Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah menindak tegas dengan menghentikan sementara seluruh operasional perusahaan asing tersebut akibat pelanggaran izin lahan dan lingkungan.

Berdasarkan pantauan hingga Rabu (9/9/2026), aktivitas pabrik masih terlihat berjalan. Hal ini terjadi hanya sehari setelah tim gabungan Pemkab Banyumas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Tim gabungan Pemkab Banyumas menggelar sidak ke lokasi pabrik pada Selasa (8/9/2026) setelah menerima laporan dari warga terkait beroperasinya kembali aktivitas di dalam pabrik.

Dalam sidak tersebut, petugas mendapati mesin produksi dalam kondisi hidup, kendaraan pengangkut bahan baku masuk-keluar, serta keberadaan manajemen perusahaan, penerjemah, hingga Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Dasarnya adalah informasi bahwa pabrik beroperasi lagi. Saat tim mengecek ke dalam, mesin didapati dalam kondisi hidup dan sedang berproduksi,” ungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Roni Hidayat.

Pelanggaran PT IKN terungkap dari hasil pengawasan sektor perindustrian pada 2 Maret 2026. Pabrik diketahui beroperasi di atas lahan seluas 40.000 meter persegi.

Padahal, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang disetujui hanya sekitar 24.485 meter persegi. Terdapat kelebihan lahan lebih dari 15.000 meter persegi yang tidak berizin dan menabrak zona hijau pertanian (KP2B).

Pemkab Banyumas sebenarnya telah melayangkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan Terakhir pada 23 Juli 2026, yang berlanjut pada penyegelan atau penutupan sementara operasional pada 21 Agustus 2026.

Pihak perusahaan melalui penerjemahnya berdalih aktivitas mesin berjalan sejak Minggu (6/9/2026) hanya untuk menghabiskan sisa bahan baku dan melakukan pemeliharaan rutin.

Namun, Roni Hidayat secara tegas membantah alasan tersebut. Menurutnya, pemeliharaan mesin tidak boleh dijadikan dalih untuk tetap melakukan aktivitas produksi.

“Kalau hanya pemanasan mesin silakan, tetapi tidak boleh ada aktivitas produksi. Komitmen awal sudah jelas. Kami minta jangan beroperasi dulu sampai seluruh izin resminya keluar,” tegas Roni.

Pemkab Banyumas menegaskan bahwa proses pendampingan administrasi perizinan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetap berjalan dan diberikan ruang.

Meski demikian, pendampingan tersebut bukan berarti menjadi jaminan atau izin bagi perusahaan untuk kembali berproduksi maupun mendistribusikan barang.

Pemkab Banyumas meminta manajemen PT IKN untuk menghormati keputusan penutupan sementara dan menuntaskan seluruh kewajiban perizinan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

KPK juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di kemnaker.

“Sudah, 7 apa 8 (orang tersangka),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Penggeledahan dilalukan berkaitan dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Lembaga antirasuah masih belum bisa memberi informasi banyak mengenai perkara tersebut.

“Penggeledahan masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain korban tewas, satu TKA lainnya bernama Sakkaria (32) menderita luka bakar akibat insiden tersebut.

Peristiwa itu terjadi di area tungku 7 feronikel di kawasan PT BTIIG, Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Sabtu 17 Agustus 2024 lalu, sekitar pukul 14.00 Wita.

“Kejadian berawal saat Shi Xiaomian mengajak Sakkaria untuk mengukur tiang habim,” ujar Kasat Reskrim Polres Morowali, Iptu Agus Salim kepada wartawan, Kamis 22 Agustus 2024.

Setelah pekerjaan selesai, kedua korban menunggu loader mundur agar bisa menyeberang.

Namun Sakkaria merasakan hawa panas sehingga lebih dulu menjauh dari lokasi sementara Shi Xiaomian tetap di posisinya.

“Sakkaria merasakan panas dan langsung bergeser dari lokasi, namun Shi Xiaomian tidak bergeser dari lokasi karena menunggu loader mundur terlebih dahulu,” jelasnya.

Nahas, debu panas nikel tiba-tiba menyembur keluar dari pembuangan hingga mengenai kedua korban.

Keduanya yang terkena semburan debu tersebut langsung berlari menjauh dari lokasi.

“Saat itu keluar debu panas dari pembuangan dan mengenai Shi Xiaomian dan Sakkaria,” bebernya.

Kedua korban selanjutnya dievakuasi ke klinik perusahaan karena menderita luka bakar serius.

Namun karena kondisi korban parah dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

“Shi Xiaomian dan Sakkaria dilarikan ke klinik Huabao untuk dilakukan pertolongan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Sakkaria dibawa ke Puskesmas Wosu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut dan Shi Xiaomian dibawa ke RSUD Morowali,” ungkap Agus.

Agus menambahkan Sakkaria menderita luka bakar di kaki kiri dan kanannya.

Sementara, Shi Xiaomian mengalami luka bakar 90 persen dan dilaporkan meninggal dunia di rumah sakit.

“Akibat dari kejadian tersebut Sakkaria mengalami luka bakar sekitar 18 persen. Sedangkan Shi Xiaomian mengalami lukan bakar 90 persen. Dan meninggal di RS,” pungkasnya. []

Mereka adalah Supervisor Furnace PT Zhao Hui Nikel yang diperbantukan ke PT ITSS, laki-laki dengan inisial Z G. Tersangka lain yakni Wakil Supervisor PT Ocean Sky Metal Indonesia (OSMI), laki-laki berinisial Z.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 188 KUHPidana dan Pasal 360 KUHPidana subsider pasal 359 KUHPidana,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Djoko Wienartono saat dihubungi, Minggu (19/2/2024).

Namun, Djoko belum menjelaskan secara terperinci alasan kedua WNA tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PT ITSS telah diindikasikan melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud MD meminta PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrokan di pabrik smelter PT GNI dii Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023.

“Pemerintah menghimbau PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data, tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI,” kata Mahfud MD dalam keterangannya Senin 16 Januari 2023.

Dia menegaskan perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja. “Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa. “Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif,” ungkapnya.

Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.

Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi,” katanya. **

JAKARTA – Pemerintah menyatakan mulai saat ini tenaga kerja asing (TKA) dilarang masuk ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa larangan TKA masuk ke Tanah Air setelah mendengar aspirasi dari masyarakat.

“Pembatasan tenaga kerja asing, memang terjadi pembatasan orang asing sebelumnya. Hanya yang diberi kesempatan masuk hanya tenaga kerja asing yang bekerja dalam proyek strategis nasional itu pun dengan rekomendasi K/L (kementerian/Lembaga) terkait, dan tentunya masuknya memenuhi protokol Covid-19,” kata Yasonna dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Setelah melakukan evaluasi, Yasonna mengatakan pemerintah kemudian melakukan pengetatan terhadap TKA yang ingin masuk ke Indonesia. Hanya warga negara asing yang diperkenankan masuk ke Indonesia saat aturan tersebut diberlakukan.

“Sekarang ini kita evaluasi kembali dan ada masukan-masukan dari masyarakat, kita sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat tenaga kerja asing apakah di proyek strategis nasional, ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk, kecuali dalam lima klasifikasi yang kita sebutkan tadi,” terangnya.

Orang asing yang masih diperkenankan masuk Indonesia yakni pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Selanjutnya, pekerja yang dikecualikan ialah orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, serta orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan.

Yasonna kemudian menjelaskan mengapa larangan masuknya TKA ke Indonesia diperlukan waktu transisi. Politikus PDIP ini mengatakan tak adil jika langsung diberlakukan, padahal ada pihak yang saat ini masih dalam perjalanan ke Indonesia.