Putusan tersebut dibacakan dalam sidang sela yang digelar pada Kamis (23/7).

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa dapat diterima.

“Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa diterima,” ujar Christina saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama Tifauziah Tyassuma tidak disusun secara cermat. Karena itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Dengan putusan tersebut, proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan hingga terdapat langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dokter Tifa atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pernyataannya mengenai dugaan ijazah palsu.

Surat dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana pada 2 Juli 2026.

Selain Dokter Tifa, KMRT Roy Suryo yang juga dikaitkan dengan perkara tersebut turut menjalani proses hukum.

Namun, hingga kini perkara Roy Suryo masih berada pada tahap praperadilan dan belum memasuki persidangan pokok. []

Mantan Wali Kota Solo itu menilai, langkah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menangani perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu yang menyeret namanya.

“Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghormati keputusan itu,” ujar Jokowi, Selasa (23/6).

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk fokus mengikuti proses hukum hingga tahap persidangan dibanding memperdebatkan soal penahanan para tersangka.

“Yang paling penting kita ikuti proses hukum sampai nanti di persidangan,” tambahnya.

Saat ditanya apakah ia merasa kecewa dengan keputusan tersebut, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi ranah Kejaksaan.

“Itu kewenangan Kejaksaan ya, terima kasih,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah merampungkan berkas penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa sebelum melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, Kejaksaan memutuskan tidak menahan keduanya.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil pendapat jaksa penuntut umum serta permohonan dari pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka.

Ia menambahkan bahwa keluarga kedua tersangka juga telah memberikan jaminan, disertai surat pernyataan bahwa mereka akan bersikap kooperatif, memenuhi kewajiban hukum, tidak mengulangi perbuatan, serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, para tersangka tidak dilakukan penahanan,” jelasnya. []

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan seluruh barang bukti tersebut diserahkan bersamaan dengan proses pelimpahan perkara pada Senin (22/6).

“Barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini berjumlah 714 item,” ujar Marcelo kepada wartawan di Jakarta.

Ia menjelaskan, barang bukti yang diterima didominasi oleh dokumen dan sejumlah buku. Selain itu, terdapat perangkat telepon seluler serta media penyimpanan berupa flashdisk yang memuat tautan dan rekaman video yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Barang bukti terdiri atas beberapa jenis, dengan jumlah terbanyak berupa dokumen, buku, handphone, dan flashdisk yang berisi tautan maupun video yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” jelasnya.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa.

Sebagai gantinya, keduanya dikenakan kewajiban melapor satu kali setiap pekan selama proses hukum berjalan.

Keputusan itu, kata Marcelo, diambil setelah jaksa mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum serta keluarga kedua tersangka.

Menurut dia, pihak keluarga yang bertindak sebagai penjamin menyatakan kesiapan menerima konsekuensi apabila Roy maupun Tifa tidak memenuhi kewajiban hadir selama proses persidangan.

Selain itu, kedua tersangka juga telah menyampaikan surat pernyataan untuk bersikap kooperatif, mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mengulangi tindakan yang dipersoalkan demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Atas dasar mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terhadap para tersangka diputuskan tidak dilakukan penahanan,” kata Marcelo.

Selanjutnya, perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kejari Jakarta Selatan juga menyatakan akan segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan. []

Keduanya sebelumnya telah ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (19/6) pagi.

“Akan membawa dua orang tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Jumat.

Ia menegaskan, penangkapan tersebut bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses penyidikan yang berkelanjutan.

Penangkapan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.

“Alat bukti telah dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan. Setiap tahapan juga ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan di hadapan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, penangkapan tersebut merupakan bagian dari proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Untuk memastikan kehadiran tersangka dalam proses pelimpahan tersangka dan barang bukti berjalan lancar, penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka,” kata Iman. []

Dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan materiil dalam berkas perkara tersebut, proses penanganan kasus akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu persidangan di pengadilan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imannuddin, menjelaskan bahwa seluruh petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh pihak kejaksaan telah ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh penyidik.

Menurutnya, berkas yang dikirimkan kepada Kejati Jakarta telah memenuhi seluruh ketentuan sehingga tidak lagi memerlukan perbaikan maupun penambahan dokumen pendukung.

Setelah status P-21 diterbitkan, penyidik akan melaksanakan tahap dua, yakni menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Iman menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan koordinasi dengan kejaksaan terkait penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dan para tersangka.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri atas Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara itu, kelompok kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Di sisi lain, status tersangka yang sebelumnya disandang Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar telah dicabut setelah permohonan restorative justice (RJ) yang mereka ajukan disetujui. []