Menurut Habib Syakur, keputusan Trenggono meninggalkan statusnya sebagai prajurit aktif patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme militer serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Mayjen Trenggono telah memberikan contoh yang baik. Ketika dipercaya mengisi jabatan sipil strategis, beliau memilih mengundurkan diri dari TNI. Ini menunjukkan penghormatan terhadap aturan dan etika pemerintahan,” kata Habib Syakur dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai langkah tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi Teddy Indra Wijaya yang hingga kini masih menjadi sorotan publik terkait statusnya sebagai prajurit aktif TNI yang menjabat Sekretaris Kabinet.

Menurutnya, polemik mengenai penempatan prajurit aktif di jabatan sipil perlu diselesaikan secara terbuka agar tidak terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

“Kalau memang ingin melanjutkan tugas sebagai Sekretaris Kabinet, saya kira Pak Teddy juga bisa mencontoh langkah Mayjen Trenggono. Dengan begitu tidak ada lagi perdebatan soal status dan masyarakat mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Habib Syakur menegaskan, persoalan tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan menyangkut kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan negara.

Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan semakin kuat apabila seluruh pejabat yang menduduki jabatan sipil memiliki landasan hukum dan administrasi yang jelas.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Yang kita jaga adalah tata kelola negara. Pemerintahan akan lebih kuat jika seluruh pejabatnya berdiri di atas aturan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir,” tuturnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyetujui pengunduran diri Mayjen TNI Trenggono dari dinas keprajuritan setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan seluruh proses administrasi pengunduran diri Trenggono telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Trenggono dijadwalkan dilantik bersama Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, di Istana Negara pada Senin (8/6/2026).

Habib Syakur berharap langkah Trenggono dapat menjadi teladan bagi pejabat lain yang berasal dari institusi militer dan kemudian dipercaya menduduki jabatan sipil strategis di lingkungan pemerintahan.

“Kalau tujuannya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, maka mundur dari dinas aktif bukanlah masalah. Justru itu menunjukkan keteladanan dan komitmen terhadap aturan yang berlaku,” pungkasnya. []

Trenggono tak membeberkan materi pemeriksaan yang dicecar penyidik terhadapnya. Namun, ia mengeklaim, sudah mengungkapkan apa yang dia ketahui soal kasus dugaan korupsi itu.

“Saya membantu KPK, artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa ini. Itu kan terjadi di 2017-2018 yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu tidak saya sampaikan,” ujar Trenggono kepada wartawan.

Trenggono juga membantah menerima aliran uang dari kasus korupsi tersebut.

“Nggak ada itu, nggak ada. Tidak ada,” ujarnya.

Adapun Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

Ia sedianya telah diminta untuk hadir pada Jumat (12/7), tapi tak hadir lantaran ada kegiatan dinas menteri yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Kasus ini terjadi pada kurun waktu 2016-2020. Kasus yang diusut KPK tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

KPK memang saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di perusahaan telekomunikasi. Meskipun belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus dan siapa saja pihak yang telah ditetapkan tersangka.

KPK juga telah mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap enam orang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Telkom. Pengajuan cegah itu disampaikan ke Imigrasi Kemenkumham RI.

Pencegahan enam orang tersebut untuk kebutuhan penyidikan perkara dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Tim penyidik memerlukan keterangan mereka untuk menerangkan dugaan rasuah tersebut.

“Hari ini, Jumat (12/7/2024), KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP),” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Adapun Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

Adapun kasus ini terjadi terjadi pada kurun waktu 2016-2020. Adapun kasus yang diusut KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Meskipun belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus dan siapa saja pihak yang telah ditetapkan tersangka.

“Untuk domestik, belum terbuka diekspor. Sekarang baru untuk kepentingan reklamasi di dalam negeri,” kata Trenggono, sapaan akrabnya, di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dikatakan Trenggono, hasil sedimentasi untuk reklamasi domestik ini telah diminati di sejumlah wilayah, seperti Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Kalimantan, dan Batam. Pihaknya mengatakan akan memperluas lokasi permbersihan hasil sedimentasi dengan mengirimkan tim kajian untuk mengecek kandungannya.

“Ada sedimentasi di situ, tim kajian terus bekerja, mereka melihat dan mengecek kandungannya bahwa tidak ada mineral yang berharga, maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” tandasnya.

Trenggono melanjutkan, hasil sedimentasi ini banyak ditemukan di Selat Malaka dan Aceh. Dia memastikan hasil sedimentasi ini tidak seluruhnya menghasilkan pasir laut untuk digunakan reklamasi, bisa jadi hasilnya berupa lumpur.

“Kita lihat dari sisi ekologisnya seperti apa, nanti kita lihat kalau memang desainnya tidak tidak boleh diambil dan harus digunakan untuk penanaman mangrove, kita akan tanam mangrove,” kata dia.

Sebelumnya, KKP mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Lokasi pembersihan tersebar di laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, serta Natuna Utara.