Dalam kasus ini, polisi juga menemukan dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur.

Kasubdit IV Renakta Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Osva mengatakan, para pelaku diduga menjalankan proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui agensi yang tidak memiliki legalitas resmi.

Modus tersebut dilakukan secara perorangan dengan merekrut calon pekerja untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait para pelaku, kami telah menahan satu orang tersangka. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dan akan segera kami lakukan penangkapan,” ujar Osva, saat rilis kasus di Mapolda Sulsel, Selasa (28/7/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sebanyak tujuh orang yang rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.

Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengunggah status di media sosial yang memperlihatkan tiket pesawat menuju Surabaya.

Dalam unggahan tersebut, korban diketahui akan melakukan transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak.

Tim penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Hasilnya, polisi menemukan fakta bahwa sebagian besar orang tua para korban tidak memiliki keluarga maupun kerabat di Surabaya maupun Pontianak.

Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan antardaerah, melainkan bagian dari rencana pemberangkatan pekerja migran secara ilegal menuju Malaysia.

“Penyelidikan kami berawal dari informasi masyarakat dan unggahan salah satu korban di media sosial. Setelah ditelusuri, rata-rata orang tua korban tidak memiliki sanak keluarga di Surabaya maupun Pontianak. Dari sana kami memperjelas bahwa tujuan akhir keberangkatan para korban adalah Malaysia,” jelas Osva.

Dalam kasus ini, para korban diduga direkrut oleh tersangka yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pelaku lain di Kalimantan Barat untuk diberangkatkan menuju Malaysia.

Para korban nantinya akan dipekerjakan di sektor perkebunan kelapa sawit secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi sebagai pekerja migran Indonesia.

“Mereka akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit secara ilegal,” pungkas Osva. []

Mereka ditangkap karena diduga tinggal tanpa izin di perkampungan ilegal di Shah Alam, Selangor di Malaysia.

Pegiat hak migran memperkirakan jutaan pekerja WNI masih kesulitan mendapatkan izin kerja karena dipungut biaya oleh calo.

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia, Wahyu Susilo, menjelaskan, kebanyakan pekerja migran dari Indonesia yang direkrut oleh perusahaan sawit atau perkebunan memang tidak melewati jalur resmi.

“Mereka sengaja direkrut untuk tujuan di perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan yang bekerja tanpa dokumen resmi,”ujar Wahyu, Selasa 20 Februari 2024.

Kata dia perkebunan perkebunan di Malaysia membutuhkan puluhan ribu pekerja migran Indonesia untuk segera bisa bekerja.

“Kalau itu melalui jalur legal, pertama mahal karena harus membayar levi,” kata Wahyu.

Menurut rilis Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Selangor, pihak otoritas melakukan operasi penggerebekan pada Minggu 18 Februari 2024.

ERANASIONAL.COM, TNI Angkatan Udara akan mendalami dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AU dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menanggapi pernyataan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI AU dalam pengiriman TKI ilegal.

Indan mengutarakan, saat ini TNI AU masih terus melakukan pendalaman secara serius terkait informasi dari BP2MI itu.

“Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas,” Ujar Indan, Rabu, (29/12).

Bila dalam perkembangannya terbukti memang ada oknum prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman TKI ilegal, tegas Indan, maka dipastikan TNI AU akan memberikan sanksi hukuman tegas sesuai aturan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa hari lalu tersiar kabar, tenggelamnya kapal boat yang membawa puluhan TKI ilegal di perairan Johor Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan puluhan jiwa meninggal, dan puluhan lainnya belum ditemukan. Sementara belasan TKI lainnya dapat diselamatkan. (fjr).