Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang PPN Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menegaskan bahwa komponen yang memperoleh fasilitas pajak hanya mencakup tarif dasar penerbangan (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

“PPN yang terutang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (4) aturan tersebut.

Program insentif ini berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara periode penerbangan yang mendapat fasilitas ditetapkan mulai 24 Juni sampai 5 Juli 2026.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, seluruh maskapai nasional diwajibkan menerbitkan faktur pajak atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara serta melaporkan kewajiban PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menampilkan simulasi penerapan kebijakan melalui contoh transaksi maskapai PT PSI kepada seorang penumpang dengan harga tiket awal sebesar Rp1.136.756.

Dalam simulasi itu, komponen harga terdiri atas tarif dasar Rp790.000, fuel surcharge Rp121.600, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR) Rp5.000, passenger service charge Rp119.880, dan PPN sebesar Rp100.276.

Melalui skema tersebut, komponen PPN senilai Rp100.276 sepenuhnya dibayarkan pemerintah sehingga penumpang tidak lagi menanggung biaya pajak, selama pembelian tiket dan jadwal keberangkatan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Insentif tiket pesawat ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II 2026 untuk menjaga konsumsi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp26,34 triliun yang dialokasikan ke tiga sektor utama, yakni transportasi umum sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun. []

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor penerbangan, memperkuat konektivitas antardaerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga avtur dilakukan sejalan dengan tren penurunan harga energi global dalam beberapa waktu terakhir.

“Sebagai upaya mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi untuk sektor transportasi udara, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga avtur domestik yang efektif berlaku mulai 1 Juni 2026,” kata Roberth dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Secara nasional, harga avtur pada Juni 2026 mengalami penurunan rata-rata hingga 10 persen dibandingkan periode Mei 2026.

Kebijakan tersebut berlaku di seluruh bandar udara yang mendapatkan layanan pasokan avtur dari Pertamina Patra Niaga.

Di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta, misalnya, harga avtur turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Penurunan juga terjadi di AFT Ngurah Rai, Bali, dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Kualanamu tercatat turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter.

Roberth mengatakan, besaran penurunan harga di masing-masing bandara tidak sama karena dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk formula penetapan harga, biaya distribusi, dan aspek logistik.