Menanggapi hal itu, Mabes polri akhirnya buka suara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Polri akan patuh kepada perundang-undangan.

“Kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat,” kata Brigjen Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.

Brigjen Trunoyudo mengingatkan terkait pesan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang selalu menekankan kepada jajarannya agar bersikap netral.

Menurut dia, hal tersebut merupakan komitmen Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara, dan menjaga profesionalisme dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Polri itu harus bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu 2024,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang kapolda akan dijadikan saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat.

Henry mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.

Hal itu disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, kampanye terselubung Jokowi salah satunya bisa dilihat dari aksinya mengundang pihak-pihak tertentu yang terkait Pilpres 2024, termasuk Prabowo Subianto, tanpa mengundang pihak lain.

“Pak Jokowi ada di mana kan sudah jelas. Masalahnya ini kan melakukan kampanye-kampanye terselubung,”kata Chico

“Ini orang lain semua bisa lihat, tadi makan mengundang ini mengundang itu tanpa mengundang yang lain dan lain-lain,”sambungnya.

Menurut dia Jokowi ingin mengetahui reaksi publik jika dirinya melakukan kampanye untuk salah satu Paslon di Pilpres 2024.

“Mungkin ini lagi testing the water, apakah Jokowi rugi kalau kampanye apa enggak ini ya. Lebih ke arah situ, gimana reaksi publik,” jelasnya.

“Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2,”kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2024.

“Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini,” sambungnya.

Kata Todung, kecurangan itu sudah mulai terlihat di mana-mana.

Seperti adanya video rekaman diduga suara kapolres, kajari, bupati, hingga dandim yang memberikan arahan memenangkan Prabowo-Gibran.

Walau kebenaran itu dibantah Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Tetapi Todung berpendapat video tersebut bisa mempengaruhi pemilih.

“Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya,” tegas dia.