Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

Seiring dengan pemulihan layanan kelistrikan yang hampir sepenuhnya normal, Tito menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Sektor Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat 

Pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap telah kembali berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan terpadu pascabencana di wilayah Sumatera.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

“Saya sangat berduka atas korban jiwa, warga yang hilang, serta masyarakat yang masih terisolasi akibat terputusnya akses transportasi dan logistik. Pemerintah terus bekerja cepat, tepat, dan tetap prudent untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sangat berat,” ujar Menko AHY, di Medan, Sumatra Utara, Minggu (30/11/2025).

Sejak pagi, Menko AHY berada di Posko Operasi Modifikasi Cuaca sementara di Terminal Kargo Kualanamu, Sumatra Utara, yang dipakai oleh BMKG dan BNPB dalam rangka penanganan darurat bencana hidrometeorologi untuk mengikuti rapat koordinasi bersama BMKG, BNPB, dan instansi terkait, sekaligus meninjau kesiapan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Berdasarkan pemaparan Kepala BMKG, Teuku Faishal Fathani, bencana ini dipicu oleh tropical cyclone, fenomena yang jarang terjadi di Indonesia terakhir tercatat sekitar 25 tahun lalu.

Siklon tersebut memicu banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta melumpuhkan akses transportasi dan komunikasi di sejumlah wilayah, seperti Aceh; Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal di Sumatra Utara; serta Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar di Sumatra Barat.

Menko AHY menegaskan bahwa telah berkoordinasi erat dengan Kemenko PMK dan lintas kementerian/lembaga untuk memastikan penanganan dampak kemanusiaan, layanan kesehatan, distribusi bantuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berjalan terpadu.

Ia menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan korban, evakuasi warga yang terisolasi, serta pemulihan akses logistik, listrik, komunikasi, dan penyediaan kebutuhan dasar.

Dalam kesempatan itu, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh unsur pemerintah di pusat dan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja cepat BMKG dan BNPB yang sejak hari pertama melakukan evakuasi, pencarian korban, dan mitigasi lanjutan. Kementerian PU, terutama jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang berada di depan, serta Kementerian Perhubungan yang bekerja di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, juga telah bergerak cepat di lapangan,” katanya.

Sebagai koordinator sektor infrastruktur, Menko AHY menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk percepatan pengerahan alat berat dalam membuka jalur yang terputus, memudahkan transportasi atau bantuan media maupun bantuan logistik melalui darat.

Ia juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memastikan operasional bandara, titik pendaratan helikopter, serta optimalisasi armada udara dengan dukungan TNI–Polri untuk pengiriman logistik.

“Kami memastikan armada udara, termasuk helikopter TNI–Polri, dapat digunakan optimal untuk dropping logistik dan bantuan medis. Ini sangat krusial mengingat banyak jalur darat masih terputus,” ujarnya.

Selain itu, Menko AHY berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk percepatan pemulihan jaringan listrik yang terdampak, serta dengan Pertamina guna mengamankan pasokan BBM yang dibutuhkan untuk alat berat, logistik, dan operasional fasilitas publik.

“Kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Jalur putus, cuaca buruk, BBM terbatas, bahkan tiga helikopter yang tersedia hanya dapat mengangkut sekitar enam ton per trip. Namun seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sebaik mungkin bagi masyarakat,” tambahnya.

AHY juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem ke depan, termasuk dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai langkah antisipatif.

“Keputusan harus cepat namun tetap prudent. Yang utama adalah keselamatan warga dan pemulihan akses logistik,” tegasnya.

Menko AHY berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pemulihan dan penyaluran bantuan dapat dipercepat.

“Kita bekerja bersama, pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, BUMN, semuanya turun tangan. Semoga cuaca segera bersahabat agar akses logistik dan layanan publik dapat pulih lebih cepat,” pungkasnya.

Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.

“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.

Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.

Kemenimipas juga telah memastikan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah terdampak bergerak cepat melakukan mitigasi maupun penanganan darurat.

Berdasarkan pemantauan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Sumatra dan sebagian kawasan pesisir lainnya, Kemenimipas langsung mengaktifkan prosedur emergency response untuk meminimalkan risiko dan dampak banjir pada fasilitas layanan publik.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh Kanwil serta UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdampak untuk memutus seluruh aliran listrik dan peralatan elektronik ketika debit air mulai naik, serta melakukan evakuasi Warga Binaan ke titik lebih aman di dalam atau luar area UPT apabila situasi mengharuskan.

Selain itu, petugas diwajibkan memantau informasi resmi pemerintah mengenai potensi banjir serta memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mempercepat langkah penanganan.

Menteri Agus menegaskan bahwa seluruh instruksi ini dilaksanakan sebagai prioritas utama negara dalam menjaga keamanan serta martabat kemanusiaan di tengah kondisi darurat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 22, 30, 36, dan 48 bahwa pengeluaran Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana dapat dilakukan dalam hal kondisi darurat seperti bencana alam.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah menggerakkan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk bersiaga penuh menghadapi cuaca ekstrem. Keselamatan warga binaan, petugas, dan masyarakat adalah fokus utama kami. Evakuasi, pemadaman listrik, pemantauan informasi, hingga koordinasi lintas lembaga kami jalankan secara terukur dan segera,” ujar Menteri Agus di Jakarta, Jumat (28/11).

Menteri Agus menambahkan bahwa setelah bencana mereda, UPT Pemasyarakatan akan memprioritaskan pemulihan area dengan pembersihan ruang hunian, pemeriksaan keamanan instalasi listrik, ketersediaan air bersih, serta penanggulangan potensi penyebaran penyakit agar lingkungan kembali layak digunakan.

Ia menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap Warga Binaan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana.

”Proses evakuasi terhadap Warga Binaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat, namun tetap memperhatikan prosedur keamanan. Kami juga menginstruksikan segenap jajaran yang terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan,” ujar Menteri Agus.

Hingga saat ini, sejumlah UPT Pemasyarakatan telah melakukan pengecekan kondisi blok hunian, memastikan instalasi listrik aman, serta menyiapkan lokasi evakuasi sementara jika debit air terus meningkat.

Sementara itu, Menteri Agus menyampaikan layanan UPT Imigrasi, seperti pelayanan paspor, akan dihentikan sementara sampai kondisi benar-benar pulih.

Kemenimipas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan pemerintah daerah, dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.

Kemenimipas terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah kerja, dengan sistem mitigasi lebih adaptif dan responsif sesuai perkembangan cuaca ekstrem nasional.

“Dengan arahan langsung Presiden Prabowo dan kerja terpadu seluruh unsur negara, langkah penanganan darurat diharapkan mampu melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan stabil pascabencana,” tandas dia.