Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menko Polhukam mengecek sejumlah venue olahraga di Jayapura, Provinsi Papua. Peninjauan itu untuk memastikan kesiapan gelanggang olahraga jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 di Jayapura. Mendagri menjelaskan, meski dibuka secara resmi pada 2 Oktober 2021, akan tetapi beberapa cabang olahraga telah mulai dikompetisikan lebih awal pada bulan September. Untuk itu, pihaknya ingin memastikan seluruh persiapan telah dimaksimalkan.

“Kami kira apa yang disampaikan Bapak Menko tadi 3 (tiga) hal, yang pertama mungkin adalah kesiapan, mau melihat kesiapan venue dan kemudian kesiapan organisasi manajemen pendukung kegiatan untuk kegiatan itu sendiri,” kata Mendagri di Lukas Enembe Stadium Jayapura, Jumat (10/9/2021).

Dalam kunjungannya itu, Mendagri menuturkan, seluruh venue yang ditinjaunya di Jayapura masih dalam proses persiapan untuk disempurnakan jelang hari H pelaksanaan perhelatan olahraga nasional itu. Ia pun meminta panitia penyelenggara bersama tim pendukung yang melakukan pendampingan, betul-betul mengecek kesiapan per venue.

“Dicek betul terutama dari panitia, cek betul secara rinci tiap-tiap venue dan kesiapan dari organisasi, baik komite yang untuk mengelola organisasi secara keseluruhan maupun yang spesifik teknis, ini perlu persiapan,” tandasnya.

Ihwal keamanan, Mendagri juga memastikan Polda dan Kodam setempat telah memiliki kewaspadaan dan pemetaan dalam memberikan jaminan keamanan kepada seluruh kontingen yang hadir di PON Papua. “Kemudian yang kedua adalah masalah keamanan dan saya yakin sudah tau petanya di sini, dan Merauke saya kira cukup aman,” ujarnya.

Mendagri juga mengatakan, sehubungan dengan pelaksanaan PON XX Papua 2021 dilaksanakan masih dalam masa pandemi Covid-19, hal ini menjadi tantangan dan atensi tersendiri dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, diminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan. Tak hanya akselerasi vaksinasi, pihaknya juga akan terus memastikan seluruh perhelatan cabang olahraga dilakukan dengan taat protokol kesehatan Covid-19.

“Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menkes kemudian Kapolri, Panglima TNI untuk melakukan percepatan vaksin untuk 5 daerah: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom karena aglomerasi, kemudian Merauke dan Mimika,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri, Menko Polhukam, bersama rombongan meninjau beberapa venue olahraga di Jayapura, di antaranya venue baseball dan venue rugby. Tak hanya itu, Mendagri beserta rombongan juga melihat jalannya simulasi alur masuk dan penerapan prokes bagi penonton pada upacara pembukaan. Kemudian, Mendagri bersama Menko Polhukam juga sempat melakukan rapat dengan sejumlah stakeholder terkait dalam penyelenggaraan PON XX Papua tersebut.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau masyarakat jangan panik dan tetap mematuhi pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan sehubungan dengan segera diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Agar masyarakat tidak menjadi panik, karena dengan adanya pembatasan sampai 100 persen working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan minuman, itu sebetulnya tidak menjadi masalah,” ujar Mendagri dalam keterangan resmi yang diterima Eranasional, JUmat (2/7/2021)

Aktivitas masyarakat diperketat saat PPKM darurat per 3 hingga 20 Juli 2021. Pembatasan ditandai dengan adanya pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen kerja dari rumah (WFH) dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bakal kembali menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Seiring rencana terbitnya Inmendagri tersebut, Mendagri meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan PKKM Mikro.

Hal itu disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Rutin Koordinasi terkait Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui video conference, Senin (21/6/2021). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, melibatkan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, serta kepala daerah dan unusr pemerintah daerah lainnya.

Mendagri menjelaskan tiga indikator yang menjadi ukuran pelaksanaan PPKM skala mikro tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara bertingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, rapat koordinasi itu perlu dilakukan provinsi bersama kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan strategi antara Forkopimda, kepala daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Setelah kemudian disepakati rapat koordinasi itu, siapa berbuat apa, apa yang akan dikerjakan, misalnya di Jatim (Jawa Timur) (Kabupaten) Bangkalan jadi prioritas, kemudian apa yang harus dikerjakan semua stakeholder, di (Kabupaten) Kudus juga demikian,” ujar Mendagri.

Indikator kedua, yakni pemerintah daerah membuat surat edaran yang menjabarkan tentang substansi PPKM skala mikro yang diatur dalam Inmendagri. Penjabaran itu, kata Mendagri, harus disesuaikan dengan tantangan di wilayah daerahnya masing-masing. Alasannya, pemerintah daerah lebih memahami situasi di daerahnya tersebut.

“Jadi mana yang perlu penekanan substansi, itu ada yang diterjemahkan dengan situasi lapangan masing-masing,” tutur Mendagri.

Indikator ketiga, lanjut Mendagri, yakni pemerintah daerah perlu membentuk posko terkait pencegahan Covid-19, terutama dari tingkat kelurahan/desa sampai RW dan RT.  Keberadaan posko ini, kata Mendagri, menjadi ukuran PPKM skala mikro telah berjalan.

“Paling tidak dibicarakan, tapi kalau sudah tidak ada poskonya di tingkat kelurahan dan desa, ya posko di tingkat RW dan RT kemungkinan besar tidak ada, sehingga PPKM itu tidak jalan,” terang mendagri.

Reporter: Agung Nugroho