Sebelumnya, viral seorang pemotor dikeroyok kru bus lantaran tak terima ditegur membunyikan klakson telolet di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan pihaknya terus memberikan imbauan terkait larangan penggunaan klakson telolet.

“Khususnya klakson-klakson di bus akan kita berikan himbauan sehingga klakson-klakson telolet ini juga beberapa memakan korban banyak yang memvideokan, yang memviralkan anak-anak kecil di pinggir jalan juga menjadi korban juga,” kata dia kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Argo menyebut penggunaan klakson telolet ini berpotensi mengganggu konsentrasi para pengendara lain. Karenanya, diimbau agar klakson tersebut tak digunakan.

“Tentunya yang mengganggu konsentrasi pengguna jalan lainnya juga tentunya kita harapkan segera mengubah ke aslinya atau sesuai dengan standar sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang tentunya dapat merugikan pengguna jalan lainnya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Argo menyampaikan pihaknya bakal menilang para sopir bus yang masih memasang klakson telolet.

“Tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penindakan hukum,”pungkas dia.

“Untuk jumlah penindakan sebanyak 92.300, khusus tilang menggunakan kamera elektronik (E-TLE) sebanyak 65.859 perkara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).

Kemudian sisanya, Ade Ary menjelaskan terdapat sebanyak 26.441 perkara yang ditindak melalui teguran.

Ade Ary juga menyebutkan dari pelanggaran sejumlah itu, jenis pelanggaran yang ditemukan roda dua 36.270 pelanggaran.

“Tidak menggunakan helm SNI sebanyak 21.500 pelanggaran, melawan arus 8.518 pelanggaran, melanggar marka jalan 6.252 pelanggaran, ” katanya.

Kemudian untuk roda empat ada 29.589 pelanggaran dengan rincian, tidak menggunakan sabuk keselamatan ada 29.016 pelanggaran, menggunakan handphone saat berkendara ada 570 pelanggaran, dan penyalahgunaan tanda nomor kendaraan bermotor diplomatik sebanyak tiga pelanggaran.

Sementara itu, Polda Metro Jaya juga mencatat angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 2024 mencapai 164 kasus. Angka tersebut naik 22,4 persen dibanding 2023 yang mencapai 134 kasus.

“Dari angka kecelakaan tersebut, terdapat 12 korban meninggal dunia selama Operasi Zebra berlangsung, atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 14 orang,” kata Ade Ary.

Dari 164 kasus kecelakaan yang terdata selama Operasi Zebra Jaya 2024 ini, 16 orang di antaranya mengalami luka berat, dan 174 orang luka ringan.

“Untuk kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas sebesar Rp184,3 juta,” ucapnya.

Selain melakukan kegiatan penegakan hukum, pihak kepolisian juga melakukan upaya preemtif dengan penyuluhan, pemasangan spanduk, hingga pengaturan lalu lintas.

“Para pengendara dihimbau untuk selalu tertib dalam berlalu lintas,” katanya.

“Tidak apa-apa, kita ampuni,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Aan Suhanan kepada wartawan di Command Center KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Jumat, 5 April 2024.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan SIM dan STNK yang mati.

Dia memerintahkan ke jajaran terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan masyarakat dapat mengurus perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK itu usai libur Lebaran.

“Itu sudah arahkan jajaran, ada penundaan, setelah libur bersama,” katanya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 322.892 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 3-4 April 2024.

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 21,87 persen jika dibandingkan lalin normal dari 264.953 kendaraan. []

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Metro Jaya akan kembali memberlakukan tilang uji emisi pada November 2023. Hal itu dikatakan Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.

“Terkait tilang uji emisi sudah dilakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Rencananya awal November mendatang akan kembali di laksanakan di beberapa lokasi,” kata Ani Ruspitawati, Jumat (6/10/2023).

Sebelumnya, tilang ini sempat dihentikan karena dinilai kurang efektif mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Perihal itu, Ani menjelaskan, saat itu waktu sosialisasi terbilang sedikit, sehingga banyak masyarakat yang tidak melaksanakan uji emisi terhadap kendaraannya.

“Kemarin sempat dihentikan karena kita fokus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Sekarang, setelah sekian lama dianggap sudah cukup, jadi tilang akan kembali diberlakukan,” jelasnya.

Ani pun berharap partisipasi masyarakat sehingga jumlah kendaraan pribadi yang uji emisi akan lebih banyak dari sebelumnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Polisi tidak akan melakukan penindakan tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Hal tersebut ditegaskan oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Nurcholis.

“Untuk ke depan tidak ada penilangan kepada kendaraan yang tidak lulus uji emisi,” kata Nurcholis yang juga Kepala Satgas Pengendalian Polusi Udara, Senin (11/9/2023).

Menurut dia, penindakan dengan tilang dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi disarankan men-service kendaraannya.

“Ternyata penilangan tidak efektif. Setelah ada Satgas, yang tidak lulus uji emisi diimbay untuk diservis, dan kita berusaha berkomunikasi dengan dealer untuk membantu service,” tuturnya.

Sementaranya itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan masyarakat sudah sadar mengenai polusi udara yang memburuk di Jakarta. Hal itu terlihat dengan tingginya antusias masyarakat yang melakukan uji emisi kendaraan.

“Beberapa waktu lalu, lupa saya tanggalnya. Banyak masyarakat melakukan uji emisi terhadap kendaraannya di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ini patut kita apresiasi,” tuturnya.

Eranasional.com – Pengendara mobil yang melintas di jalan tol melebihi batas kecepatan akan ditilang mulai 1 April 2022. Upaya itu diberlakukan seiring dengan pemasangan speed kamera di sejumlah titik di jalan tol.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan menyebutkan bahwa kamera tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mengintai pengendara yang kerap memacu kecepatan kendaraannya.

Adapun, kata dia, batas kecepatan maksimal di jalan tol ialah yang 120 kilometer per jam.

“Jadi bila mobil sudah berjalan di atas 120 kilometer per jam, pasti akan ter-capture dan setelah diverifikasi akan ada surat cinta untuk pelanggar membayar denda,” kata Aan sebagaimana dikutip dari laman resmi Korlantas Polri, Minggu (27/3).

Aturan terkait batas kecepatan di jalan tol termaktub dalam peraturan pemerintah no 79 tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 23 ayat 4.

Beleid itu kemudian diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan. Salah satunya, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam.

Pengendara dapat mematok laju kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Dalam aturan tersebut, dituliskan bahwa kendaraan di tol dalam kota dapat melaju dengan kecepatan minimal 60 km/jam, maksimal 80 km/jam.

Sementara, untuk berkendara di tol luar kota batas minimal 60 km/jam dan maksimal 100 km/jam. Bila pengendara mengemudi melebihi batas kecepatan itu, maka polisi dapat melakukan penilangan.

Aan menjelaskan, jika pengendara tertangkap speed camera melanggar aturan kecepatan maka nantinya akan ada proses verifikasi. Polisi, kata dia, akan mengirimkan bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan.

Saat ini, kata Aan, sudah ada lima kamera yang dipergunakan untuk menangkap gambar di jalan tol itu. Kamera tersebar di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta. (Antara)

Eranasional, Jakarta | Polda Metro Jaya memastikan memastikan tidak ada keistimewaan untuk kendaraan berpelat RF yang biasanya digunakan oleh kendaraan dinas pemerintahan baik sipil, militer maupun kepolisian. Ditlantas Polda Metro Jaya akan menindak tegas kendaraan pelat RF bila melakukan pelanggaran.

“Saya perintahkan petugas di lapangan untuk tetap menindak mobil berpelat RF, jangan takut untuk menilangnya kalau mereka melakukan pelanggaran,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan Kamis (25/3/2021).

Sambodo menuturkan, pelat nomor kendaraan bermotor RF seperti RFS, RFP dan RFD memang dikhususkan untuk kendaraan dinas berpelat hitam. Sehingga bila memang melakukan pelanggaran maka berhak untuk ditindak.

Begitu juga bila mereka menggunakan rotator tanpa adanya kepentingan maka dirinya meminta anak buahnya tetap melakukan penindakan tegas.

Menurutnya, pelat khusus RF tersebut tidak ada yang kebal hukum. Pelat yang biasa digunakan oleh pejabat itu dipastikan akan ditindak jika melanggar hukum.

Menurut Sambodo semua masyarakat sama di mata hukum. Dia mengaku telah memerintahkan anggotanya untuk menindak kendaraan bermotor pelat khusus itu jika kedapatan arogan dan melanggar lalu lintas.”Sudah ada beberapa yang RFS, RFP semua nomor-nomor khusus itu ditilang oleh anggota saya,” ujar Sambodo.

Kendaraan berpelat RF itu juga kerap mendapat pengawalan di jalan raya. Sambodo menjelaskan ada tujuh kelompok kendaraan yang mendapatkan pengawalan berdasarkan undang-undang. Antara lain mobil jenazah, ambulans, orang yang sedang menolong kecelakaan, tamu negara, hingga konvoi yang menurut kepentingan Polri memerlukan pengawalan.

“Ketika rombongan-rombongan itu lewat, maka sebagai hal utama penggunaan jalan Polri berkewajiban melakukan pengamanan, itu bunyi undang-undang,” ujar Sambodo.

(Red/oz).

Depokrayanews.com – Sanksi tilang bagi kendaraan bermotor pelanggar sistem ganjil genap di DKI Jakarta baru akan diterapkan mulai 10 Agustus 2020 mendatang.

Polda Metro Jaya hanya akan memberikan sosialisasi hingga Jumat 7 Agustus 2020 dan tidak akan menilang pelanggar ganjil genap.

“Sosialisasi ganjil genap diperpanjang hingga Jumat sehingga Kamis ini penindakan untuk para pelanggar aturan ganjil genap belum diberlakukan, tetapi mulai pekan depan,” kata salah satu petugas dari TMC Polda Metro Jaya, Heri, Kamis 6 Agustus 2020.

Mulanya, Polda Metro Jaya berencana memberikan sosialisasi penerapan kembali sistem ganjil genap dari Senin 3 Agustus hingga Rabu 5 Agustus. Namun, kini diperpanjang, sehingga sanksi tilang tidak akan diberikan pada Kamis 6 Agustus.

“Karena diperpanjang hingga besok Jumat, lalu kemudian Sabtu dan Minggu libur (tidak ada ganjil genap di hari libur) maka penindakan akan mulai dilakukan pada hari Senin 10 Agustus,” kata Heri.

Meski belum ada penindakan sanksi tilang, Heri mengingatkan bahwa ganjil genap tetap harus dipatuhi masyarakat. Pelanggaran akan tetap dicatat.

Kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 25 ruas jalan bakal mencatat pelanggaran ganjil genap hingga pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman.

“Jadi tetap ingat untuk patuhi aturan berlalu lintas,” kata Heri.

Sistem ganjil genap kembali diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan alasan penerapan kembali aturan ganjil genap, akibat volume lalu lintas kendaraan yang mulai padat saat PSBB transisi di Jakarta.

“Analisa kami ternyata bahwa volume lalu lintas sudah mendekati bahkan di beberapa titik pemantauan itu volumenya di atas lalu lintas normal, ini artinya PSBB transisi tidak berjalan efektif,” kata Syafrin.

Berikut rincian 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang akan kembali memberlakukan ganjil genap:
1. Jalan Pintu Besar Selatan;
2. Jalan Gajah Mada;
3. Jalan Hayam Wuruk;
4. Jalan Majapahit;
5. Jalan Medan Merdeka Barat;

6. Jalan M.H. Thamrin;
7. Jalan Jenderal Sudirman;
8. Jalan Sisingamangaraja;
9. Jalan Panglima Polim;
10. Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang;

11. Jalan Suryopranoto;
12. Jalan Balikpapan;
13. Jalan Kyai Caringin;
14. Jalan Tomang Raya;
15. Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto;

16. Jalan Gatot Subroto;
17. Jalan M.T. Haryono;
18. Jalan H.R. Rasuna Said;
19. Jalan D.I. Panjaitan;
20. Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan;

21. Jalan Pramuka;
22. Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro;

23. Jalan Kramat Raya;
24. Jalan St. Senen; dan
25. Jalan Gunung Sahari.
(Antara)