PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan terus mengingatkan para Aparatur Sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya kepada ASN, netralitas anggota TNI dan Polri dalam pesta demokrasi 2024 mendatang pun tak luput dari perhatian.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan sosialisasi kepada ASN, TNI, dan Polri terkait larangan membagikan, memberi komentar dan menyukai unggahan dari media sosial (medsos) peserta pemilu. Bila melanggar, sanksi berat akan diterima.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menekankan pentingnya upaya pemahaman akan netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam pelaksanaan politik praktis, utamanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

Asas netralisasi seorang ASN, TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Hal ini ia sampaikan saat kegiatan Rapat Koordinasi Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024.

“Pasalnya, ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” ucapnya di Hotel The Sidji Kota Pekalongan, Rabu (8/3/2023).

Selain melakukan langkah pencegahan, Sugiharto mengatakan, bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini besar sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” tegasnya.

Ditambahkan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, Bambang Sukoco menjelaskan bahwa,  kegiatan rakor netralitas ini merupakan upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam rangka menyosialisasikan pentingnya netralitas ASN untuk menyongsong pemilu 2024.

Mengingat, bentuk pelanggaran netralitas ASN di Kota Pekalongan pada pemilu-pemilu sebelumnya menyumbang jumlah tertinggi, sehingga perlu diupayakan agar di kontestasi pemilu 2024 ASN bersikap tidak memihak.

Menggunakan fasilitas negara dan kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak berdasarkan dana APBD untuk kegiatan partai politik maupun pencalonan anggota DPD, DPRD, DPR Provinsi dan DPR RI.

“Jangan sampai ASN ini memihak, mereka harus netral karena sebagai pelayan masyarakat. Disamping itu,  termasuk tenaga ASN P3K dan tenaga kontrak seharusnya Pemerintah Daerah juga menekankan agar mereka juga ikut netral dan tidak terlibat kegiatan-kegiatan politik,” terangnya.

Ia menegaskan, netralitas juga harus dilakukan TNI dan Polri. Sebab, di Bawaslu juga ada penanganan perundang- undangan lainnya ketika ada pelanggaran TNI dan Polri, Bawaslu memberikan rekomendasi sesuai Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Dimana, ketika ada laporan kemudian yang tidak bersinggungan dengan pidana pemilu, maka akan langsung rekomendasikan kepada atasannya atau pihak terkait yakni seorang ASN ke KASN, sementara TNI dan Polri ke pimpinannya langsung.

“Saat ini kami berupaya mengutamakan pencegahan agar tidak ada pelanggaran pemilu. Sejauh ini, pelanggaran terkait administrasi ada, tetapi kalau pelanggaran netralitas dan pidana belum ditemukan,” imbuhnya.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini berharap bahwa, seorang ASN harus konsekuen dengan aturan yang ada, dimana ASN harus bersikap netral baik dalam pemilu maupun pilkada.

Pasalnya, aturannya sudah jelas, sanksinya juga sudah diatur, hukum disiplin saja tidak ada yang ringan, minimal hukuman disiplin sedang sampai berat.

“Jangan main main dengan aturan yang ada, harus ditaati dan diikuti. Sebab, bagaimanapun ASN masa bekerjanya lebih lama dibandingkan masa kerja legislatif atau kepala daerah yang dibatasi waktu 5 tahun,” katanya.

Ia berharap, ASN bisa bekerja sampai pensiun dan saat pensiun pun masih aman, tidak dipermasalahkan terkait pekerjaannya di waktu masih aktif. (em-aha)

Pemalang – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang berhasil meringkus dua pemuda asal Indramayu, Jawa Barat karena nekat mencuri sepeda motor milik TNI-Polri.

IS (20) dan NE (22) nekat ditangkap setelah melakukan pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi di wilayah Pemalang.

“Bahkan, kedua pelaku nekat dalam melakukan aksinya, mereka mencuri sepeda motor milik seorang anggota TNI dan Polri saat diparkir di halaman rumah,” kata Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Achirul Yahya di Mapolres Pemalang, Jumat (15/7/2022).

Saat beraksi, kedua tersangka berbagi tugas. Tersangka NE berjalan kaki menuju halaman rumah korban. Ia merupakan eksekutor. Sedangkan tersangka IS berjaga-jaga dan mengawasi sekitar rumah korban dengan jarak kurang lebih 10 meter.

“Tersangka mencuri sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci T beserta mata kunci buatan,” terang Achirul.

Setelah berhasil mencuri sepeda motor, kedua tersangka langsung ke Indramayu untuk menjualnya.

“Lalu, sesampainya di Indramayu, sepeda motor hasil curian langsung dijual dengan harga 3 juta rupiah oleh kedua tersangka. Uangnya dibagi rata,” ujar Kasatreskrim.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah melakukan aksinya di 3 TKP berbeda di wilayah Kabupaten Pemalang.

“Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pesan kepada seluruh Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri tahun 2021, soal pentingnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, yang merupakan harga mati untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan pengarahan kepada 700 Capaja TNI-Polri secara virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021).

“Sinergisitas dan soliditas TNI-Polri harus senantiasa dijaga dan dipererat pada semua tingkatan, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan tingkatan terendah, dimana pun dan kapan pun. Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri adalah harga mati dan merupakan modal utama dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” kata Sigit.

Sigit menyebut, TNI-Polri merupakan institusi negara yang telah melewati perjalanan historis yang panjang, mulai dari kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai generasi penerus, Sigit meminta kepada seluruh Capaja untuk tidak pernah melupakan sejarah guna meneruskan kiprah perjuangan TNI-Polri di Indonesia.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, meskipun sejarah panjang telah terjadi pada institusi, namun TNI-Polri tetap merupakan kesatuan yang bertugas untuk melindungi dan menjaga segenap Bangsa Indonesia.

“Meskipun telah dipisahkan, pada hakikatnya TNI-Polri tetap satu kesatuan, sebagai garda terdepan dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Saat ini, kata Sigit, peran TNI-Polri juga diperlukan oleh Negara dan masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kedua institusi tersebut merupakan garda terdepan dalam penanganan virus corona.

Sigit juga berharap kepada Capaja TNI-Polri untuk siap menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang muncul dari global maupun nasional.

“Pahami tantangan tugas yang semakin kompleks dan tidak menentu,” ucap Sigit.

Sementara itu, Sigit meminta kepada seluruh Capaja, untuk memperhatikan segala sikap dan perilaku. Mengingat, menurut Sigit, apabila bertindak arogansi dan menyimpang, maka hal itu berdampak pada kedua institusi tersebut.

“Jadilah tauladan bagi anggota di lapangan. Biasakan perilaku hidup sederhana dan tidak hedonis. Bentengi diri dari bahaya narkoba, dan budaya kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jaga profesionalitas TNI-Polri, dengan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan,” papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan selamat kepada ratusan Capaja TNI-Polri tahun 2021. Ia menyebut, masyarakat, bangsa dan negara menunggu Dharma Bhakti para Capaja tersebut.