Hal ini karena yang bersangkutan memiliki catatan keimigrasian

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin saat dihubungi wartawan di Mataram, Rabu, membenarkan seorang calon haji asal Kota Mataram dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Berdasarkan nomor paspor X4582164, Mursidin dideportasi karena memiliki catatan imigrasi saat bekerja di Arab Saudi tahun 2019 silam,” ujarnya.

Amin menjelaskan calon haji tersebut pernah kabur saat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi karena tidak cocok dengan majikannya, sehingga visa yang bersangkutan ditahan oleh pemerintah di sana.

“Akibat dari pelanggaran tersebut, namanya masih tercatat dalam daftar hitam imigrasi Arab Saudi,” ujar dia.

Menurutnya, Mursidin berangkat bersama Kelompok Terbang (Kloter) 4 pada Minggu (4/5/2025). Namun sesaat tiba di Madinah, Mursidin langsung diamankan oleh petugas Arab Saudi.

“Calon haji ini diamankan karena memiliki catatan. Jadi masih masuk black list, sehingga pada saat haji visanya terdeteksi masuk blacklist, daftar hitam,” ucap Amin.

Menurutnya, masa black list visa di Arab Saudi berlaku 10 tahun sehingga calon haji tersebut tidak diperkenankan masuk Arab Saudi untuk berhaji sebelum masa masuk daftar hitam-nya berakhir.

Amin mengatakan yang bersangkutan telah diterbangkan untuk kembali ke Tanah Air dan telah tiba di Lombok pada Selasa (6/5/2025) sore kemarin.

“Saat ini sedang dalam pendampingan oleh petugas dari Kemenag Kota Mataram,” katanya.

Soleh menegaskan diplomasi Indonesia diperlukan dalam penuntasan kasus ini.

Politikus PKB itu meminta semua instansi segera berkoodinasi terkait penembakan PMI.

Menurutnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI bisa bergerak bersama.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh, Selasa 28 Januari 2025.

Dia menyatakan pemerintah RI dapat mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia sehubungan penembakan ini.

Otoritas Malaysia harus dimintai penjelasan mengenai penembakan tersebut.

“Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Soleh, dikutip dai Antara.

Lebih lanjut, dia menilai para korban harus mendapat pendampingan hukum dan dibantu dalam pemulangan jenazah serta korban luka ke Indonesia.

Dia pun mengecam penembakan yang dilakukan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia (WNI).

“Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

Sebelumnya, polisi Malaysia mengaku diserang sehingga menembak lima PMI di negara bagian Selangor.

Penembakan ini membuat satu WNI tewas ditembak dan empat orang lainnya mesti dirawat di rumah sakit.

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan penembakan oleh aparat penegak hukum Malaysia tersebut termasuk pembunuhan di luar hukum.

Apabila PMI diduga melanggar hukum, Wahyu menyebut seharusnya diproses hukum terlebih dulu, bukan ditembak.

“Karena dalam perspektif hak asasi manusia, warga negara Indonesia yang menjadi korban itu nggak bawa senjata,” kata Wahyu.

“Kemudian, di mana pun pembunuhan tanpa proses hukum itu adalah pelanggaran hak asasi manusia,”pungkasnya. []

Kapolres Sambas, AKBP Sugiyatmo, melalui Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Rahmad Kartono, mengatakan saat itu kepolisian mendapati mobil Toyota Calya berwarna merah membawa calon PMI ilegal ke Malaysia. Mereka diamankan di Jalan Kartiasa, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

“Dari hasil pemeriksaan, 5 calon PMI tanpa dilengkapi dokumen itu akan dipekerjakan ke Malaysia melalui perbatasan Aruk,” kata Rahmad dikutip dari Kumparan, Rabu (11/12/2024).

Rahmad mengungkapkan, kelima calon PMI itu direkrut oleh seorang pria berinisial CA (24). Polisi juga mengamankan CA yang saat itu juga berada di dalam mobil tersebut.

“Selanjutnya sopir, kelima calon PMI, dan CA langsung dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut,” tutur Rahmad.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bantuan itu diberikan karena banyak Purna PMI yang perekonomiannya tak membaik saat kembali ke Indonesia. Hal itu diungkapkan usai Erick menggelar pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

“Ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu, mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Karding mengatakan, pada faktanya banyak Purna PMI yang makin miskin karena pihak keluarga tak bisa mengelola keuangan dengan baik.

“Jadi saya sering mengatakan beberapa PMI kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tapi kadang-kadang tambah miskin banyak masalah cerai bawa pulang anak keluarganya hedon,” tutur Karding.

Erick mengatakan, pihaknya akan memberikan akses kepada Purna PMI terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

“Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh pak menteri,” ucap Erick.

Kembali ke Karding, dia mengatakan pihaknya dan Erick Thohir juga membahas bantuan untuk Purna PMI dalam skema tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Jadi tinggal kita kaji sedikit lagi. Lalu nanti kita buat MoU bersama dan termasuk juga hal-hal lain yang support dari beliau CSR dan lain-lain,” ucap Karding.

Penahanan itu berkaitan dengan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

WNI yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia itu diduga direkrut untuk kegiatan kriminalitas.

Antara lain financial technology (fintech) palsu, judi online, dan penipuan bentuk lain.

“Awalnya mereka dijanjikan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan dan lainnya. Ternyata dijadikan pelaku penipuan melalui internet atau media sosial yang menyasar warga negara Indonesia,” ujar Fyan, kepada Eranasional yang menginvestigasi kasus TPPO ini.

Fyan adalah keluarga salah seorang korban yang berusaha agar WNI yang ditahan aparat hukum Kamboja tersebut segera dipulangkan ke Indonesia.

Sebagai informasi, keluarga Fyan yang menjadi korban mafia PMI ilegal ini berjumlah tiga orang.

Mereka berasal dari Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut).

Keluarga menduga, Syarief dibegal karena barang bawaannya serta tubuhnya menderita luka.

“Korban meninggal di Serawak Malaysia. Jenazahnya didapat tergeletak di tepi jalan,” ujar adik korban, Wandayani Azis, dikutip dari DetikSulsel, Jumat 21 Juni 2024.

Wanda mengaku baru menerima kabar kematian saudaranya dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Gowa pada Sabtu 15 Juni 2024.

Kata dia, korban diduga telah meninggal sejak Selasa 11 Juni 2024.

“Dapat infonya beliau sudah meninggal di tanggal 15 Juni, tapi katanya beliau dikatakan meninggal itu di tanggal 11 Juni 2024,” kata Wanda.

Wanda menjelaskan, sejak Minggu keluarga putus kontak dengan korban.

Beberapa hari berselang, korban dikabarkan meninggal dunia.

Mereka ditangkap karena diduga tinggal tanpa izin di perkampungan ilegal di Shah Alam, Selangor di Malaysia.

Pegiat hak migran memperkirakan jutaan pekerja WNI masih kesulitan mendapatkan izin kerja karena dipungut biaya oleh calo.

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia, Wahyu Susilo, menjelaskan, kebanyakan pekerja migran dari Indonesia yang direkrut oleh perusahaan sawit atau perkebunan memang tidak melewati jalur resmi.

“Mereka sengaja direkrut untuk tujuan di perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan yang bekerja tanpa dokumen resmi,”ujar Wahyu, Selasa 20 Februari 2024.

Kata dia perkebunan perkebunan di Malaysia membutuhkan puluhan ribu pekerja migran Indonesia untuk segera bisa bekerja.

“Kalau itu melalui jalur legal, pertama mahal karena harus membayar levi,” kata Wahyu.

Menurut rilis Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Selangor, pihak otoritas melakukan operasi penggerebekan pada Minggu 18 Februari 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud MD meminta PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrokan di pabrik smelter PT GNI dii Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023.

“Pemerintah menghimbau PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data, tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI,” kata Mahfud MD dalam keterangannya Senin 16 Januari 2023.

Dia menegaskan perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja. “Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa. “Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif,” ungkapnya.

Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.

Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi,” katanya. **

JAKARTA –  10.561 pekerja migran Indonesia (PMI) masuk ke wilayahnya. Data yang dicatat oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, ada 110 PMI dinyatakan positif Covid-19 dari hasil tes Swab PCR.

“Sebanyak 110 orang itu saat ini masih menjalani perawatan dan karantina di beberapa tempat di Surabaya,” Ungkap Jubir Satgas Covid-19 Jatim, Makhyan Jibril, Kamis (26/5/2021).

Dari 110 orang, sebanyak 100 orang dirawat di RS Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI). Sementara tujuh orang diisolasi di RSUD Dr Soetomo, satu orang diisolasi di ruang Zam Zam Asrama Haji Sukolilo, dan dua orang sisanya diisolasi di kabupaten/kota.

Dijelaskan Jibril, puluhan ribu PMI itu tiba di Jatim sejak 27 April hingga 25 Mei 2021. Sebagian PMI di antaranya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Lampung, Banten, Jambi, dan lainnya. Dari jumlah itu, hanya ditemukan dua virus Covid-19 varian baru.

“PMI asal Sampang yang terpapar varian korona B117 United Kingdom, dan B1351 South Africa. Namun keduanya telah sembuh dan sudah pulang ke kampung halamannya kemarin,” katanya.

Dia juga mengatakan para PMI yang terpapar Covid-19 dirawat di beberapa tempat. Seperti di RSLI, RSUD dr Soetomo, ruangan isolasi RS Asrama Haji Sukolilo. Dari 10.561 PMI, sebanyak 9.699 orang telah selesai dikarantina, dan 862 orang sisanya masih dikarantina.

“638 PMI asal Jatim dikarantina di Asrama Haji. Lalu 85 PMI non Jatim di Asrama Haji, dan 139 PMI non Jatim sisanya dikarantina di Ketintang,” pungkasnya.

Editor: Redaksi