MALANG, Eranasional.com – Kekecewaan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, atas putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum sirna. Kini mereka harus menanggung kecewa lagi.

Lantaran beredar kabar akan dihentikannya laporan model B di Polres Malang. Alasannya karena pasal 338 dan 340 KUHP juncto 55 dan 56, yang dibuat di Polres Malang tidak bisa diterapkan dalam perkara ini.

Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan diwakili Devi Athok dan Cholifatul Nur, dengan didampingi penasehat hukum (PH) Imam Hidayat, beserta Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) mendatangi Polres Malang.

Kedatangan mereka untuk bertemu dengan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana. Menanyakan perkembangan penyelidikan laporan model B.

Namun hasil pertemuan, harapan keluarga korban sirna. Pasalnya Kapolres Malang mengatakan akan menghentikan laporan tersebut.

“Sangat kecewa. Sakit sekali hati ini mendengar Kapolres ngomong seperti itu. Sakit sekali,” ucap Cholifatul Nur, di Polres Malang, Jumat (24/3/2023).

Ia merasakan kesedihan mendalam terkait keputusan itu. Bersedih karena lebaran tahun ini tanpa anak laki-lakinya yang meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan.

“Saya lebaran tanpa anak. Biasanya sama anak, ini tidak. Sakit hati banget saya ingin mereka merasakan seperti itu,” ujarnya.

Namun Ifa, sapaan akrabnya mengatakan akan mengikuti kuasa hukumnya. Ia optimis masih ada keadilan di negeri ini.

Sementara, Imam Hidayat mengatakan, kedatangan ke Polres Malang memang ingin menanyakan perkembangan dari laporan model B.

“Kami sampaikan ke Kapolres untuk minta kepastian, apakah perkara laporan model B yang kita ajukan lima bulan lalu bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. Kalau memang menurut pendapat hukum Polres Malang tidak cukup, ya silahkan dihentikan,” ungkap Imam Hidayat.

Menurutnya, pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara. Intinya akan menghentikan proses penyelidikan.

Alasannya pasal yang diajukan keluarga korban tidak bisa diterapkan dalam Tragedi Kanjuruhan.

“Itu hak beliau (Kapolres, red). Artinya kita sebagai kuasa hukum Mas Devi Athok dan Mbak Ifa atau korban lain tentu tidak sependapat,” tegasnya.

Imam dan keluarga korban tetap berpendirian teguh tentang pasal 338 dan 340 KUHP yang diajukan. Karena ada unsur pembunuhan di dalamnya.

Lanjut Imam dan pihak keluarga akan akan mengambil langkah hukum jika laporan model B dihentikan.

Sementara pernyataan Kapolres Malang, Putu Kholis Aryana dalam pertemuan dengan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mengatakan, akan menyiapkan mekanisme gelar perkara untuk menghentikan laporan ini.

“Untuk gelar perkara nanti kami akan mengundang teman-teman dari TATAK, keluarga korban dan pengawas eksternal,” pungkas Kholis.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak 22 stadion sepak bola di Indonesia telah diaudit dan dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasilnya, 5 stadion dinyatakan rusak parah.

Jokowi menyampaikan hal itu saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (24/3/2023).

Pernyataan Presiden Jokowi ini merupakan tindak lanjut permintaannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengaudit seluruh stadion sepak bola pasca peristiwa tragedi Kanjuruhan.

“Sesuai perintah saya kepada Menteri PUPR untuk mengaudit stadion sepak bola di wilayah Indonesia. Ada 22 stadion yang diaudit,” kata Jokowi.

Lanjut Jokowi, 22 stadion tersebut merupakan stadion yang memiliki risiko tinggi untuk penyelenggaraan Liga 1, Liga 2, dan Piala Dunia U-20 pada tahun 2023.

“22 stadion dengan kapasitas kurang lebih 20.000 penonton dengan risiko tinggi selama Liga 1 dan Liga 2 dan juga untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023,” ujarnya.

Dari hasil audit dan evaluasi tersebut, Jokowi mengungkapkan ada 5 stadion yang dinilai rusak berat, empat di antaranya harus direhabilitasi dan satu stadion lagi harus dibongkar.

“Kemudian 13 stadion rusak sedang perlu direnovasi, dan 4 stadion rusak ringan perlu direnovasi ringan,” sambungnya.

Adapun untuk Stadion Kanjuruhan, Jokowi mengatakan saat ini masih sedang dalam tahap perencanaan ulang.

“Ini baru dalam proses redesign untuk rehabilitasi totalnya,” terangnya.

SURABAYA, Eranasional.com – Dua orang terdakwa Tragedi Kanjuruhan yakni Abdul Haris (Panpel Arema FC) dan Suko Sutrisno (security officer) menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut diutarakan oleh tim kuasa hukum keduanya usai sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1/2023).

Melalui Sumardhan, Kuasa Hukum dari kedua terdakwa, pihaknya menyatakan lebih memilih pembuktian dengan mendatangkan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui persis peristiwa Tragedi Kanjuruhan.

Pembuktian kesaksian tersebut penting dilakukan dalam sidang selanjutnya yang rencananya akan di gelar pada Kamis mendatang (19/1/2023).

Dalam sidang nanti, Majelis Hakim PN surabaya akan memberikan 3 kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi, serta 1 kesempatan untuk mengajukan saksi ahli.

“Kita tunggu aja seberapa bisa Jaksa Penuntut Umum melakukan pembuktian,” ujar Sumardhan, Kuasa Hukum dari Andil Haris dan Suko Sutrisono.

Sebelumnya dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum bacakan dakwaan yang menyebutkan terdakwa Abdul Haris dijerat dengan pasal 359 KUHP, sementara terdakwa Suko Sutrisno didakwa pasal 103 KUHP tentang kealpaan kelalaian yang sebabkan meninggal dunia dan luka luka.

Bahkan dari dakwaan tersebut disebutkan terdakwa Abdul Haris dinilai mencetak tiket melebihi kuota stadion, dengan kuota yang hanya 38.054 tiket, namun terdakwa mencetak tiket melebihi kuota sebanyak 43.000 lembar.

Sedangkan terdakwa Suko Sutrisno (security officer) dinilai menempatkan steward sejumlah 250 orang tanpa pernah melalui proses seleksi, mendapatkan pelatihan serta pengarahan terlebih dahulu. **

JAKARTA, Eranasional.com – Sidang perdana tragedi Kanjuruhan akan digelar, Senin (16/1/2023) pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Pelaksanaan sidang akan dilakukan secara online atau daring. Hal ini dibenarkan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Fatur Rohman.

Kata Fatur, pihaknya akan menghadirkan seluruh terdakwa secara langsung di PN Surabaya.

“Agenda pertama dakwaan. Sidang digelar secara online,” kata Fatur saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).

Meski demikian, lanjut Fatur, tak menutup kemungkinan para tersangka tragedi Kanjuruhan akan dihadirkan seluruhnya pada persidangan lanjutan. Asal, sesuai permintaan dari hakim atau penasihat hukum dari para terdakwa.

Hal senada dikatakan Wakil Humas PN Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata. Katanya, sidang perdana tragedi Kanjuruhan akan digelas secara online.

Meski dilakukan secara online, Agung memastikan pengamanan ekstra ketat akan diberlakukan.

Dilarang Disiarkan Secara Live

Selain digelar secara online, PN Surabaya mengeluarkan kebijakan yakni melarang media massa melakukan siaran langsung selama sidang tragedi Kanjuruhan berlangsung.

“Media atau warga diperkenankan melakukan peliputan selama persidangan berlangsung, namun tidak diperbolehkan menyiarkan persidangan secara live streaming,” kata Hmas PN Surabaya, Suparno, Kamis (12/1/2023).

Suparno menyebut, larangan untuk menayangkan secara live merupakan permintaan Majelis Hakim. Namun, tetap diperbolehkan melakukan peliputan suara, vdeo, hingga foto.

Suporter Dilarang Datang ke Persidangan

Larangan lainnya yaitu melarang suporter hadir di dalam persidangan. Untuk memastikan itu, PN Surabaya akan melakukan penjagaan ekstra ketat dibantu oleh TNI dan Polri, hingga memverifikasi setiap pengunjung PN Surabaya.

Wakil Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Pranata memastikan selama sidang tragedi Kanjuruhan, sidang lainnya di sejumlah ruangan masih tetap dilaksanakan seperti biasa.

“Sidang lainnya masih tetap digelar,” kata Agung.

Tak hanya itu, setiap pengunjung tak tidak memiliki kepentingan dilarang memasuki ruang sidang Cakra selama sidang tragedi Kanjuruhan disidangkan. Kecualia, awak media dan wajib mengenakan name tage atau ID Card.

140 Saksi Akan Dihadirkan di Persidangan

Humas PN Surabaya Suparno mengungkapkan ada 140 saksi yang akan dihadirkan saat sidang tragedi Kanjuruhan pada Senin (16/1/2023), untuk dimintai keterangannya. Meski begitu, jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang.

“Tergantung dari pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) nanti yang membuktikan,” ujar Suparno, Jumat (13/1/2023).

Suparno berharap, persidangan dapat berlangsung aman dan tertib. Mengingat, perkara tersebut tengah menjadi sorotan di sejumlah negara di dunia.

“Semoga sidangnya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sudah lebih dari 100 hari sejak terjadinya tragedi kematian 135 orang suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelesaian proses hukum yang adil masih ditunggu. Pemerintah menegaskan, tak ada tawar-menawar.

Penyelesaian kasus ini tetap berjalan, walaupun hasil­nya belum memuaskan bagi keluarga korban dan komunitas suporter.

“Saya juga masih belum puas, sangat tidak puas dengan hasil yang sekarang. Tapi itu terus kita kawal, kita tidak diam,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya yang disiarkan virtual

Mahfud menerangkan, kasus besar seperti Kanjuruhan ini menyedot perhatian banyak pihak. Karena itu, tragedi yang menyebabkan 135 orang tewas ini harus diselesaikan seadil-adilnya.

“Kasus ini tidak bisa berse­mbunyi dari fakta-fakta, oleh karena itu silakan awasi saja,” tegas Mahfud.

Dia mengaku telah bertemu dengan perwakilan keluarga ko­rban serta suporter di kantornya pekan lalu. Dalam pertemuan itu, para keluarga korban mengung­kapkan rasa kecewanya tentang proses hukum yang terkesan lambat.

“Saya kemarin sudah mener­ima keluarga korban. Mereka tidak puas dengan penanganan­nya, ya memang tidak ada yang puas. Kita juga tidak puas,” ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud meluruskan, proses hukum terkesan lambat karena dijalankan penuh kehati-hatian, agar tidak dianggap melanggar hak asasi manusia alias HAM.

“Kalau tragedi Kanjuruhan itu kita anggap kejahatan maka kejahatan bekerja cepat dan tidak memperdulikan hukum, sehingga sulit atau tidak mudah dilacak,” terang Mahfud

Dia mengklaim, sejak awal su­dah serius dalam upaya menun­taskan kasus ini. Kemenko Polhukam sudah melakukan rapat dengan Mabes Polri, Ke­jaksaan Agung, Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan pihak terkait lainnya

“Semuanya saya undang ke sini dan kita sepakat untuk men­gakselerasinya,” ucap Mahfud

Dia juga mengatakan, hampir semua rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) peristiwa di Kan­juruhan sudah berjalan.

Seperti reformasi dan trans­formasi pengurus itu besok tanggal 16 Februari. Kemudian peraturan Polri agar pertand­ingan itu dilaksanakan sesuai standar federasi standar sepak bola internasional atau Federa­tion Internationale de Football Association (FIFA).

Sebenarnya, aturan FIFA itu tidak diindahkan, namun kini su­dah ada peraturannya berdasar­kan rekomendasi TGIPF

Rekomendasi lainnya dari TGIPF mengenai pelarangan otopsi oleh polisi. Kemenko Polhukam langsung mengirim orang untuk melakukannya.

Kemudian, Stadion Kanjuru­han yang dianggap tidak sesuai standar, kini tengah direnovasi. Adapun untuk materi tuntutan bahwa keluarga korban mende­sak agar pelaku tidak dikenakan Pasal 358, tetapi Pasal 341.

Menurutnya, itu hasil dari proses hukum yang dijalankan kepolisian. Tidak bisa ditawar-tawar. Pasal 358 berisi tentang anca­man dan perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Sementara, 341 berisi tentang pasal pembunuhan sengaja atau dengan rencana yang men­gakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang kemudian per­tanggung jawabannya. Anca­man hukumannya mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

“Ini soal hukum, soal unsur, bukan tawar-menawar. Kalau mau saya hukum mati aja karena 135 orang kan. Tetapi tidak ada pasal untuk menyatakan itu,” tandas Mahfud

ERANASIONAL.COM- Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Abdul Haris akhirnya mengakui bahwa pihaknya telah menjual tiket pertandingan melebihi kapasitas penonton Stadion Kanjuruhan.

Abdul Haris yang kini ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan oleh Polri, mengungkapkan pengakuannya di depan awak media usai dirinya menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jatim, Selasa (11/10/2022) kemarin.

Haris juga mengakui, bahwa pihaknya mencetak tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya melebihi kapasitas penonton di Stadion Kanjuruhan.

Dari kapasitas penonton di Stadion Kanjuruhan sekitar 38 ribu, Haris mengatakan bahwa pihaknya telah mencetak tiket pertandingan sebanyak 42 ribu lebih.

“Setelah itu, petugas kita dipanggil Pak Kapolres Malang (AKBP Ferli Hidayat). Ditanyakan jumlah tiket yang kami cetak,” kata Haris, pada Rabu (12/10/2022).

Haris juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan kelebihan tiket tersebut kepada AKBP Ferli Hidayat, yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolres Malang.

“Informasi dari tim saya sih begitu,” terangnya.

Setelah diserahkan, mantan Kapolres Malang itu pun kemudian mempersilahkan panpel untuk menjual seluruh tiket yang sudah dicetak.

Alhasil, panpel akhirnya menjual seluruh tiket pertandingan, yang jumlah pastinya adalah sebayak 42.516 tiket.

Haris mengaku, bahwa awalnya pihak panpel berniat untuk menjual tiket sesuai dengan kapasitas penonton, yakni 38 ribu tiket saja.

Namun, karena alasan protes dari para Aremania — suporter Arema FC, Ferli pun mempersilahkan panpel untuk menjual seluruh tiket yang sudah dicetak.

“Mereka (Aremania) protes, kenapa tiba-tiba penjualan tiketnya dibatasi? Kenapa tidak dilakukan kemarin,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana turut mengomentari soal penggunaan gas air mata kadaluarsa digunakan aparat kepolisian saat tragedi Kanjuruhan.

“Gila gas air mata kadaluarsa masih digunakan,” cetus Panca, Senin (10/10/2022)

Pemilik akun Twitter @Panca66 ini pun turut mempertanyakan, siapa yang mesti bertanggung jawab dengan penggunaan gas air mata kadaluarsa.

“Kalau begini masa level AKP yang tanggung jawab?” ujar Panca dikutip eranasional, selasa (11/10).

Diketahui sebelumnya, Mabes Polri mengakui Gas Air Mata yang digunakan di Tragedi Kanjuruhan, pada (1/10) telah kadaluwarsa.

Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, ia bilang, sejumlah gas tersebut telah kedaluwarsa sejak 2021.

Namun begitu, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah gas air mata kadaluwarsa yang digunakan.

MALANG, Eranasional.com- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut video detik-detik tragedi Kanjuruhan sengaja dihapus polisi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat mendatangi Satreskrim Polres Malang pada Jumat (7/10/2022).

“Ponselnya dipinjam untuk ditransmisi videonya. Dan video yang di HP itu malah dihapus oleh pihak polisi termasuk tiktoknya juga di-take down,” ujar Edwin.

Ponsel yang dimaksud Edwin adalah milik Kelpin, saksi mata tragedi Kanjuruhan yang merekam video detik-detik penumpukan suporter di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang.

Edwin menjelaskan Kelpin awalnya mengunggah video di akun media sosialnya pada Minggu (2/10/2022) siang. Lalu pada Senin (3/10/2022) siang, Kelpin dijemput polisi dari tempat tinggalnya.

“Kemudian dibawa ke Polres disana diperiksa di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian pulang,” kata Edwin.

Edwin menilai polisi berlebihan menghapus video di HP Kelpin. ”Itu berlebihanlah. Hukum acara pidana dan Hak Asasi Manusia harusnya diperhatikan, semua orang sama di depan hukum,” tegasnya.

Lewat penghapusan video itu, Edwin menilai kinerja polisi sudah menunjukkan ketidakprofesionalan dalam tragedi Kanjuruhan. “Ya bukan soal kejanggalan tapi tidak profesional saja,” sebut Edwin.

Diketahui, setidaknya 131 orang meninggal dunia dalam insiden pascapertandingan antara Arema vs Persabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022). Para korban yang meninggal juga termasuk perempuan, dan anak-anak, serta anggota kepolisian.

Sekitar 400 orang lainnya juga mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Angka korban jiwa dan luka-luka tersebut membuat tragedi di Kanjuruhan sebagai salah satu peristiwa terburuk dalam catatan sepak bola di dunia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo baru saja mengumumkan enam tersangka tragedi Kanjuruhan. Dua di antara tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita dan Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Arema Abdul Haris.

JAKARTA, Eranasional.com- Tiga anggota Polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa.

Insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022, usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, yang berakhir dengan kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3.

Hasil penyelidikan yang dilakukan Polri selanjutnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Dari jumlah tersangka itu, 3 diantaranya merupakan anggota Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan, salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu S.

Kapolri menyebut bahwa Wahyu sebenarnya mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata, namun tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata.

Tersangka Polisi kedua adalah Danki Brimob Polda Jatim berinisial H. Kapolri mengungkap bahwa H memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan.

“Kemudian Saudara H Brimob Polda yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata,” ujar Kapolri dalam jumpa pers, Kamis 6 Oktober 2022.

Tersangka anggota Polri ketiga yang jadi tersangka yaitu Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi. Menurut Kapolri, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata.

“Kasat Samapta Polres Malang pidana pasal 359, pasal 360 memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata,” ujar Kapolri. (fin)

Berikut Daftar 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan:

1. Direktur LIB Akhmad Hadian Lukita
2. Security officer: Suko Sutrisno
3. Panpel Abdul Haris
4. Kompol Wahyu SS, Kabag ops Polres Malang
5. AKP Hassarman, Dankie Brimob Polda Jatim
6. AKP Bambang Sidik Achmadi, Kasat Samapta Polres Malang

JAKARTA, Eranasional.com- Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan perubahan data atau update terbaru korban jiwa Laga Arema FC Vs Persebaya di Kanjuruhan.

Sebelumnya, versi Polri dan Pemprov Jatim, jumlah korban 125 orang. Namun update terbaru dari Kadiv Humas dan Gubernur Jatim, korban jiwa Kanjuruhan mencapai 131 orang.

Jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan Malang versi polisi bertambah hingga hari ini, Rabu (5/10/2022).

“Jadi data korban meninggal 131 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Irjen Dedi mengakui, pada mulanya Polri hanya mencatat korban yang dibawa ke rumah sakit saja.

Setelah dilakukan pencocokan data, ternyata ada 12 korban meninggal tidak di fasilitas kesehatan.

“Non faskes penyebab selisihnya, setelah semalam dilakukan pencocokan data bersama dinas kesehatan, Tim DVI dan direktur rumah sakit,” kata Dedi lagi dilansir Antara.

Sebanyak 131 korban meninggal ini tersebar di berbagai rumah sakit. Dimana RSUD Kanjuruhan sebanyak 21 orang, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu sebanyak 2 orang dan RSU dr Saiful Anwar Malang sebanyak 20 orang.

Lalu RSUD Gondanglegi sebanyak 4 orang, RS Wafa Husada sebanyak 53 orang, RS Teja Husada sebanyak 13 orang, RS Hasta Husada sebanyak 3 orang, RS Ben Mari sebanyak 1 orang, RST Soepraoen sebanyak 1 orang dan RS Salsabila sebanyak 1 orang.

“Kemudian 12 korban meninggal dunia di luar fasilitas kesehatan,” kata Dedi.

Gubernur : Ada Tambahan 6 Orang

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jumlah korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan Malang bertambah enam orang sehingga totalnya mencapai 131 orang.

“Hari ini ada tambahan enam korban meninggal dunia, dari 125 orang menjadi 131 orang,” ujarnya soal penambahan terbaru atau update korban jiwa Kanjuruhan ini, Selasa. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Polisi mengatakan, bahwa gerbang stadion sepak bola Kanjuruhan, Malang, terlalu kecil. Gerbang hanya bisa dilalui bersamaan oleh dua orang, sementara ratusan orang berusaha melarikan diri.

Foto-foto dari stadion di mana 125 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka pada Sabtu malam, menunjukkan empat pintu penghubung membentuk satu gerbang.

Polisi menyatakan penyelidikan difokuskan pada enam dari 14 gerbang di mana sebagian besar penonton tewas dalam kecelakaan tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa gerbang-gerbang itu tidak terkunci tetapi hanya muat dimasuki dua orang pada saat bersamaan.

“Keenam gerbang tidak tertutup tetapi terlalu kecil ukurannya. Setiap gerbang hanya bisa dilalui dua orang tetapi ada ratusan orang yang berusaha keluar. Orang-orang berdesakan di sana,” kata Prasetyo kepada wartawan. Ia menambahkan, pintu gerbang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Selasa (4/10/2022)

Pada hari Senin (3/10), polisi mengumumkan bahwa mereka telah memecat seorang kepala polisi dan sembilan perwira elit, sementara menyelidiki 18 lainnya, terkait penembakan gas air mata di dalam stadion.

Pertandingan di kota Malang Jawa Timur ini hanya dihadiri oleh suporter Arema FC di kota kelahirannya. Pihak penyelenggara melarang kehadiran suporter tim tamu, Persebaya Surabaya, karena sejarah persaingan sepak bola Indonesia yang penuh kekerasan.

Sejumlah saksi mata mengatakan penggemar klub sepak bola itu membanjiri lapangan dan menuntut manajemen Arema menjelaskan mengapa, setelah 23 tahun tak terkalahkan di kandang melawan Persebaya, pertandingan Sabtu malam berakhir dengan kekalahan 3-2.

Beberapa dari 42.000 suporter Arema melemparkan botol dan benda lain ke arah para pemain dan ofisial sepak bola. Setidaknya lima kendaraan polisi digulingkan dan dibakar di luar stadion.

Sebagian besar kematian terjadi setelah polisi anti huru hara, mencoba menghentikan kekerasan dengan menembakkan gas air mata, termasuk ke arah tribun penonton, yang memicu kepanikan penonton. Sebagian besar dari 125 orang yang tewas karena terinjak-injak atau kesulitan bernafas. Dua polisi termasuk di antara yang tewas. (Va)

Pekalongan – Tragedi yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022) lalu meninggalkan duka mendalam bagi para pecinta sepak bola di seluruh Tanah Air.

Tidak terkecuali bagi para supporter sepak bola di Kota Pekalongan. Ribuan warga dan supporter Persip Pekalongan menggelar aksi solidaritas dengan doa bersama dan membakar 1.000 lilin serta tabur bunga di depan Gapura Alun-alun Kota Pekalongan, Senin (3/10/2022) malam.

Aksi solidaritas yang berlangsung selama 1 jam ini merupakan bentuk belasungkawa atas tewasnya ratusan suporter dan polisi usai laga antara tuan rumah Arema vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang.

“Sebenarnya aksi ini hanya untuk komunitas supporter di Kota Pekalongan saja, karena merasa simpati dan empati atas kejadian di Kanjuruhan Malang. Tapi kok makin banyak masyarakat Kota Pekalongan yang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut,” kata salah seorang Koordinator yang kerap disapa Ambon kepada eranasional.

Suasana haru menyelimuti para supporter dan masyarakat Kota Pekalongan yang memadati kawasan tersebut. Ia berharap kepada Pemerintah Indonesia, untuk segera mengusut tuntas tragedi tersebut dan tidak terulang lagi.

“Semoga ini menjadi awal dan terakhir, tidak boleh ada nyawa yang melayang lagi. Kita doakan supaya teman-teman diberikan tempat yang terbaik,” tutupnya. (em-aha)

ERANASIONAL.COM- Mabes Polri  bakal menetapkan tersangka terkait tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Tim yang yang dikerahkan Mabes Polri itu bahkan telah menaikkan status tragedi yang mengakibatkan 125 korban jiwa itu dari penyelidikan ke penyidikan.

Artinya Polri akan segera menetapkan tersangka tragedi Kanjuruhan dengan pasal 359 dan 360 KUHP.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan keputusan menaikkan status menjadi penyidikan tersebut dilakukan setelah tim melakukan gelar perkara.

“Dari hasil gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim juga akan bekerja secara estafet atau maraton,” katanya, Senin, 3 Oktober 2022.

Dedi menjelaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat, namun dengan tetap mengedepankan unsur ketelitian, kehati-hatian, dan pembuktian secara ilmiah.

Menurut Dedi, tim Polri melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap 20 orang saksi.

“Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara,” katanya.