Eranasional.com – Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto merupakan salah satu obligor/debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang saat ini sedang diburu pemerintah. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan pengumuman akan melelang aset tanah dari PT Timor Putra Nasional, perusahaan yang membuatnya terbelit bantuan negara ini.

Namun, sebuah pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Tommy terkait dengan utang dan penyitaan tersebut. Dia mengakui bahwa dirinya tak memiliki utang, juga tak ada aset yang akan disita pemerintah.

“Nggak ada penyitaan itu, orang nggak ada utangnya kok,” kata Tommy, ditemui ketika melakukan Groundbreaking Club House New Palm Hill di Sentul dikutip dari detik.com, Sabtu (18/12/2021).

“Nanti kan, bulan depan kan. Kita tunggu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, utang Tommy ke negara ini dilakukan melalui PT Timor Putera Nasional (TPN) saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 silam. Nilai utang tersebut mencapai Rp 2,61 triliun.

Atas utangnya ini, pemerintah telah menyita aset Tommy pada November, yakni:

1. Tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.
2. Tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.
3. Tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.
4. Tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Saat ini pemerintah juga telah bersiap untuk melelang aset tanah tersebut. Hal ini juga telah dipublikasikan pemerintah melalui media massa.

Pengumuman tersebut bernomor Peng-11/WKN.07/KNL/05/2021. Dijelaskan bahwa lelang tersebut akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internet (closed bidding) melalui Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Purwakarta.

Lelang itu akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Januari 2021 dengan nilai limit lelang Rp 2,42 triliun di KPKNL Purwakarta.

JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan melelang aset milik Hutomo Mandala Putra atau dikenal Tommy Soeharto. Adapun aset ini baru saja disita oleh pemerintah.

Penyitaan aset Tommy Soeharto dilakukan karena memiliki utang kepada pemerintah melalui PT Timor Putera Nasional (TPN) saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 silam.

“Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang),” ujar Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melalui keterangan resmi, Jumat (5/11/2021).

Data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mencatat utang yang dimiliki Tommy tercatat senilai Rp 2,61 triliun setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.

Berikut daftar aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang oleh pemerintah:

Pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Jakarta- Perusahaan angkutan laut PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS), milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengatakan krisis pangan itu terjadi karena manusianya sendiri, sebenarnya itu tidak ada namanya krisis pangan. Jadi kalau kita tidak mau berpikir dan mencari jalan keluarnya maka terjadilah krisis pangan

“Seperti diketahui negara Vietnam, mereka sudah menjadi lumbung pangan dunia untuk beras, kenapa kita tidak bisa. Bahkan Indonesia swasembada pun masih sulit sampai sekarang ini, padahal pada waktu itu dari tahun 1980 kita dapat penghargaan dari WHO untuk bisa swasembada pangan khusunya beras,” ujar Tommy saat menghadiri launching Kopi Merah Putih, Jakarta Pusat, Kamis (28/10)

Dia mengatakan harusnya Indonesia ini sebagai lumbung pangan dunia, karena dengan luas lahan begitu besar dan potensi petani begitu banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Kenapa kita tidak mengharapkan teknologi dengan tepat sasaran. Inilah yang harus kita pikirkan kembali, bagaiamana hal tersebut itu diterapkan di Indonesia. Setiap daerah harus mempunyai unggulan masing-masing,” terang Tommy

Menurutnya Negara kita adalah kelautan dari sabang sampai merauke kepuluannya yang sangat banyak, kita masih saja mengimpor garam 3 juta ton lebih setiap tahun ini sangat ironis dan miris hati kita.

“Dimana negara kelautan begitu luas sehingga air laut nya bisa dimanfaatkan, kenapa masih saja bisa mengimpor sebesar 3 juta ton lebih setiap tahun. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu, karena teknologinya tidak diterapkan degan baik,” tukasnya

Lanjut Tommy berkata, dan kita selalu kalah dengan asing walaupun tenaganya mahal tapi dengan teknologinya yang diterapkan bagus artinya perkilogram garam memproduksinya bisa lebih murah.

“Apalagi kita sekarang di warisi dengan hutang yang sangat besar sekali, terakhir hutang Indonesia 6600 triliun. Kita bukan anti hutang, tapi sewajarnya mempunyai hutang,” ungkapmya

Dikatakannya tapi dengan hutang tersebut bisa mengembalikan tidak dengan hutangnya, bagaimana cara mengembalikannya, harus ditanya kepada Presidennya sekarang.

Kapan bisa mengembalikan hutang-hutangnya, kata dia berujar hanya cuma lima tahun masa jabatan Presiden disini. Untuk itu urusan hutang pemerintah selanjutnya, dan akhirnya anak cucu kita diwariskan dngn hutang besar

“Kapan negara ini bisa maju, ini fakta yang ada. Mengenai Orde Baru terakhir hutangnya 54 Miliar dolar lalu sekarang sudah 450 miliar dolar dan belum tahu mengembalikannya,” bebernya

Tommy klaim lima tahun sebelum reformasi hutang sudah hampir lunas, sekarang bertambah lagi hutangnya.

“Kemudian sumber daya alam kita diserahkan kepada aseng semuanya tidak dikelola oleh bangsa sendiri, bahwa sebenarnya nilai alam di bangsa ini sangat besar untuk dikelola. Tetapi faktanya berbeda,” pungkasnya.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dilakukan kepada semua obligor dan debitur, tidak hanya kepada Tommy Soeharto.

Dalam video rilis di youtube Kemenko Polhukam Rabu (25/8), Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI)
mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun,

Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir hutangnya Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semua dipanggil.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar” tegas Mahfud.

Menko Mahfud juga mengatakan dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum; Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. “Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya.

Menurutnya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu; memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal ini. Karena hanya diberi waktu tidak lama oleh Presiden, hanya sampai Desember 2023. Ia berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.