JAKARTA, Eranasional.com – Tahun 2022 tak lama lagi akan berakhir, dan berganti dengan tahun 2023. Berbagai peristiwa banyak terjadi di tahun 2022, di antaranya beberapa publik figur atau pesohor Tanah Air meninggal dunia.

Berikut beberapa publik figur yang meninggal dunia pada tahun 2022:

Syafii Maarif

Keluarga besar Muhammadiyah pada Jumat, 27 Mei 2022, berduka. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif meninggal dunia. Semasa hidupnya, sosok ulama dan cendikiawan Muslim Indonesia ini dikenal sangat bersahaja ini dan tidak mau diistimewakan.

Buya Syafii sebelumnya diraway di RS PKU Muhammadiyah sejak Sabtu (14/5). Dia dirawat oleh dokter spesialis jantung, Prof Budi Yuli.

Pada Rabu (18/5), Buya Syafii sempat diperbolehkan pulang ke rumah. Hal itu seiring dengan kondisi kesehatannya yang semakin stabil.

Tjahjo Kumolo

Jumat, 1 Juli 2022, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia. Selama hidupnya, Tjahjo dikenal sebagai politikus PDIP.

Kolega Tjahjo di PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, almarhum disebut mengalami komplikasi yang memperburuk kondisinya.

“Awalnya kecapekan, letih, pekerjaannya berat. Ketika sakit, komplikasi, ada paru-paru, diabetes, juga asam urat,” kata Hendrawan.

Tjahjo Kumolo sempat dirawat di RS Abdi Waluyo selama dua minggu akibat infeksi pada paru-parunya. Namun, keluarganya mengatakan bahwa kondisi sang menteri sempat membaik.

Azyumardi Azra

Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra meninggal dunia pada Minggu, 18 September 2022 di Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan, Azyumardi meninggal dunia karena serangan jantung.

Ridwan Saidi

Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, meninggal dunia pada 25 Desember 2021. Semasa hidupnya, Ridwan Saidi focus mengamati masalah hingga sejarah Netawi. Selain itu dia pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1977.

Dorce Gamalama

Dari dunia hiburan Tanah Air, artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia pada 6 Juni 2022. Dorce meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19.

Mieke Wijaya

Dari kancah perfilman Indonesia, aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia pada usia 82 tahun, Selasa, 3 Mei 2022. Mieke dikabarkan menderita penyakit diabetes hingga akhir.

Rima Melati

Aktris Rima Melati meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022 pukul 15.25 WIB. Rima Melati diketahui memiliki penyakit ulkus dekubitus. Penyakit tersebut disebabkan oleh adanya cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena ada tekanan yang berkepanjangan pada kulit. Biasanya penyakit ini terjadi karena tubuh berbaring dalam waktu yang lama.

Ki Joko Bodo

Mantan paranormal Ki Joko Bodo meninggal dunia pada Selasa, 22 November 2022. Pria pemilik nama asli Agus Yulianto ini, mengembuskan napas terakhirnya pada usia 57 tahun.

Aminah Cendrakasih

Aminah Cendrakasih meninggal dunia pada Rabu, 21 Desember 2022. Aktris senior ini akrab dipanggil dengan sebutan ‘Mak Nyak’ karena memerankan sosok ibu dari Doel dalam sinetron legendaris ‘Doel Anak Sekolahan’.

Pak Ogah

Abdul Hamid alias Pak Ogah yang meninggal dunia, Rabu, 28 Desember 2022 pukul 19.30 WIB. Abdul Hamid dikenal lewat acara TV Si Unyil yang tayang pertama kali di TVRI pada tahun 1981 sampai 1983, dan beberapa tahun belakangan ini sempat tayang di stasiun TV swasta Trans 7.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo merspons kabar terkait ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi tahun ini tapi mengundurkan diri.

Diberitakan sebelumnya bahwa tidak sedikit dari para CPNS tersebut mundur karena alasan gaji yang terlalu kecil.

“Harusnya, (sejak awal) CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih, ya bisnis saja,” sindir Tjahjo, Senin 30 Mei 2022.

Selanjutnya Tjahjo juga membenarkan bahwa gaji pokok seorang PNS itu memang tergolong kecil, yakni tidak lebih dari Rp5 juta per bulan.

“Tapi, ada tunjangan kinerja atau gaji ke-13 hingga ke-14. Lalu, ada pula lumpsum (uang yang dibayarkan langsung), honor lembur, dan uang pensiun seumur hidup dari Taspen,” jelas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga selalu mengupayakan kesejahteraan pegawai pemerintahan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya kepada negara.

“Pak Jokowi juga terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara bertahap,” ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

“Menjadi ASN itu juga kehormatan, karena sebagai pegawai pemerintah yang melayani masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut Tjahjo sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab menurutnya menjadi PNS adalah sebuah amanah untuk melayani masyarakat.

Eranasional.com – Kabar baik bagi pegawai negeri di Indonesia! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan WFH bagi ASN demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022. Tjahjo meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengatur jadwal WFH tersebut.

Dalam keterangan Menpan RB, seperti dikutip Sabtu (7/5/2022), menyarankan seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil negara selama sepekan mulai Senin (9/5).

“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Tjahjo.

Penerapan WFH tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan lain, karena kini telah ada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, tambah Tjahjo, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 juga dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga.

”WFH juga jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus COVID-19,” katanya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengusulkan instansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan WFH selama sepekan setelah momen cuti Lebaran 2022 berakhir.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang memungkinkan untuk satu pekan ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).(*)

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN).

Larangan tersebut tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Beleid pencabutan larangan bagi ASN untuk keluar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 10/2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. “SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi surat edaran tersebut dalam rilis KemenPANRB, Senin (21/3).

Meskipun larangan bepergian ke luar negeri telah dicabut, Tjahjo Kumolo meminta ASN untuk tetap wajib mengikuti ketentuan yang berlaku apabila ASN hendak bepergian ke luar negeri.

Dalam SE disebutkan bahwa pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing.

Selain mengantongi izin, ASN yang akan bepergian ke luar negeri juga harus mematuhi lima ketentuan. Ketentuan tersebut adalah:

1. Protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

2. Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan;

3. Kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi;

4. Kebijakan mengenai pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan

5. Protokol kesehatan yang ketat.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan secara selektif serta memberikan prioritas pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan. Selain itu, juga memperhatikan sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pencabutan SE Menteri PANRB No. 3/2022 tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan terkait perkembangan kondisi penyebaran Covid-19, hasil evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta SE Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 12/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dengan SE ini maka terdapat pelonggaran bagi pegawai ASN untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan demikian diharapkan tetap dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di wilayah Indonesia.

Eranasional.com – Kabar duka datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Rini Mumpuni Tjiptono, adik satu-satunya meninggal dunia usai terpapar Covid-19 pada hari ini, Selasa, 8 Maret 2022.

Dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Tjahjo menyebutkan, adik semata wayangnya itu mengembuskan napas terakhirnya saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wongso Negoro Semarang.

“Adik saya satu-satunya Rini Mumpuni Tjiptono meninggal dunia di Semarang karena sakit Covid-19 di RSUD Wongso Negoro Semarang,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Selasa, 8 Maret 2022.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini juga memohon doa kepada masyarakat untuk adiknya.

“Mohon doanya. Terima kasih, salam sehat Tjahjo Kumolo,” katanya menutup pembicaraan.

Setelah mengabarkan itu kepada media, Tjahjo masih menjalankan tugasnya di Kemenpan-RB.

Pagi tadi pukul 10.00 WIB, Tjahjo menyampaikan Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Selain meminta doa dari masyarakat untuk adiknya yang baru saja berpulang. Tjahjo juga berharap masyarakat senantiasa dalam keadaan sehat di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia.***

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta agar gedung pusat pendidikan dan pelatihan milik instansi pemerintah digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat atau isoter bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terinfeksi Covid-19.

Pemanfaatan gedung-gedung tersebut sebagai salah satu langkah percepatan agar peningkatan penyebaran Covid-19 khususnya juga varian Omicron akhir-akhir ini segera terputus.

Permohonan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 04/2022 tentang Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Instansi Pemerintah Sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien Corona Virus Disease 2019.

“Seluruh instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan untuk segera mempersiapkan dan menyediakan gedung dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas isoter,” ujar Menteri Tjahjo dalam surat yang diterbitkan pada Senin (07/02).

Penyediaan gedung itu harus memperhatikan fasilitas isolasi diselenggarakan sesuai standar pelaksanaan isolasi pasien Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

Fasilitas disediakan dengan melakukan koordinasi bersama rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, serta pemerintah daerah setempat.

Bagi instansi pemerintah yang tidak memiliki gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pendidikan, diharapkan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi yang memiliki fasilitas isoter.

Koordinasi juga bisa dilakukan dengan pihak lain untuk memastikan ASN terinfeksi Covid-19 di lingkungan instansinya mendapat layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan.

“Selama penyelenggaraan fasilitas isoter, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan oleh instansi pemerintah untuk sementara waktu dialihkan menjadi daring atau online,” tegas Menteri Tjahjo.

Namun, pelatihan bisa juga dilaksanakan di lokasi lain dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah, seluruh pimpinan instansi agar mengoptimalkan peran Tim Pusat Krisis Covid-19 di instansi masing-masing.

Tim penanganan Covid-19 di setiap instansi diimbau untuk melakukan pemeriksaan dan pelacakan kontak erat pasien terinfeksi.

Seluruh anggota tim juga harus memastikan ASN dan keluarganya terinfeksi Covid-19 mendapat layanan isolasi serta perawatan yang diperlukan.

Setiap ASN dipastikan mendapat vaksin lengkap termasuk booster sesuai jadwal yang ditentukan Kementerian Kesehatan.

Surat edaran ini diterbitkan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan persiapan dan penyediaan fasilitas kesehatan khusus dalam bentuk layanan isoter.

Tujuannya adalah memastikan pendegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi ASN dan masyarakat luas.

“Juga untuk memberikan pelindungan kesehatan melalui fasilitas isoter yang dapat digunakan bagi pegawai ASN atau keluarganya yang terinfeksi Covid-19,” pungas Menteri Tjahjo

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo memastikan pada 2022 tidak akan ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kendati demikian, Thajo mengatakan pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk seleksi CASN 2022, pemerintah fokus rekrutmen PPPK, dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia,” jelas Tjahjo dikutip dari keterangan resmi Kementerian PANRB pada Jumat (21/1).

Tjahjo menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai kebijakan dalam pelaksanaan CASN formasi 2022 ini.

Menurut Tjahjo, kebijakan hanya merekrut PPPK ini diadopsi pemerintah dari apa yang dilakukan negara-negara maju. Itu dilakukan dalam rangka merampingkan jumlah ASN pembuat kebijakan dan memperbanyak jumlah pegawai sebagai public services atau setara PPPK.

“Mengacu contoh baik tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi lebih cepat,” tutur Tjahjo.

Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Adapun Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Adapun pertimbangan lain tidak membuka formasi CPNS pada Seleksi CASN 2022, kata Tjahjo, masalah keterbatasan waktu. Soalnya rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK.

Dengan demikian, dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Kendati begitu, formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan.

Selanjutnya, formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023, dengan mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan masih adanya rekrutmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah. Padahal sebenarnya, sejak 2005 instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer.

Di mana pada pasal 8 PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Tjahjo menilai perlu ada kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang merekrut tenaga honorer

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” katanya dikutip dari siaran pers Humas KemenPANRB, Selasa (18/1/2022).

Dia mengatakan instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Hal ini sebagaimana diatur di dalam PP 49/2018.

Dimana untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menetapkan sistem kerja terbaru bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Meski masih pandemi, ASN sekto esensial sudah harus ngantor atau work From Office (WFO) 100%.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat, 7 Januari 2022, sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 01 Tahun 2022.

Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (25/11).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Namun perlu diketahui, berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur. ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Sementara, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata. Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal, seperti peta zonasi penyebaran Covid-19; peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; serta penggunaan platform PeduliLindungi.

Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru. Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran.

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan belum ada aturan spesifik bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang menerima bantuan sosial. Namun demikian, pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap.

“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Sabtu (20/11).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai disebutkan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Menurutnya, berkaitan dengan sanksi/hukuman yang diberikan, kiranya perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

Selain itu, Menteri Tjahjo mengatakan perlu dilakukan review terlebih dahulu mengenai mekanisme/proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah/pihak terkait lainnya, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

Dalam hal terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan data 31.624 ASN yang menerima bantuan pemerintah. Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta maaf setelah mengunggah foto terkait jalan Tol Cisumdawu di Provinsi Jawa Barat yang ternyata tidak benar atau hoaks.

“Mohon maaf postingan jalan Tol di Jabar ternyata salah bukan di Jabar (saya dapat informasi salah) terima kasih perhatiannya,” tulis Tjahjo melalui akun Twitter bernama @tjahjo_kumolo.

Sebelumnya, pada Sabtu (9/10) kemarin Tjahjo mengunggah foto yang memperlihatkan sebuah jalan tol. Ia memberikan keterangan bahwa foto itu merupakan jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Ia juga memberikan keterangan bahwa Tol Cisumdawu membelah gunung. Dengan melewati tol tersebut perjalanan dari dan ke Bandung-Tegal memakan waktu 2 jam serta perjalanan dari dan ke Bandung-Semarang memakan waktu 3,5 jam.

Waktu tempuh melalui Tol Cisumdawu ia klaim lebih cepat dari perjalanan tanpa tol. Sedianya perjalanan dari dan ke Bandung-Tegal tanpa tol memakan waktu 7 jam jika lancar.

Tjahjo sudah menghapus kicauan dengan foto hoaks tersebut. Namun, tangkapan layar kicauan politikus PDIP itu sudah kadung beredar di jagat Twitter.

JAKARTA– Seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi calon abdi negara telah dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaannya harus konsisten dan sesuai aturan, salah satunya bebas calo.

“Tiap tahun pasti ada calo. Hati-hati terhadap calo!” tegas Menteri Tjahjo saat memantau pelaksanaan SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (02/09).

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat hal tersebut sebagai “lahan basah” bagi sejumlah oknum untuk mencari korban, terutama di masa pengadaan ASN seperti saat ini.

Oleh karena itu, Menteri Tjahjo juga meminta kepada kantor regional dan unit pelaksana teknis (UPT) BKN untuk turut mengingatkan kepada peserta, orang tua, dan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang dilakukan calo.

“Sudah ditekankan ke semua teman-teman di daerah pelaksana bahwa (pelaksanaan seleksi) harus konsisten, hati-hati dalam menjelaskan serta berikan pemahaman secara jelas, adil, dan akurat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana turut menjelaskan terkait vaksinasi dan swab RT-PCR atau rapid test antigen yang disyaratkan kepada para peserta SKD.

Dikatakannya, syarat vaksin setidaknya dosis pertama hanya dilakukan bagi peserta di Jawa, Madura, Bali. Sedangkan di daerah lain, ditentukan oleh Satgas Covid-19-nya masing-masing.

Untuk syarat swab RT-PCR atau rapid test antigen, wajib dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di saat seleksi dilaksanakan. “Kami menyadari vaksin itu belum merata di seluruh Indonesia. Tapi kalau swab itu wajib karena kita tidak hanya menjaga peserta, tapi juga panitianya,” jelasnya.

Ia menambahkan, di beberapa kabupaten/kota yang melakukan pengadaan ASN membuka puskesmas agar bisa digunakan untuk swab antigen gratis dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan kartu tanda penduduk (KTP). “Jadi mereka (pemerintah daerah) ingin melayani masyarakat sebaik mungkin sehingga mereka dibebaskan untuk antigen,” pungkasnya.

Pelaksanaan SKD CPNS 2021 telah dimulai pada 2 September 2021 dan dilaksanakan di Kantor Regional BKN, Kantor UPT BKN, serta di beberapa titik lokasi mandiri BKN yang tersebar di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan SKD transparan dan akuntabel, BKN juga menyediakan kanal agar peserta dan masyarakat umum dapat melihat live score para peserta SKD CPNS 2021 di kanal YouTube Official CAT BKN.

JAKARTA – Perubahan maupun tantangan zaman harus dibarengi dengan inovasi pelayanan publik yang harus berkembang dan dimodifikasi. Tidak hanya menuntut kebaruan, inovasi harus bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terlebih, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.

“Inovasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus bertransformasi dan terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Penyebaran inovasi melalui replikasi dan keberlanjutan harus menjadi perhatian dalam pengembangan inovasi pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada acara Penyampaian Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 di Jakarta, secara virtual, Kamis (29/07).

Sejak tahun 2014, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) memicu pemerintah pusat, daerah, dan BUMN agar dapat menciptakan inovasi. Ajang tahunan ini telah melahirkan ribuan inovasi yang telah menyejahterakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan,” ungkap Menteri Tjahjo.

Oleh karenanya, untuk mencapai visi reformasi birokrasi, Kementerian PANRB berkomitmen melakukan percepatan dan upaya luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, serta cara baru terutama dalam meningkatkan inovasi di lingkup instansi pemerintah.

Baginya, KIPP bukan sekadar kompetisi atau lomba tahunan untuk mencari pemenang. KIPP bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah, memberi apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan, serta memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik.

Dalam mendukung terciptanya peningkatan inovasi dan profesional, penilaian inovasi dilakukan secara objektif dan akuntabel oleh para tim juri yang kredibel dibidangnya.

“Sehingga tidak ada pihak manapun yang memengaruhi tim penilai, yang terdiri dari Tim Evaluasi (TE) dan Tim Panel Independen (TPI),” tegasnya.

Sebagian besar inovasi pelayanan publik dipresentasikan oleh pimpinan tertinggi instansi, baik menteri, gubernur, wali kota, maupun bupati. Kehadiran pucuk pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat setiap instansi untuk meningkatkan kualitas layanannya melalui inovasi.

“Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dan menjadi kunci upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya,” ujarnya.

Menteri Tjahjo menegaskan, inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan dan inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan.

“Dengan memanfaatkan banyaknya kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, agar para inovator dan setiap instansi dapat saling melaksanakan studi tiru dan juga memanfaatkan satu data untuk dapat saling bersinergi demi terwujudnya percepatan pembangunan pelayanan publik yang terstandar,” tukasnya.

Pewarta: Agung Nugroho

Jakarta- Core Values BerAKHLAK dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU No. 5/2014 tentang ASN. Karenanya, perlu ditetapkan satu Core Values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang dapat berlaku secara umum.

Dengan ditetapkannya Core Values memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Adanya satu Core Values yang berlaku secara umum turut memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan, saat ini pemerintah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis (dynamic government) melalui percepatan Reformasi Birokrasi.

“Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo pada Launching Core Values dan Employer Branding ASN, secara virtual, Selasa (27/07).

Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN yang tadinya hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif.

Birokrasi sebagai motor utama dalam pembangunan digerakkan oleh SDM Aparatur, karena itu peran aparatur menjadi sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

“Dalam konteks inilah urgensi transformasi pengelolaan SDM Aparatur perlu dipercepat sebagaimana arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri Tjahjo.