TPDI dan Perekat Nusantara mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dengan dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan seluruh Komisioner KPU RI melanggar kode etik terkait kepastian hukum pencalonan Gibran.

“Gibran bermasalah secara hukum dan etika dalam memperoleh tiket cawapres dari KPU yaitu melalui perbuatan melanggar hukum dan melanggar etika,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus dalam keterangannya, Kamis, 7 Februari 2024.

Oleh karena itu, lanjut Petrus, Keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres bertentangan dengan etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah karena melanggar asas-asas umum pemerintahan.

Dalam petitum gugatannya, Petrus cs meminta PTUN DKI Jakarta menyatakan Ketua dan anggota KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Mereka juga meminta majelis hakim menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan capres-cawapres, khususnya pencalonan Prabowo-Gibran dinyatakan tidak sah.

PTUN DKI juga diminta menerbitkan Keputusan KPU yang baru sebagai pengganti.

Putusan DKPP

Meskipun memvonis Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan seluruh Komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik, dalam putusannya, DKPP menegaskan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap sah, meskipun KPU terlambat mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Para komisioner KPU RI disanksi etik karena dianggap tidak profesional, sebab keterlambatan revisi itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun, secara konstitusional, hal itu tidak mengurangi keberlakuan Putusan MK yang final dan mengikat sejak dibacakan, dengan ataupun tanpa revisi Peraturan KPU sebagai regulasi teknis.

Argumentasi yang sama disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai pihak terkait yang dihadirkan di dalam persidangan DKPP.

Kronologinya, pada 25 Oktober 2023, KPU telah menerima menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran.

Padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun.

KPU berdalih, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih berusia 36 tahun itu.

Walau demikian, pada akhirnya, KPU toh mengubah persyaratan capres-cawapres, dengan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Akan tetapi, revisi itu baru diteken pada 3 November 2023.

“Putusan DKPP ini murni tetang pelanggaran etik ketua dan anggota KPU,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Senin, 5 Februari 2024.

“Putusan DKPP ini tidak berpengaruh terhadap pencalonan capres dan cawapres,” tegasnya. (*)

TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga dengan tuduhan nepotisme. Gutatan ini teregistrasi di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan Nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Juru bicara penggugat, Petrus Selestinus menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No. XI/1998, UU dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

“Kami melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat dan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus, Selasa, 16 Januari 2024.

Bahkan, Petrus menyebut, nepotisme Jokowi akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga kepresidenan.

Lanjut Petrus, reformasi yang dibangun selama 25 tahun telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam waktu satu tahun terakhir, yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku Jokowi.

Dia pun menyebut, Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap reformasi yang belum maksimal diwujudkan setelah 25 tahun berjalan.

Koordinator TPDI Petrus Selestianus menyatakan, somasi kepada Presiden Jokowi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Hari-hari ini publik menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami perusakan secara sistemik, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Polri, KPK, dan lain-lain, sebagai dampak dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023, tanggal 16/10/2023, yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan iparnya Anwar Usman yang saat itu masih jadi Ketua MK,” kata Petrus usai penyerahan somasi di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Lanjut Petrus, TPDI dan Perekat Nusantara melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum.

Katanya, figur yang dimaksud memiliki kekuatan politik dan diduga bermasalah dengan korupsi sehingga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Jokowi dan kroni-kroninya.

Petrus menyebutkan, putusan MK No. 90 yang membuka jalan untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024, membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Putusan itu juga berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia.

Sebab, menurut dia, putusan itu melenceng dari UUD 1945, TAP MPR RI, dan UU Negara RI yang secara tegas melarang nepotisme.

Petrus menjelaskan, yang terjadi dengan politik dinasti dan nepotisme melalui rekayasa hukum  jelas bertentangan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo. TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 jo. TAP MPR No.VI/MPR/2001, jo UU No.28 Tahun 1999.

“Pada hari-hari ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat,” tegas Petrus.

Karena itu, TPDI dan Perekat Nusantara meminta kepada Jokowi dalam waktu tujuh hari terhitung sejak somasi ini diterima segera mengakhiri anomali yang terjadi di dalam pemerintahan dan di tengah masyarakat.

Caranya yakni dengan melakukan sejumlah langkah untuk menormalisasi kehidupan politik dan hukum, antara lain mengembalikan aparatur negara, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, MK, dan lain-lain pada fungsi yang sesungguhnya dan kembalikan netralitas aparatur negara sesuai UU.

Kedua, menghentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan sosial budaya yang melakukan aktivitas politik maupun budaya.

Dan, ketiga, menghentikan segala bentuk nepotisme yang terkait dengan dinasti politik Jokowi.

Selanjutnya, keempat, benahi KPK dan segera kembalikan kedigdayaan KPK sesuai dengan cita-cita reformasi.

Kelima, hentikan praktek penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Terakhir, hentikan praktek politik menyandera tokoh politik tertentu yang sedang bermasalah hukum, untuk melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam pilpres 2024.

Dia menegaskan, jika dalam waktu 7 x 24 jam setelah somasi diterima, ternyata Presiden Jokowi tidak mengindahkan dan membiarkan aparaturnya ikut dalam kegiatan politik praktis dan merusak netralitas aparatur negara, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan melakukan gugatan lebih lanjut. (*)