Hal ini merupakan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov DKI menggunakan transportasi umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Selain itu, para ASN itu diwajibkan melakukan selfie atau swafoto selama proses menggunakan angkutan umum.

“Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir di Jakarta, Selasa.

Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

Laporan tersebut kemudian dikirim kepada pimpinan perangkat daerah untuk diverifikasi. Kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala BKD DKI Jakarta.

Chaidir mengatakan, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan para pegawainya mematuhi aturan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

Tujuan dari adanya ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

“Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” ujar Chaidir.

Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.

Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub menggelar FGD terkait kebijakan kawasan tanpa rokok pada sarana dan prasarana transportasi umum pada Kamis (25/7/2024).

Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, dan Angkutan Transportasi Perkotaan, Marwanto Heru, mengatakan aturan kawasan tanpa rokok ini sebelumnya sudah dimuat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

“Melalui undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, telah diamanatkan adanya 7 (tujuh) tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), angkutan umum dan lingkungannya menjadi salah satu tempat yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok,” ujar Heru dikutip dari keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan tahun 2019 menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia secara nasional 80,6 persen perokok masih merokok di dalam gedung atau ruangan. Ini menyebabkan 75,5 persen orang terpapar asap rokok di dalam ruangan tertutup.

Data dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2020 mengungkapkan, 67,2 persen penduduk Indonesia terpapar asap rokok di ruang publik.

“Melihat kondisi tersebut dan sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Badan Kebijakan Transportasi saat ini tengah menyusun kebijakan berupa Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sarana dan Prasarana Transportasi Umum,” jelas Heru.

“Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada sarana dan prasarana transportasi umum akan memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi,” sambungnya.

Berdasarkan situs Siasati milik Kemenhub, transportasi sektor udara paling banyak mengangkut penumpang. Adapun, moda angkutan udara mengangkut 1,71 juta penumpang.

Kapal penyebrangan menjadi moda angkutan kedua yang mengangkut penumpang paling besar, yakni 1,69 juta. Ketiga, moda angkutan darat mengangkut penumpang 1,3 juta. Keempat, kereta api mengangkut penumpang 1,14 juta.

Moda angkutan laut merupakan angkutan yang paling sedikit mengangkut penumpang, yakni 497 ribu. Adapun, tren penumpang pada H-1 Lebaran 2024 mengalami penurunan signifikan.

Total penumpang pada H-1 adalah 411 ribu, turun dari hari sebelumnya 1,09 juta. Perinciannya :

— Kereta Api : 139.965
— Darat : 98.482
— Udara : 68.601
— ASDP : 61.640
— Laut : 43.049

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo meminta kota-kota lain mencontoh DKI Jakarta dalam pembangunan transportasi massal. Dia menginginkan, transportasi seperti LRT hingga MRT tersedia di kota-kota besar.

Saat ini, dia melihat DKI Jakarta sudah penuh dengan transportasi mulai dari LRT, MRT, hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akan beroperasi sebentar lagi.

“Kita harapkan kota kota besar di luar Jakarta harus mulai berpikir ke arah LRT, MRT dan moda transportasi massal yang lainnya,” ujar Jokowi saat meresmikan Terminal A di Medan, Kamis (9/2/2023).

Menurut Jokowi, pembangunan transportasi di kota-kota besar, selain Jakarta harus dilakukan. Sebab, jika tidak ada transportasi, maka masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi. Imbasnya akan terjadi kemacetan di mana-mana.

“Kalau tidak keduluan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, akhirnya semua orang akan sangat tergantung pada yang namanya kendaraan pribadi,” ucap dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyebut, masalah kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti terminal tipe A harus terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya.

“Terminal harus bersih, nyaman. Kalau kotor, banyak preman, siapa yang mau naik bus,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta layanan transportasi umum di Jakarta diperbaiki sebelum sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) diterapkan.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Menurut Zita, sistem ERP tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Sebab, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumahnya terkait layanan transportasi umum.

“Menurut saya jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita harus melengkapi terlebih dahulu, memperbaiki, agar pengguna kendaraan umum lebih nyaman,” kata Zita, Minggu (15/1/2023).

Menurut dia, saat ini masih banyak pengguna bus TransJakarta berdesak-desakan saat mengantre bus atau saat berada di dalam bus tersebut.

Dia pun menyinggung kasus-kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam bus TransJakarta.

“Kalau mau naik TransJakarta atau di dalamnya, kita masih berdesak-desakan. Bahkan, ada beberapa kasus perempuan menjadi korban pelecehan seksual di dalam bus TransJakarta,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Zita, Pemprov DKI harus memperbaiki layanan transportasi umum jika hendak menerapkan sistem ERP.

Dia tidak ingin masyarakat harus membayar tarif layanan ERP yang tinggi, tapi pelayanan transportasi umum tidak memadai.

“Jangan sampai pelayanannya buruk, penumpang disuruh bayar mahal. Jadi kita harus sepakat, jangan terburu-buru, perbaiki dulu transportasi umumnya,” pungkas Zita.

Untuk diketahui, berdasarkan Raperda PL2SE, EROP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Soal tarifnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERIP akan dikenai tarif Rp5.000 hingga Rp19.000.

Dalam Raperda PL2SE tersebut, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta.