JAKARTA, Eranasional.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 11 Juli 2023.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.

Dua fraksi menolak pengesahan itu, yakni Partai Demokrat dan PKS.

Sedangkan Fraksi NasDem menerima namun dengan catatan.

Fraksi yang setuju menjadi UU adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN.

Pengesahan RUU Kesehatan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

Hadir juga jajaran Kemendikbud Ristek, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

JAKARTA, Eranasional.com – DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Pengesahan itu dilakukan di Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun 2022-2023, Selasa (11/7/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didamping Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel. Hadir juga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah menteri.

Awalnya pimpinan Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat satu terkait RUU Kesehatan. Dalam laporannya, Melkiades menyebut tujuh fraksi menyatakan setuju dengan RUU tersebut dengan Fraksi Nasdem memberikan catatan, sedangkan dua fraksi lainnya yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak.

Setelah itu, Puan Maharani mempersilakan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menyampaikan pendapatnya.

Puan kemudian menanyakan persetujuan terhadap pengesahan RUU Kesehatan kepada anggota DPR yang hadir. Dan mayoritas menyatakan setuju.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada peserta sidang. “Setuju,” dijawab peserta sidang.

Sementara itu, di depan Gedung DPR, Senayan, massa tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi mengancam akan mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, apoteker, perawat hingga bidan, mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law RUU Kesehatan dilanjutkan.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Kami minta hentikan, stop pembahasan RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk RUU Kesehatan, Beni Satria.

Dia memastikan seluruh tenaga kesehatan akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat jika pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka.

“Akan kita buktikan nanti pada pemerintah jika tidak menggubris aksi kita ini,” tegasnya.

Menurut Beni, pembahasan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kata dia, isinya tidak mengakomidir kepentingan tenaga kesehatan.

“Pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh Undang-Undang, dan draf-nya sengaja disembunyikan,” ujar Beni.

“Kalau teman-teman ingat, RUU ini dideklarasikan pemerintah bulan Februari, sekarang bulan Juni 2023. Kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli. Ada apa ini,” sambungnya.

Dilanjutkan Beni, dengan dicabutnya 9 UU, dan kemudian merevisi 13 UU, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan, memunculkan pertanyaan.

Dia menegaskan, tidak ada hal penting dari pembahasan RUU Kesehatan. Apalagi, organisasi tenaga kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita akan mencari informasi apakah pemerintah tetap bisu, tulis dan buta untuk aksi kita hari ini. Aksi hari ini untuk membuktikan bahwa kita serius, dan jangan memancing kita untuk membuat suatu tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan,” pungkasnya.