilaporkan dan diproses oleh aparat penegak hukum.

Dengan perkara yang kini memasuki tahap persidangan, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menunggu putusan pengadilan sebagai dasar penentuan fakta dan kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Gedung tersebut diketahui merupakan fasilitas rawat inap milik Rumah Sakit Polri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebelum dipindahkan ke gedung tersebut, Roy Suryo dan Dokter Tifa lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Polri selama kurang lebih dua jam.

Usai pemeriksaan, keduanya kembali dimasukkan ke dalam mobil Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum mereka, Refly Harun, juga terlihat ikut menaiki kendaraan yang sama dari area IGD.

Namun, kondisi Dokter Tifa tampak berbeda saat keluar dari pemeriksaan. Ia terlihat lebih lemah dibanding saat tiba dan harus menggunakan kursi roda.

Bahkan, ketika hendak naik ke mobil tahanan, Dokter Tifa sempat dibantu dengan cara dibopong.

Setelah berada di dalam kendaraan, ia juga terlihat menyandarkan tubuhnya ke bahu seorang perempuan.

Sementara itu, Roy Suryo masih tampak berjalan sendiri menuju mobil tahanan.

Informasi tersebut dibenarkan salah satu kuasa hukum Roy Suryo, Petrus Selestinus. Ia mengatakan pihak keluarga menerima informasi bahwa Roy dijemput aparat pada pagi hari.

“Hari ini, Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat informasi bahwa Tifauzia Tyassuma turut ditangkap,” ujar Petrus.

Sementara itu, tim hukum dokter Tifa, Azis Yanuar, juga membenarkan kliennya dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB.

“Ya benar, ditangkap,” kata Azis.

Petrus menyayangkan langkah penyidik yang melakukan upaya paksa terhadap kliennya. Menurut dia, selama proses hukum berjalan, Roy Suryo disebut bersikap kooperatif dan rutin memenuhi kewajiban lapor.

Ia juga menilai apabila penangkapan dilakukan dalam rangka proses tahap II setelah berkas dinyatakan lengkap, seharusnya cukup melalui surat panggilan tanpa tindakan penangkapan.

Roy Suryo dan dokter Tifa telah berstatus tersangka sejak November 2025 dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sebelumnya, pada 2 Juni 2026, Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan seluruh petunjuk dari jaksa telah dipenuhi sehingga perkara siap memasuki proses berikutnya.

Polda Metro Jaya saat itu juga menyampaikan rencana pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.

Menanggapi perkembangan tersebut, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, sebelumnya menyebut proses hukum tinggal menunggu pelaksanaan tahap II. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya penahanan, namun menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. []

Buku tersebut berisi narasi ilmiah versi mereka terkait dengan polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Buku tersebut kata Roy, akan dilaunching bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2025 dan di klaim sebagai kado dari mereka untuk momentum 80 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi,” kata Roy dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia mengklaim bahwa tiga orang yang terlibat dalam penulisan buku tersebut adalah dirinya, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Mereka menuliskan berbagai catatan dari perspektif dan latar belakang keilmuan masing-masing.

“Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, Roy mengaku menuliskan soal berbagai perspektif hukum yang ada, termasuk UU ITE hingga keterbukaan informasi publik.

Hal ini menjadi landasan yuridis terkait tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu dan wajib dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret sebagai mantan pejabat publik, khususnya sebagai Presiden RI dua periode.

“Saya menuliskan mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal declaration of human right, penjelasan soal undang-undang Dasar 45, penjelasan soal undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan undang-undang ITE nomor 11 2008, 19/2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya,” terang Roy.