Aksi demonstrasi berujung ricuh itu berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024 lalu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit Keamanan Negara Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan pengunjuk rasa yang diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 301 orang yang diamankan, 50 orang di antaranya menjalani pendalaman lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman tersebut, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan melawan hukum.

“Dari 50 orang yang diamankan dan telah dilakukan pendalaman, akhirnya, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang di antaranya sebagai tersangka,” ujar Kombes Ade Ary dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat 23 Agustus 2024.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan para tersangka meliputi pengerusakan fasilitas umum.

Selain itu juga melakukan kekerasan terhadap petugas, dan tidak mengindahkan peringatan dari aparat kepolisian.

Satu orang tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pengerusakan terhadap barang secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat hari ini menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI.

Alasan demo dilakukan karena Baleg DPR menyetujui melakukan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK.

“DPR RI, sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari rakyat,” kata Puan dalam keterangannya yang dikutip dari Kompas.tv, Kamis 22 Agustus malam.

Puan mengingatkan, DPR sebagai lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai konstitusi.

“Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh UU, agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis,” ujarnya.

Puan memastikan, pihaknya akan terus mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Ia juga berterima kasih atas aspirasi dari seluruh kalangan masyarakat terkait hal ini.

“Terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, serta para selebritas,” ungkap Puan.

“Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial,” lanjutnya.

Namun mereka tidak anarkis, mereka dipersilahkan masuk setelah aparat keamanan membukakan pintu gerbang.

Massa aksi awalnya berorasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD Sulsel sejak siang.

Mereka lantas memaksa masuk ke dalam gedung sekitar pukul 16.30 Wita.

Bahkan sejumlah massa mencoba membakar ban tepat di gerbang besi setinggi sekitar 3 meter itu.

Karena massa semakin banyak polisi dan Satpol PP pun langsung membuka pacar dan membiarkan massa masuk.

Setelah gerbang dibuka, massa langsung masuk dan menduduki gedung DPRD Sulsel. Massa bergantian berorasi di tangga gedung.

Tampak mereka kemudian diterima oleh seorang legislator DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury.

Januar mengaku siap menerima aspirasi massa aksi.

“Saya siap menerima aspirasi semua,” katanya. []