JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, ada 9 juta WNI bekerja di luar negeri, 5 juta WNI di antaranya berangkat secara ilegal.

“Berdasarkan data yang ada, dari 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri, kurang lebih 5 juta berangkatnya secara ilegal,” kata Jenderal Sigit di acara Pusat Misi Internasional Polri dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Tangerang Selatan, Rabu (31/5).

Dia menyatakan, korban TPPO harus dilindungi oleh negara, apalagi dengan WNI yang berada di luar negeri.

“Tentunya hak-hak mereka harus dilindungi. Karena itu peran kepolisian yang ada di luar negeri, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan masyarakat dalam bekerja,” ujarnya dia.

Menurut Kapolri, kerja sama Polri dengan polisi di luar negeri dapat membantu melindungi korban TPPO saat terjadi masalah.

“Mereka bisa segera menghubungi kepolisian, dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri bisa mengambil langkah-langkah kerja sama baik dengan negara setempat,” imbuh Sigit.

Kerja sama yang baik, kata Sigit, bisa membantu menyelamatkan korban TPPO.

Sebelumnya diberitakan, keberangkatan 10 wanita calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural alias ilegal ke Arab Saudi digagalkan oleh pihak Imigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (13/5/2023). Mereka direkrut oleh para calo dari agensi keberangkatan PMI ilegal dengan iming-iming mendapatkan gaji besar.

Para calo membawa mereka menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengurus dokumen keberangkatan ke luar negeri.

Setelah melengkapi dan menjalani seluruh persyaratan, calon PMI ilegal tersebut akan diberangkatkan. Namun, keberangkatan para korban berhasil diketahui oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah berhasil digagalkan keberangkatannya, 10 calon pekerja imigran asal Jawa Barat tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Imigrasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya mendapat laporan dari Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (BP3MI), Benny Rhamdani, bahwa sekitar 1.900 mayat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke Indonesia.

Jokowi mengungkapkan itu saat memimpin rapat kabinet yang membahas masalah TPPO atau human trafficking.

“Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, kurun waktu satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT (Nusa Tenggara Timur), dari Januari hingga Mei tahun ini sudah mencapai 55 orang mayat dipulangkan karena perdagangan orang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Menyikapi persoalan itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi mengambil langkah. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.

“Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas TPPO. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam bulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI dan aparat-aparat pemerintah yang lainnya bertindak cepat dan hadir untuk persoalan ini,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan kekhawatiran ASEAN mengenai masalah perdagangan orang. Sejumlah pemimpin ASEAN mendorong Indonesia untuk memimpin penanganan masalah ini.

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Politik Keamanan. Saat itu semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang,” ungkapnya.

“Karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka. Karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” pungkas Mahfud.

Khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, kata Mahfud, Presiden Jokowi meminta menindak tegas pihak yang menjadi beking pelaku TPPO.

“Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pihak yang membekingi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara,” ucap Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).