Jakarta – Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Senin (31/5/2021) memberikan pembelaan perintah resmi yang kontroversial mengenai pembatasan volume pengeras suara masjid, dengan mengatakan aturan tersebut dipicu oleh keluhan di negara Muslim konservatif itu tentang kebisingan yang berlebihan.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan pekan lalu di sebuah negara yang menjadi rumah bagi situs-situs Muslim paling suci, kementerian urusan Islam mengatakan pengeras suara harus diatur tidak lebih dari sepertiga volume maksimum mereka.

Dalam aturan itu yang juga membatasi penggunaan pengeras suara yang diutamakan untuk mengumandangkan adzan daripada menyiarkan khotbah lengkap, memicu reaksi konservatif di media sosial.

Diutarakan Menteri Urusan Islam Abdullatif al-Sheikh, perintah itu sebagai tanggapan atas keluhan warga, bahwa volume keras menyebabkan gangguan pada anak-anak serta orang tua.

“Mereka yang ingin salat tidak perlu menunggu … azan imam,” ucap Sheikh dalam sebuah video yang diterbitkan oleh televisi pemerintah, dilansir dari AFP pada Selasa (1/6/2021).

“Mereka harus berada di masjid sebelumnya,” ucapnya.

Beberapa saluran televisi juga menyiarkan doa dan pembacaan Alquran, kata Sheikh, menyarankan pengeras suara masjid hanya untuk tujuan yang terbatas.

Bagi negara yang memiliki puluhan ribu masjid, banyak yang menyambut baik langkah untuk mengurangi tingkat volume.

Namun, keputusan itu juga menimbulkan kritik di media sosial, dengan tagar yang menyerukan pelarangan musik keras di restoran dan kafe.

Sheikh juga menambahkan kritik terhadap kebijakan itu disebarkan oleh “musuh kerajaan” yang “ingin menggiring opini publik”.

Editor: Redaksi

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN– Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait Pemerintah Arab Saudi membatasi penggunaan pengeras suara masjid hanya untuk azan dan iqomah.

Diakui Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku bingung dengan kebijakan baru itu. Namun dia tetap menghormati peraturan Pemerintah Arab Saudi.

“Itu kan hak mereka untuk mengatur (warga) Saudi tetapi saya bingung juga atas dasar apa mereka membuat kebijakan itu,” Kata Anwar, Selasa (25/5/2021).

Anwar melanjutkan, kebijakan soal pengaturan pengeras suara masjid itu tak mudah diterapkan di Indonesia. Dia mengatakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga juga memerlukan masukan dan opini masyarakat sebelum terbentuknya suatu kebijakan.

“Itu kan kerajaan ya ya biasanya, kalau kerajaan kalau rajanya sudah memerintahkan berarti rakyatnya tidak ada yang berani protes, tetapi kita kan demokrasi tidak mudah,” ujar Anwar.

“Kebijakan dibuat oleh pemerintah itu mempertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu MUI menyarankan Pemerintah Beri Imbauan soal kenyamanan warga soal pengeras suara masjid juga perlu dipertimbangkan. Dengan begitu menurut Anwar pemerintah tak perlu membuat suatu kebijakan

“Barangkali imbauan nya saja pemerintah tidak usah membuat kebijakan berupa peraturan tetapi imbauan, mengimbau supaya pengurus Masjid di mana pun di dalam mempergunakan speaker masjid atau musala supaya lebih arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu ormas-ormas Islam juga perlu turun tangan menurut Anwar.

“Ormas Islam harus memberikan pengertian ke masyarakat terkait pengeras suara masjid,” Tutupnya.

Editor: Redaksi