Prajurit muda asal Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, ini dikenal sebagai anak yang berbakti.

Ayah almarhum, Perly Haryadi, mengatakan keluarga terakhir kali bertemu Zalendra saat putranya berpamitan untuk mengikuti pendidikan di Jakarta.

“Dia sempat izin kepada keluarga untuk mengikuti pendidikan Denjaka, dan kami mendukung,” ucap Perly kepada wartawan, dikutip, Sabtu (23/5/2026).

Namun kebahagiaan keluarga berubah menjadi duka mendalam setelah kabar kematian Zalendra datang secara mendadak melalui sambungan telepon sekitar pukul 12.00 WIB.

“Kami dikabari melalui telepon bahwa anak kami sudah tidak ada,” ujarnya dengan suara lirih.

Perly mengaku keluarga sempat mendapat informasi bahwa kondisi fisik anaknya menurun selama menjalani pendidikan Denjaka.

Namun hingga kini, mereka belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya prajurit muda tersebut.

“Sempat ada kabar kondisi kesehatannya menurun dan kurang fit, tetapi penyebab pastinya kami belum mengetahui,” tuturnya.

Pratu Zalendra Ferdika sebelumnya berdinas di Detasemen Intai Para Amfibi 2 Marinir Surabaya.

Sejak Januari 2026, ia mengikuti pendidikan Denjaka, pasukan khusus yang dikenal memiliki standar latihan ekstrem, disiplin keras, dan seleksi fisik maupun mental yang sangat ketat. []

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 2 Januari 2026, di kawasan Jalan Kapitan Raya, Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, aksi penganiayaan diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga jam, dari malam hari hingga menjelang subuh.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Made Gede Oka, menjelaskan bahwa penganiayaan dilakukan oleh enam orang tersangka. Salah satunya adalah oknum anggota TNI AL berpangkat Sersan Dua (Serda) berinisial M, sementara lima lainnya merupakan warga sipil berinisial DS (28), MF (21), GR (19), FA (19), dan MKA (18).

“Penganiayaan dilakukan secara terus-menerus karena para tersangka mencurigai korban akan melakukan transaksi narkoba. Namun kecurigaan tersebut tidak terbukti,” ujar Made dalam konferensi pers di Polres Metro Depok, Kamis, 8 Januari 2026.

Kasus ini bermula saat kedua korban melintas di wilayah Tapos menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, kendaraan yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar dan mogok di jalan. Korban diketahui hendak menuju rumah seorang teman di sekitar lokasi kejadian.

Dalam kondisi tersebut, WAT berinisiatif berkeliling mencari bensin, sementara DN memilih menunggu di dekat sepeda motor. Saat itulah WAT bertemu dengan Serda M.

“Korban ditegur oleh salah satu tersangka dengan pertanyaan ‘mau ke mana?’. Karena merasa terintimidasi, korban berusaha melarikan diri namun terjatuh,” kata Made.

Setelah terjatuh, WAT diamankan oleh para pelaku dan dibawa untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian, DN yang menunggu di lokasi motor juga ikut diamankan.

Menurut kepolisian, interogasi berubah menjadi aksi kekerasan. Para tersangka memukul, menendang, dan menyiksa kedua korban secara bergantian. Lima pelaku sipil menganiaya korban dengan tangan kosong, sementara Serda M diketahui menggunakan selang sebagai alat pemukul.

Penganiayaan berlangsung berjam-jam karena para tersangka merasa jawaban korban berbelit-belit dan tidak sesuai dengan dugaan mereka.

“Karena tidak mendapatkan pengakuan yang diharapkan, emosi para pelaku semakin meningkat. Ini murni tindakan main hakim sendiri,” ujar Made.

Padahal, hasil penyelidikan polisi menunjukkan tidak ditemukan satu pun bukti yang menguatkan dugaan transaksi narkoba. Pemeriksaan ponsel korban, termasuk percakapan pesan singkat dan media sosial, tidak mengindikasikan keterlibatan narkotika. Begitu pula hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Tidak ditemukan narkotika, baik dari barang yang melekat pada korban maupun dari komunikasi di ponsel korban,” tegas Made.

Akibat penganiayaan tersebut, WAT mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sementara DN selamat, namun mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif.

Setelah kejadian, kedua korban dibawa oleh pengurus lingkungan ke Polsek Cimanggis menggunakan sebuah mobil boks. Polisi yang menerima laporan kemudian mengevakuasi korban ke RS Bhayangkara Brimob untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasus ini pun segera ditangani oleh Polres Metro Depok dengan berkoordinasi bersama Polisi Militer TNI AL terkait keterlibatan oknum prajurit aktif.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dua unit ponsel milik korban, empat buah selang, satu buah lilin, serta dua jaket berlogo Shopee yang digunakan para pelaku saat kejadian.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Pasal 262, Pasal 466, Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 458 KUHP juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara,” kata Made.

Untuk tersangka Serda M, proses hukum akan dilakukan secara terpisah melalui mekanisme peradilan militer, meskipun penyidikan awal tetap dilakukan secara sinergis.

Kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat karena melibatkan aparat berseragam dan menewaskan warga sipil tanpa dasar hukum yang jelas. Polisi menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, siapa pun pelakunya.

“Kami pastikan proses hukum berjalan transparan. Tidak ada perlakuan khusus,” tegas Made.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak bertindak di luar hukum meski mencurigai adanya tindak pidana. Menurutnya, setiap dugaan kejahatan seharusnya dilaporkan kepada aparat berwenang, bukan diselesaikan dengan kekerasan.

Kasus penganiayaan maut di Depok ini menjadi pengingat keras bahwa tindakan sewenang-wenang, apalagi tanpa bukti, dapat berujung pada pelanggaran hukum serius dan hilangnya nyawa manusia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, pengerahan ini menjadi bukti keterlibatan seluruh unsur alutsista TNI AL dalam membantu korban bencana.

“Penyaluran bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 1,2 ton sembako untuk memastikan masyarakat di Sibolga menerima pasokan kebutuhan pokok yang memadai,” kata Tunggul dikutip dari Antara, Kamis (11/12/22025).

Dia menyebut, logistik tersebut nantinya akan ditempatkan di posko yang ada di bandara terdekat dari lokasi bencana. Dari titik bencana, logistik akan dikirim menuju desa-desa terdampak banjir menggunakan helikopter.

Selain itu, Tunggul menjelaskan bahwa TNI AL sejak awal telah mengerahkan helikopter Panther. Alutsisa tersebut mengantar logistik ke beberapa wilayah yang masih terisolir karena bencana.

Tidak hanya unsur udara, Tunggul memastikan alutsista laut seperti KRI angkut, tanker, dan rumah sakit juga akan terus dikerahkan demi membantu korban bencana.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan proses pemulihan pasca bencana bisa dilakukan dengan cepat dan maksimal.

Penjelasan mengenai hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, Selasa (22/7/2025).

Tunggul menegaskan bahwa Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.

“Yang jelas saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut,” ujar Kadispenal, Laksamana Pertama TNI Tunggul pada Selasa, (22/7/2025), seperti dikutip dari berita video Kompas.TV.

Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023.

Putusan itu menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini.

“Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara inabsentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.”

Ia menyebut, yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer.

“Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT), ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” kata Tunggul.

Sebelumnya diberitakan, eks prajurit Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara sempat viral karena muncul dalam sejumlah tayangan yang menunjukkan dirinya mengenakan atribut militer Rusia.

Dia bergabung menjadi prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

Saat ini, di media sosial kembali beredar video Satria meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia sehingga dia meminta untuk dapat kembali ke Tanah Air.

Melalui akun TikTok @zstorm689 pada Minggu (20/7/2025), Satria menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Dalam video itu, ia memohon maaf atas ketidaktahuannya yang menyebabkan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia akibat kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

“Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” ujarnya. []

Dia minta balik ke Indonesia setelah menjadi tentara bayaran Rusia. Dalam video beredar, Satria Arta Kumbara meminta maaf atas keputusannya bergabung menjadi tentara Rusia.

Satria mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa keputusannya untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia dapat berakibat dicabutnya kewarganegaraan Indonesia.

Satria menyampaikan hal itu melalui pesan terbuka di akun TikTok @zstorm689, dikutip Distori.id, Selasa 22 Juli 2025.

Pesan tersebut ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Mohon izin, Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” kata Satria.

Dalam pesannya, Satria juga mengaku dirinya tidak pernah berniat mengkhianati negara.

Menurutnya, keputusan untuk bergabung menjadi tentara bayaran Rusia adalah karena masalah ekonomi.

“Saya niatkan datang ke sini (Rusia) hanya untuk mencari nafkah. Wakafa Billahi, cukuplah Allah sebagai saksi,” ucap dia.

Namun, Satria mengakui baru mengetahui bahwa ada konsekuensi berat atas keputusannya tersebut, yakni pencabutan kewarganegaraan Indonesia.

Oleh sebab itu ia memohon bantuan untuk mengakhiri kontrak dengan Rusia dan memulihkan kembali statusnya sebagai warga negara Indonesia.

“Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,” ujar Satria.

Sebelumnya, Satria Arta ramai diberitakan pada Mei 2025 lalu karena bergabung dengan tentara bayaran Rusia untuk berperang di Ukraina. []

Hal ini disampaikan Komandan Detasemen Polisi Militer (Dan Denpom) Lanal Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap.

“Ini benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Lanal Balikpapan berinisial J, pangkat Kelasi Satu, terhadap korban saudari Juwita yang terjadi pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025, di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” kata Ronald di Mako Lanal Balikpapan, Rabu (26/3/2025).

Ronald belum mengungkapkan apa hubungan korban dengan pelaku, dan apa motif pelaku.

“Ini masih dalam proses penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan, nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sosok J pun masih belum diungkapkan oleh Ronald, hanya diketahui bahwa ia telah berdinas selama 4 tahun. “Di Angkatan Laut-nya? Kurang-lebih empat tahun,” kata Ronald.

Pernyataan Ronald menjadi penerang di tengah gelapnya penyebab kematian Juwita.

Juwita, berdasarkan portal berita newsway.co.id, awalnya diinfokan tewas dalam kecelakaan tunggal saat mengendarai motor, di tepi jalan menuju Desa Kiram, Banjar, Sabtu (22/3/2025), dalam kondisi masih mengenakan helm.

Sejak kematian itu, rekan sejawat hingga organisasi pers meminta pengusutan. Polisi pun menyelidikinya.
Empat hari kemudian, pada Rabu (26/3/2025), Lanal Balikpapan memberikan penjelasan bahwa Juwita diduga dibunuh oleh Kelasi Satu J.

“Polisi harus cek apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut? Karena selama ini polemiknya hanya berkutat di pihak ini dan itu, tapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

“Akhirnya yang paling rugi adalah warga sekitar. Diombang-ambing oleh banyak narasi, banyak temuan, tetapi tidak ada kelanjutannya. Makanya polisi perlu segera usut agar situasi saling menyalahkan ini tidak berlanjut hingga mengganggu stabilitas nasional dan pemerintahan Presiden Prabowo,” tambah dia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.

“Maka pagar laut yang tersisa masih 11,46 kilometer,” katanya di Tangerang, Selasa (26/1/2025).

Dia mengatakan selama proses pembongkaran atau pencabutan pagar laut ini terkendala beberapa faktor, seperti cuaca yang kurang bersahabat sehingga menjadikan kapal-kapal kesulitan melakukan pembongkaran pagar.

“Banyaknya keramba serta tinggi 2,5 meter berukuran besar mengganggu manuver kapal menarik bambu,” katanya.

Menurut Danlantamal III Jakarta, Brigjen Harry Indarto, ada 600 orang yang akan membantu.

“Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 (orang) lebih nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan,” ujar Harry.

“Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair, kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” sambungnya.

Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Lantamal XIV Sorong mengungkap bahwa pelaku pembunuhan terhadap Kesya Lestaluhu (20) adalah seorang anggota TNI AL dari kesatuan Koarmada III dengan pangkat Kelasi berinisial A.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Danpom Lantamal XIV Sorong, Letkol CPM Dian Sumpena, usai pertemuan dengan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, dikutip, Selasa 14 Januari 2025.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Danpom Koarmada III, Kolonel CPM Golkar Nowo Pamiluto, dan membahas koordinasi serta langkah-langkah penegakan hukum terhadap tersangka.

Kesya Lestaluhu ditemukan tewas mengenaskan di Pantai Wisata Saoka, Kota Sorong, pada Minggu 12 Januari 2025.

Jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana dengan 27 luka tusukan benda tajam.

Kejadian ini langsung menggegerkan masyarakat setempat dan mendorong aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengungkap pelaku.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, hasil penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Sorong Kota mengarah pada keterlibatan seorang anggota TNI AL.

“Dari hasil penyelidikan Polresta Sorong Kota, ada indikasi keterlibatan anggota kami. Setelah kami berkoordinasi, akhirnya diketahui bahwa pelaku adalah anggota dari Koarmada III,” ungkap Letkol CPM Dian Sumpena kepada awak media.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Kesya.

Kata dia, oknum TNI tersebut berdinas di TNI Angkatan Laut (AL).

“Betul pelaku anggota TNI,” tegas Panglima Agus di Jakarta, Jumat (3/1).

Ia mengatakan bahwa orang tersebut kini sudah ditangkap oleh Pusat Polisi Militer Anglatan Laut (Puspomal).

Panglima TNI juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera memproses kasus ini secara tegas, dan pelaku akan dijatuhi hukuman sangat berat karena perbuatannya.

“Sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Jenderal Agus menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Menegakkan keadilan di lingkungan organisasinya akan dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku.

“Apalabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ucap Jenderal Agus Subiyanto.

Diberitakan sebelumnya, kasus yang terjadi di Indomaret Rest Area KM 45 Tol Tangerang – Merak berlangsung pada hari Kamis, 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WIB.

Saat itu, Ilyas bersama dengan putra dan karyawan Makmur Jaya Rental Motor hendak menggerebek terduga pelaku penggelapan mobil bermodus rental.

Di mana satu unit Honda Brio bernomor polisi B 2696 KZO diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku.

Namun ternyata kawanan pelaku tak hanya ada di mobil Brio, akan tetapi ada juga satu unit Daihatsu Sigra hitam yang juga ikut menjadi sindikatnya.

Didapati, baik komplotan di mobil Honda Brio maupun Daihatsu Sigra membawa senjata api yang meletus di kawasan Indomaret.

Satu orang dinyatakan meninggal dunia yakni Ilyas Abdurrahman (48). Nyawanya tak tertolong saat dibawa ke IGD RSUD Balaraja, Tangerang.

Sementara satu orang yang mengalami luka tembak di bagian tangan tembus ke perut adalah Ramli Abu Bakar (60).

Saat ini, ia tengah dirawat intensif di RSCM Jakarta setelah sempat dirawat di RSUD Balaraja. []

Dikutip dari Antara Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel menjelaskan bahwa belasan calon PMI dan 24 WNA ini akan berangkat ke Malaysia lewat jalur laut. Pihaknya kemudian meringkus dua terduga pelaku penyelundupan orang itu pada Sabtu (30/11/2024) sore.

“Penangkapan dua terduga pelaku berinisial YN (43) dan BH (39) ini berawal dari informasi di lapangan adanya upaya penyeludupan manusia secara nonprosedural ke Malaysia melalui Pesisir Pantai Pelintung,” kata Kolonel Laut (P) Boy di Dumai, Minggu.

Kemudian digerakkan dua tim ke laut dengan armada speedboat Patkamla Bengkalis dipimpin Danposal Bengkalis Letda Laut (P) Arisman dan tim darat dipimpin Dantim II Satgas Opsintelmar Koarmada I.

Tim darat kemudian mencurigai dan mengamankan seorang sopir mobil Xenia warna hitam yang menurunkan 10 penumpang warga asing di pesisir Pantai Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai diduga akan diseberangkan ke Malaysia.

“Selanjutnya penyekatan terhadap speedboat tersebut dan dari hasil penyisiran kembali ditemukan 17 calon PMI dan 14 warga Bangladesh bersama 1 pelaku berperan sebagai pemandu pantai atau guide,” ujar Kolonel Boy.

Terhadap dua terduga pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini, Lanal menyerahkan ke Kepolisian Resor Dumai untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sementara 17 calon PMI dan 24 WNA diserahkan kepada petugas perlindungan pekerja migran Dumai dan imigrasi untuk pendataan dan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menyebut ada 10 kapal perang yang disiagakan, di antaranya mencakup KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, KRI Semarang-594, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI Bung Karno-369, KRI Halasan-630, KRI Cucut-886, dan KRI Cakalang-852.

“Di darat lebih dari 3.500 pasukan Marinir TNI AL dari Jakarta dan Surabaya juga dikerahkan untuk mengamankan pelantikan, serta dari Pusat Penerbangan TNI AL juga menyiagakan alutsista udara yang punya spesifikasi antikapal selam seperti Heli Panther HS-1308, Heli Panther HS-1311, dan CN P-8305,” katanya.

Kadispenal menjelaskan bahwa kapal-kapal perang Republik Indonesia itu bakal menjaga laut di sekitar Teluk Jakarta.

“Pengerahan tersebut tentunya di luar unsur-unsur TNI AL yang terus-menerus beroperasi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia sepanjang tahun,” kata Laksamana Pertama TNI Wira Hady.

Latihan Armada Jaya ke-42 ini merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut yang mengangkat dua wilayah sebagai sorotan (trouble spot), yaitu wilayah utara Indonesia Barat dan wilayah utara Indonesia Timur.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap alasan wilayah utara Indonesia Timur menjadi fokus Latihan Armada Jaya 2024.

Kata dia, karena ada ancaman penyelundupan senjata ke Papua sehingga perlu diwaspadai oleh TNI AL.

“Wilayah Timur yang paling penting sebenarnya masalah Papua itu. Itu kami utamakan, jangan sampai ada masuknya selundupan senjata ke Papua. Itu yang kami perketat sekarang, dari laut terutama,” ujar Ali, dikutip dari Okezone, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Wisma Elang Laut, Jakarta.

Dia mengatakan, kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia.

Sebagian besar, senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM)..

Aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, bernama Anton Gobay.

Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber 5.56, senilai 50.000 Peso, tanpa amunisi.

Serta, dua pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9mm, senilai 45.000 Peso, tanpa amunisi dari Filipina.

“Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah,” beber Laksamana Ali.

Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah.

Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) mayoritas senjata-senjata ringan. []

Dia ditangkap di Pulau terluar Mapia Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, Papua.

Saat ditangkap Pilemon sedang melakukan mata-mata terhadap aktivitas prajurit TNI yang bertugas di daerah setempat.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak Kolonel (Mar) Jinawi Atut Waluyanto mengatakan, anggota teroris tersebut merupakan intelijen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“PB terdaftar sebagai anggota Papua Intelijen Servis TPNPB ditangkap pada Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 09.30 WIT di Pulau Mapia Kabupaten Supiori dan telah di bawah ke Lanal Biak dengan KRI Kapak 625,” ujarnya, Selasa 6 Agustus 2024.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, personel gabungan TNI, Satgas Marinir, Satgas Pulau Terluar Korem 173/PVB dan Babinsa Kodim 1708 Biak menemukan sebanyak 107 jenis barang bukti yang diamankan dan di sita untuk proses penegakan hukum selanjutnya.

Barang bukti yang diamankan adalah baju loreng dinas TPNPB, kartu tanda anggota TPNPB, bendera, dan dokumen keanggotaan organisasi Papua Merdeka.

Sementara untuk penanganan hukum terhadap pelaku, pihaknya menyerahkan penindakan kasus hukumnya ke Polres Supiori untuk diproses.

“Untuk penyerahan pelaku anggota TPNPB bersama 107 jenis barang bukti akan dilakukan secepatnya setelah release penangkapan ini,” tutupnya. []