Agus menegaskan pemerintah tetap akan menangani kelompok yang disebutnya sebagai gerakan separatis tersebut. Menurut dia, penanganan di Papua dilakukan melalui pendekatan keamanan sekaligus teritorial.

“OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” tegas Agus, Minggu (27/9/2026).

Meski demikian, Agus mengatakan penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada TNI.

Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penanganan keamanan berjalan beriringan dengan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” katanya.

Agus menjelaskan, selain menjalankan tugas keamanan, TNI juga melakukan operasi teritorial di sejumlah wilayah Papua.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat serta mempercepat pembangunan di daerah yang sulit dijangkau.

Sejumlah program yang dilakukan antara lain pembangunan rumah ibadah, penyediaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perbaikan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penempatan prajurit untuk membantu mengajar di wilayah terpencil.

“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” kata Agus.

OPM Protes Penggunaan Super Tucano

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya, bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya menyampaikan keberatan atas penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi TNI di Kabupaten Nduga.

Mereka mempersoalkan penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.

TPNPB-OPM juga mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat menyebabkan enam anggotanya mengalami luka-luka.

Kelompok tersebut menyebut serangan dilakukan terhadap sejumlah titik koordinat yang mereka klaim sebagai lokasi markas mereka di wilayah Nduga dalam beberapa waktu terakhir.

Atas kondisi itu, OPM meminta TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, maupun drone dalam operasi di wilayah konflik.

Mereka beralasan penggunaan alat-alat tersebut berisiko menimbulkan dampak terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi operasi. []