Insiden yang bermula di kawasan Malioboro itu dilaporkan berlanjut hingga ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan aksi penyerangan, pengepungan, dan penembakan gas air mata terhadap warga serta sivitas akademika.

Mantan ketu BEM UGM, Tiyo Ardianto mengecam keras tindakan aparat tersebut.

Ia menilai kekerasan terhadap warga sipil, terlebih hingga memasuki lingkungan kampus, merupakan tindakan yang telah melampaui batas kemanusiaan.

Tiyo bahkan menggambarkan aparat yang masuk ke lingkungan UGM seperti kawanan serigala liar yang mengincar mangsanya.

“Aparat masuk UGM sebagai serigala liar yang lapar, lalu memandang warga itu sebagai makanannya. Aparat menyerang warga dengan menembakkan gas air mata,” ujar Tiyo Ardianto.

Ia juga menyoroti ironi di balik tindakan tersebut. Menurutnya, aparat keamanan selama ini dibiayai menggunakan uang pajak masyarakat. Namun, justru masyarakat yang membayar pajak itu menjadi sasaran tindakan represif.

Sebut Serangan ke UGM sebagai Penindasan Ruang Akademik

Tiyo menilai peristiwa di UGM bukan sekadar insiden kekerasan aparat. Lebih dari itu, ia memandang kejadian tersebut sebagai bentuk penghinaan sekaligus penindasan terhadap kebebasan akademik.

Menurutnya, ruang-ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis justru semakin terancam oleh tindakan represif negara.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pendidikan nasional. Tiyo menyoroti persoalan anggaran pendidikan serta penerapan sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilainya berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan.

Tiyo Desak Kampus Se-Indonesia Lawan Penguasa

Menghadapi situasi tersebut, Tiyo menilai kampus tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau menyatakan keprihatinan.

Ia mendesak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap tindakan represif aparat.

Menurutnya, kebebasan akademik harus dipertahankan melalui sikap bersama seluruh elemen kampus.

“Saya kira sudah saatnya UGM dan kampus-kampus se-Indonesia tidak hanya mengkritik, apalagi kalau cuma menyampaikan keprihatinan. Sudah saatnya menyatakan perang kepada penguasa,” tegas eks mahasiswa Program Studi Filsafat UGM itu.

Pernyataan tersebut menjadi seruan keras agar kampus tidak tinggal diam ketika ruang akademik dan kebebasan berekspresi dinilai terancam oleh tindakan aparat. []

Ganjar menekankan bahwa respons terhadap kritik publik seharusnya berbasis pada fakta dan data, bukan melalui pelabelan identitas politik.

Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (17/6/2026), mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih mendiskreditkan pengkritik daripada menjawab substansi masalah.

Menurutnya, menuduh seorang aktivis atau warga kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu merupakan jalan pintas untuk menghindari pembahasan inti persoalan.

“Jika ada kritik, jawablah dengan data. Jika ada masukan, tanggapi dengan perbaikan kebijakan. Jangan menciptakan narasi bahwa hanya pendukung pemerintah yang berhak bersuara, sementara mereka yang kritis otomatis dicap sebagai lawan politik,” tegas Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan kembali fondasi dasar negara Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil warga, termasuk kebebasan berpendapat, bukan sekadar melayani kepentingan penguasa.

Pertanyaan mengenai latar belakang afiliasi politik seorang pengkritik, menurut Ganjar, sering kali bukan ditujukan untuk mencari kebenaran, melainkan sebagai upaya mendelegitimasi suara tersebut.

Ia menegaskan kembali bahwa dalam sistem demokrasi, hak untuk mengawasi kekuasaan tidak hilang meskipun seseorang pernah mendukung tokoh politik tertentu.

“Bahaya terbesar muncul ketika validitas sebuah kritik diukur dari siapa yang menyampaikannya, bukan dari kebenaran faktanya. Warga negara tidak kehilangan hak kritiknya hanya karena kedekatan masa lalu dengan figur politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar memperingatkan adanya pergeseran menuju “politik loyalitas” jika ruang kritik hanya dibuka bagi kalangan pendukung pemerintah. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

“Penguasa silih berganti, namun hak warga negara untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan harus tetap tegak dan tidak boleh dibatasi,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan bahwa laporan resmi diperlukan sebagai dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan secara sesuai prosedur, objektif, dan menyeluruh.

“Kami mempersilakan Saudara Tiyo atau pihak yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Polda DIY. Laporan tersebut penting sebagai dasar kami dalam melakukan penyelidikan secara prosedural dan mendalam,” ujarnya, Senin (15/6).

Hingga saat ini, Ihsan menyebut pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari Tiyo terkait dugaan tersebut.

Meski demikian, aparat tetap melakukan pemantauan serta mengumpulkan informasi awal guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Di sisi lain, Tiyo menyatakan masih mempertimbangkan untuk melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Ia juga mengaku sedang melakukan penelusuran secara mandiri terkait dugaan keberadaan alat pelacak tersebut.

“Saya masih mempertimbangkan untuk melapor sambil melakukan investigasi sendiri,” kata Tiyo dalam pernyataan terpisah.

Tiyo mengungkapkan bahwa ia menemukan dua perangkat yang diduga alat pelacak pada mobilnya.

Informasi tersebut pertama kali ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya setelah menerima notifikasi dari perangkat bernama PBX Finder saat melakukan perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta.

Ia juga menuturkan bahwa sebelumnya sempat merasa diikuti oleh orang tak dikenal yang memotretnya secara terbuka saat mengikuti diskusi di Semarang pada Sabtu (13/6). Hal tersebut membuatnya merasa ada kemungkinan dirinya sedang dipantau.

Setelah kegiatan tersebut, Tiyo melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengikuti aksi di kawasan Gejayan.

Dalam perjalanan, ponselnya kembali menerima notifikasi yang menunjukkan adanya perangkat pelacak yang bergerak bersamaan dengan dirinya.

Usai kegiatan, ia memeriksa kendaraannya dan menemukan sebuah alat berbentuk kotak bermagnet yang terpasang di bagian belakang mobil.

Keesokan harinya, saat kembali ke Semarang, notifikasi serupa kembali muncul meski perangkat pertama sudah dilepas.

Setelah melakukan pemeriksaan ulang, ia kembali menemukan perangkat lain berbentuk pipih bulat yang ditempel menggunakan lakban hitam pada bagian ban belakang kanan mobilnya.

Tiyo mengatakan sempat khawatir karena belum mengetahui apakah kedua perangkat tersebut saling berkaitan.

Ia menduga perangkat pertama kemungkinan dipasang saat berada di Yogyakarta karena kondisinya masih terlihat baru, sementara perangkat kedua diduga sudah terpasang sejak 12 Juni dan terakhir terdeteksi saat dirinya berada di sebuah hotel di kawasan Tembalang, Semarang.

Setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak, Tiyo menilai keberadaan perangkat tersebut berpotensi sebagai bentuk intimidasi.

“Menurut saya, di situlah letak terornya. Alat itu sengaja dipasang agar saya sadar bahwa ke mana pun saya pergi, ada pihak yang mengawasi,” ujarnya. []