Rapat digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar selaras dengan program pemberdayaan masyarakat.

“Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berwenang menetapkan objek tanah yang digunakan sebagai TORA, dan kami memastikan tanah-tanah tersebut selaras dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid seperti dikutip siaran pers, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Desil sendiri merupakan sistem peringkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah. Berdasarkan tingkat kesejahteraan terdapat 10 kategori (desil), dua di antaranya adalah kategori sangat miskin (desil 1) serta kategori miskin dan rentan (desil 2).

Terkait penentuan penerima TORA, berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, penerima hanya dibatasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tanah.

Namun, hasil koordinasi terbaru menambahkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam DTKS desil 1 atau desil 2, serta memiliki penghidupan yang bergantung pada tanah, seperti petani dan buruh tani.

Artinya, jika penerima yang memenuhi kriteria tersebut tidak tersedia di lokasi TORA, pemerintah membuka opsi migrasi dari daerah lain, dengan prioritas tetap diberikan kepada masyarakat sekitar.

Program TORA menyediakan tanah yang dapat ditanami untuk tanaman pangan seperti singkong, maupun untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Pemerintah tidak menetapkan luas baku per keluarga, melainkan menyesuaikan dengan potensi pendapatan yang layak dari lahan tersebut.

“Luas lahan tergantung economic of scale. Yang penting tanah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, bisa tiga hektare, bisa dua, tergantung komoditasnya,” kata Menteri Nusron.

Untuk mencegah penjualan tanah, TORA tidak diberikan dalam bentuk Hak Milik, melainkan melalui sertifikat Hak Pakai.

“Lahan tersebut bentuknya tidak hak milik, tapi hak pakai. Bisa dipakai, tidak bisa dijual, tapi bisa dipakai seumur hidup. Kalau anaknya akan melanjutkan bisa, tapi tidak bisa dijual. Sertifikat Hak Pakai ini juga bisa diagunkan ke bank bila dibutuhkan untuk modal,” jelas Menteri Nusron.

Target

Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa target pengentasan kemiskinan adalah 0% pada 2026 dan maksimal 5% pada 2029. Sehubungan dengan itu, ia menilai distribusi aset produksi, terutama tanah, sebagai salah satu langkah paling efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

“Seluruh pelaksanaan Reforma Agraria harus melibatkan masyarakat desil 1 dan 2 sebagai penerima utama. Pak Nusron menyampaikan ada banyak program distribusi tanah untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Target kami, sedikitnya 1 juta orang miskin dapat menikmati program Redistribusi Tanah melalui TORA,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar.

Jakarta – Sebagai upaya percepatan kegiatan Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong implementasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan. Tak hanya sebagai upaya redistribusi tanah, penyediaan TORA bersumber dari kawasan hutan bertujuan untuk mencapai Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) serta memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa penting ketika membereskan persoalan batas-batas tanah hutan berikut dengan segala bentuk penguasaan hak atas tanah di dalamnya.

“Persoalan ini tentunya tidak hanya soal koordinat di luar saja, tetapi bagaimana jika di dalamnya terdapat hak dan lain sebagainya,” tutur Surya Tjandra pada pertemuannya secara langsung bersama KLHK dan KPK di Ruang Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK pada Jumat (22/10/2021).

Sebagai titik temu antara penguasaan hak atas tanah dan kawasan hutan, Wamen ATR/Waka BPN berpendapat dalam diskusi bahwa dapat dilakukan adanya penyocokan data penguasaan tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dengan data Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Kementerian LHK.

“Semua data penguasaan tanah baik yang sudah keluar sertipikatnya maupun belum, kemudian dilakukan overlay dengan kawasan hutan oleh KLHK. Nanti mungkin dapat dienklave terlebih dahulu,” terang Surya Tjandra.

Hal senada diungkapkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Ia berkata bahwa kunci penyelesaian dapat dimulai dari keterbukaan data antar masing-masing kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK, juga pemerintah provinsi. “Kuncinya di provinsi, semua pertukaran data terjadi di tingkat provinsi. Dalam hal ini BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan-RED) dan Kantor Wilayah, jadi tidak di tingkat pusat saja,” jelas Pahala Nainggolan.

Terkait dengan tata batas pengukuhan kawasan hutan, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa mengenai tata batas kawasan hutan, terdapat batas luar dan batas fungsi. “Batas luar adalah ketika hutan yang bersandingan dengan APL (Areal Penggunaan Lain), sedangkan batas fungsi adalah antara hutan dengan hutan. Kita dahulukan selesaikan batas luas yang berbatasan dengan APL,” Kata Ruandha Agung Sugardiman.

Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Doni Satria berkata bahwa sebelumnya Kementerian LHK mempunyai PERPRES Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Namun, pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, berkenan melakukan proses percepatan penyediaan TORA dari kawasan hutan sehingga keluar Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam paparannya, Doni Satria berkata bahwa berdasarkan RPJMN 2020-2021, terdapat sedikitnya 4,1 juta hektare tanah dari pelepasan kawasan hutan sebagai TORA, demi terlaksananya legalisasi aset dan redistribusi tanah. Ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan konservasi dalam kawasan hutan.

Penyelesaian itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan dari pemukiman, fasilitas umum, sarana prasarana, bangunan, lahan garapan perkebunan, pertanian, dan tambak. “Nanti setelah kita lakukan konservasi, kemudian ditemukan tanah dan ada alas haknya maka kita langsung keluarkan dari kawasan hutan apapun fungsinya. Begitu juga dengan pengelompokan, seperti pemukiman dan lahan garapan, akan kita keluarkan dan selesaikan,” tutup Doni Satria.

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri langsung kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, (14/10/2021).

Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan kendala atas capaian redistribusi tanah yang dinilai masih belum maksimal.

Ia mengatakan dalam hal ini, keterlibatan 2 (dua) kementerian merupakan salah satu hambatan selama ini, di mana pemberian legalitas tanah bagi masyarakat adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan lahan yang terdapat di kawasan hutan adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nah, ini barangkali semacam pecah telor. Kolaborasi efektif dari awal perencanaan sampai nanti kita eksekusi hingga monitoring. Ini pun baru pertama kali, belum pernah ada preseden terjadi begini,” ucap Surya Tjandra di hadapan awak media yang hadir.

Surya Tjandra lebih lanjut menuturkan harapannya bahwa melalui Rapat Koordinasi ini, tanah yang berasal dari Hutan Produksi Konversi (HPK) yang tidak produktif segera ditindaklanjuti, seperti pengecekan apakah sudah ada masyarakat di dalam kawasan tersebut, kemudian kegiatan masyarakat, hingga melihat potensi kegunaan tanahnya.

“Jadi nanti perencanaannya lebih rapi. Dari sini kemudian kita bisa bagi ke siapa yang butuh, apakah kelompok organisasi masyarakat, keagamaan, atau pemda. Ini memang lebih menyeluruh, lebih holistik dari awal perencanaan sampai nanti eksekusi, monitoring, hingga evaluasinya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa Reforma Agraria memiliki sifat lintas kelembagaan dalam implementasinya. Maka dari itu, diadakannya Rapat Koordinasi ini ialah sebagai bentuk implementasi kolaborasi antara kementerian, salah satunya dengan Kementerian LHK.

“Intinya ini adalah kita bersama mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan, terutama yang dapat dikonversikan HPK tidak produktif, dipergunakan betul-betul. Bukan hanya dilakukan redistribusi, tetapi juga pemberdayaan sehingga harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Setelah itu, tentu harapannya bisa memakmurkan rakyat,” kata Andi Tenrisau.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman menyatakan dukungannya terhadap pilot project ini.

Menurutnya, hal inilah yang betul-betul ditunggu masyarakat. Berharap HPK yang tidak produktif, kemudian diredistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan pilot project ini, mudah-mudahan menemukan pola yang efektif sehingga redistribusi lahan dari kawasan hutan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ruandha A. Sugardiman.

Lebih lanjut, Ruandha A. Sugardiman menjelaskan perbedaan prosedur antara pelaksanaan pelepasan kawasan hutan yang lalu dengan sekarang sehingga pilot project ini dinilai lebih efektif.

“Kalau selama ini, prosedur yang ada membuat masyarakat atau pihak yang memerlukan, harus mengajukan permohonannya melalui KLHK dan biasanya proses permohonannya ini lama. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kita siapkan, sudah ada lahannya, nanti kita cek dan itu kondisinya seperti apa, termasuk tutupannya, kemudian sudah dipakai masyarakat apa belum, ini prosesnya akan lebih cepat nanti. Mudah-mudahan dengan pilot project untuk 4 provinsi ini, betul-betul jadi trigger untuk provinsi yang lain. Kemudian nantinya bisa diterapkan ke provinsi lain sehingga mempercepat redistribusi tanah ini,” terangnya.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiono, turut menyampaikan bahwa berlangsung juga Penyerahan hasil kegiatan survei Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) dari PT Bias Reka kepada Kementerian ATR/BPN.

“Ini merupakan langkah awal kegiatan kolaborasi kita dengan KLHK. Nah, ini merupakan langkah percepatan sebelum adanya legalisasi aset sebagai muaranya, yaitu adanya pelepasan kawasan hutan sehingga dengan adanya inventarisasi ini, akan memudahkan dari KLHK juga membuat SK pelepasannya. Ini pola baru sehingga dengan koordinasi ini, ada percepatan untuk Reforma Agraria sampai ke legalisasi asetnya,” imbuh Yuli Mardiono.

Pada akhir kesempatan, Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto, mengungkapkan lokasi pelaksanaan pilot project.

“Ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, yaitu Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha,” ungkap Sudaryanto.

Jakarta – Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pada komponen redistribusi tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna Usaha), tanah telantar, serta pelepasan kawasan hutan. Dalam hal pelepasan kawasan hutan masih sedikit sekali pencapaiannya karena dibutuhkan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya yang disampaikan secara daring saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project dengan tema “Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam rapat ini perlu dilakukan koordinasi agar terciptanya persamaan dan keputusan di tingkat kebijakan serta kesepakatan seluruh K/L terkait pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) yang tidak produktif.

“Kita formulasi policy setelah ada policy yang konkret dan sudah ditentukan. Kemudian tahap berikutnya kita implementasi dalam beberapa aspek,” ujarnya.

Pelaksanaan pilot project ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, di antaranya Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pilot project yang dilaksanakan ini bisa lebih baik dan efektif karena terdapat anggaran yang merupakan pinjaman dari luar negeri dan dapat digunakan secara fleksibel dan multi years.

“Kita juga ada konsultan dan kontraktor dibayar dengan anggaran tersebut dan dengan melalui pengawasan yang ketat sehingga program bisa terlaksana,” tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruanda A. Sugardiman yang juga mewakili Menteri KLHK ini berkata, KLHK mendorong para instansi pemerintah, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten untuk secepatnya mengusulkan permohonan dalam rangka penyediaan TORA dari alokasi kawasan hutan.

“Telah ditetapkan pencadangan HPK tidak produktif sebagai sumber TORA, bukan berarti proses redistribusi telah selesai. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, bagaimana mendorong percepatan permohonan HPK yang tidak produktif oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan disertai proposal permohonan dan harus bertujuan Reforma Agraria yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi dan penataan akses TORA kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ruanda A. Sugardiman.

Ketua Panitia Rakor yang juga selaku Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto, mengatakan tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama.

“Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Jakarta – Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian LHK secara daring pada Senin (28/06/2021) kemarin.

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK pada Jumat 4 Juni 2021 lalu terkait pembahasan beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Pertemuan ini adalah upaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK agar kegiatan Reforma Agraria yaitu penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan dapat terlaksana dengan baik.

Pada pertemuan ini, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan percepatan penyediaan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang kemudian akan dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan suatu Pilot Project Percepatan Reforma Agraria.