JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bakal menindak tegas Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra jika terbukti memiliki harta yang tidak wajar. Gaya hidup Sudarman beserta keluarganya yang kerap plesiran ke luar negeri menjadi sorotan warganet.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Kaya Nirmawati dalam keterangannya, seperti dikirim oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Jumat (10/3/2023).

Yulia mulanya mengatakan bahwa Hadi langsung memberi arahan internal setelah keluarga Sudarman disorot. Hadi meminta agar Sudarman dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait hartanya.

“Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan dan dimintai klarifikasi,” ujar Yulia.

Menurut dia, Hadi mempersilakan kepada lembaga yang berwenang jika mau menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan Sudarman.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak untuk mengecek harta kekayaan Sudarman. “Tentu kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait,” ucap dia.

Kemudian, kata Yulia, apabila Sudarman ketahuan memiliki harta yang tidak wajar dan menyimpang, Hadi akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas.

Yulia mengungkit apa yang sudah Hadi ingatkan pada momen pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2023 yang berlangsung Selasa (7/3/2023).

“Dalam Pembukaan Rakernas tanggal 7 Maret, Bapak Menteri sudah menegaskan arahan Bapak Presiden agar ASN di Kementerian ATR/BPN tidak mempertontokan kekuasaan dan kekayaan serta jauh dari budaya hedonistik. Semoga hal ini benar-benar diperhatikan,” kata Yulia.

Sementara itu, Yulia mengingatkan bahwa pamer kekuasaan serta kekayaan merupakan tindakan yang tidak pantas bagi pelayan masyarakat. Maka dari itu, Yulia berpesan agar para jajaran selalu bersikap rendah hati dan merakyat.

“Berikan pelayanan terbaik, selalu senyum dan ramah. Seperti yang dikatakan Pak Menteri bahwa jabatan yang kita emban hanyalah titipan, tidak ada yang abadi,” ujar dia.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, istri Sudarman berinisial VP disebut kerap mengunggah foto di berbagai negara, seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Perancis, dan Venesia.

VP juga mengunggah foto saat menggunakan pesawat kelas bisnis yang menyediakan fasilitas bassinet atau box bayi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Sudarman tercatat memiliki harta Rp 14.765.037.598. Data itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sudarman periodik 2021 yang diunggah di situs resmi KPK.

Kekayaannya ini paling banyak berupa tanah dan bangunan dengan jumlah bidang. Nilainya mencapai Rp 13.997.511.000. Nilai tanah dan bangunan paling besar di Jakarta Selatan dengan harga mencapai Rp 5.393.960.000 atau Rp 5,3 miliar. “Hasil sendiri,” sebagaimana dikutip dari LHKPN tersebut.

Selain itu, ia tercatat memiliki alat transportasi yang terdiri dari motor Piaggio Vespa Primavera tahun 2014 senilai Rp 18 juta dan mobil Mazda CX5 Micro/minibus tahun 2017 senilai Rp 420 juta. Sudarman juga tercatat memiliki harta bergerak lain Rp 600 juta hingga utang Rp 520 juta. **

Jakarta- Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan perkembangan penanganan pinjol ilegal. Ia menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh akan terus menindak lanjuti apa yang sudah diumumkan yakni tindakan tegas terhadap pelaku tindakan illegal dan tindak pidana lainnya terkait dengan pinjaman online (pinjol) illegal.

“Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan dan ditetapkan biar nanti perdebatannya di dalam porses hukum ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemeresan maupun pengancaman, secara perdata kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena yang utama subyektifnya ada sebab halnya,” ujarnya saat konferensi pers terkait penanganan, peramsalahan pinjaman online illegal bersama Bareskrim Polri, Wakil Ketua LPSK di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (22/10)

Kedua, lanjutnya secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukan kemarin kemungkinan ada UU ITE bisa ada pasa 27, 29, 32, dan untuk pasal 27 misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh atau foto porno yang disebarkan untuk mengancam orang supaya korban malu. Dan itu banyak kasus yang seperti itu nanti semuanya akan terus di tindak lanjuti.

“Kemudian para korban supaya berani melapor kepada polisi akan memberikn perlindungan, misalnya kalau nanti terkait dengan perlindungan dengan spesifik bisa dilakukan oleh LPSK yang semuanya itu disediakan sebagai instrument undang-undang,” paparnya.

Perlu diketahui, Menko Polhukam berujar, siapa saja yang menjadi korban dan diteror jangan takut menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian.

Mantan Ketua Majelis Kontitusi (MK) itu sangat mengetahui Polri sangat aktif, tetapi kalau masih ada yang terlewat silakan lapor.

Menurutnya sudah banyak sekali yang melapor, bahkan kepada saya juga ada laporan misalkan orang yang meninggal karena hal itu.

Tetapi tetap, lanjut Menko Polhukam, keluarganya diteror disuruh bayar karena pinjam uang hanya 1.200.000 menjadi naik bunganya lalu meninggal bunuh diri.

Dikatakan dia keluarga korbanya tidak ingin diberitakan dan ini dirahasiakan kepada orang tuanya di kampung menginformasikan dibilangnya meninggal karena sakit perut.

“Tolong disebarluaskan supaya hentikan teror-teror seperti itu, saya kira cukup produktif kerja polri selama tiga sampai empat hari belakangan ini. Kita akan terus dan tidak pernah akan berhenti karena negara harus hadir melindungi rakyat dari cara-cara seperti itu,” tandasnya

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit.