Pada kesempatan ini, Menko AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade.

“Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menilai, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

“Saya bisa mendengarkan secara langsung, selain dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, mengenai berbagai tantangan terbesar bagi pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sini,” kata Menko AHY.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

“Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

“Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” tuturnya.

Menko AHY memastikan seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif.

“Kami membawa hasil ini semua, dan pada saatnya akan saya sampaikan kepada kementerian terkait agar kita bisa bekerja bersama, fokus, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menko AHY.

Menutup kunjungan, Menko AHY menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

“Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Adapun pertemuan tersebut membahas lahan kawasan transmigrasi Tongo Sengkokang di wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Amar Nurmasnyah mengatakan di Kabupaten Sumbawa Barat banyak lahan termasuk Kawasan Transmigrasi Tongo Sekongkang memiliki potensi unggulan. Potensi itu dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga tambang.

Sumbawa Barat mendukung program transmigrasi. Untuk itu Amar Nurmansyah mengajukan permohonan tanah restan di kawasan transmigrasi guna mendukung terciptanya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai dinamika dan permasalahan tanah yang disampaikan Amar Nurmansyah direspon dengan terbuka oleh Wamen Viva Yoga.

“Saat ini kita tidak hanya mengawasi, memonitor, dan mengurus satuan pemukiman transmigrasi namun juga seluruh transmigran dan masyarakat lain yang menetap di kawasan transmigrasi”, ujar Wamentrans dalam keterangan rilis, Kamis.

Diungkap beberapa hari lalu Kementrans melakukan ‘Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025′. Dalam rapat ditargetkan di tahun 2025, 13.751 bidang di kawasan transmigrasi di-Sertipikati Hak Milik (SHM).

“Sertipikati sangat penting agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan”, tegasnya.

Diakui ada ganjalan saat melakukan sertipikati tanah di kawasan transmigrasi yakni status kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, dan milik perorangan.

“Apa yang terjadi di Tongo Sekongkang merupakan contoh yang baik karena hanya menyisakan 16 bidang saja yang harus disertifikasi”, ujar Viva Yoga.

Terkait tumpang tindih lahan transmigrasi dengan pihak lain, mantan Anggota Komisi IV DPR itu berpegang pada keputusan dan kesimpulan rapat kerja antara Kementrans dengan Komisi V DPR yang menyatakan, bahwa jika ada kawasan kehutanan berada di kawasan transmigrasi, maka kementeri Kehutanan harus melepaskan hak hutannya dari kawasan transmigrasi.

“Dengan keputusan ini Bapak Bupati bisa mengingatkan kepada perusahaan tambang atau lainnya yang melakukan aktivitas di Tongo Sekongkang, jika masuk kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Kementrans, menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain (investor) bahkan kementerian ini tengah gencar mengundang investor untuk menanamkan investasinya di kawasan transmigrasi

“Namun untuk melakukan investasi harus melalui izin pelaksanaan transmigrasi (IPT)”, tegasnya.

Terkait permohonan tanah restan di Tongo di Kecamatan Sekongkang, Viva Yoga meminta kepada Pemerintah Sumbawa Barat untuk mengirim surat ke Kementrans. Diingatkan pemanfaatan restan hanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan perkantoran pemerintah.

“Kita dukung pemanfaatnya bila untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat”, tuturnya.

Untuk lebih memberdayakan 1 kawasan transmigrasi dan 4 kimtrans di kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, Kementran memberikan bantuan TA 2025 sebesar Rp3,4 miliar. Bantuan sebesar itu untuk menyelesaikan masalah pertanahan, SHM, pembangunan fasilitas umum seperti rehab sekolah.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada wartawan saat di wawancara di Jakarta, Senin (08/09/2025)?

Viva Yoga mengatakan untuk lebih mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan dan memajukan produk unggulan lokal, Kementerian Transmigrasi akan mengirim transmigran yang memiliki kualifikasi yang bagus.

“Mereka transmigran berpendidikan S2 dan S3 sebanyak 1.000 orang. Setelah lulus Program S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, selanjutnya mereka akan dikirim ke berbagai kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wamen Viva, selama beberapa tahun mereka akan menetap di sana untuk mengembangkan kawasan tersebut dalam segala potensi, baik ekonomi, budaya, dan sosial.

Sebelum meluncurkan Program Transmigrasi Patriot Tahun 2026, kementerian mengirim Tim Ekspedisi Patriot sebanyak 2.000 Peneliti. Tim ekspedisi sebanyak itu direkrut dari berbagai perguruan tinggi di atas. Mereka terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana dan magister, dan 754 mahasiswa.

“Mereka disebar ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia”, ujarnya. “Di sana mereka melakukan penelitian dan riset berbagai potensi yang ada di kawasan”, tambahnya.

Hasil Riset

Hasil riset dan penelitian dari para peneliti yang dilepas pada Agustus hingga berakhir pada Desember 2025 itu akan dijadikan rekomendasi bagi transmigran patriot untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.

“Dari hasil penelitian tim ekspedisi dan direalisasikan oleh transmigran patriot kita harap kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang eskalatif, cepat, kompetitif, dan bisa mengembangkan potensi produk lokal yang berorientasi ekspor”, harap pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Ditambahkan saat ini Kementerian Transmigrasi memiliki paradigma baru. Dulu transmigrasi dilakukan secara sentralistik dan top down. Saat ini dilakukan secara desentralistik dan bottom up.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran bisa mengajukan ke Kementerian Transmigrasi selanjutnya akan dihubungkan ke daerah yang mau mengirim transmigran”, ujarnya.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran, ia harus menyediakan lahan untuk kawasan transmigrasi. Disebut banyak pemerintah kabupaten yang membutuhkan transmigran bahwa saat ini orientasinya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk namun mengembangkan potensi ekonomi,” tandas Viva Yoga.

Eranasional.com Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 juta hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/5).

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta hektare lahan pertanian di 3,2 juta hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 1,8 juta hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 hektare telah melakukan aktivitas produksi.

Intensifikasi dilakukan, menurut Mendes PDTT, untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

Intensifikasi pada 500.000 hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun.

“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” terangnya.

500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker.

Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Kita uji coba di 500.000 hektare ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 Juta hektare lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mendes PDTT mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjut Mendes PDTT, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.

“Karena Covid-19, impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (red)