Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, ada dua kalangan yang disiapkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).

Untuk pusat kata dia, PDI-P menyiapkan, Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial.

Serta Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Menteri PAN-RB.

Sebelum menjabat Mensos, Risma merupakan Wali Kota Surabaya selama dua periode dari 2010 hingga 2020.

Sedangkan Azwar Anas juga bukan orang baru di Jatim. Ia merupakan Bupati Banyuwangi selama dua periode dari 2010-2020.

Selain Risma dan Azwar Anas, PDI-P juga menyiapkan Pramono Anung yang saat kini menjabat Sekretaris Kabinet Indonesia Maju.

“Ada Pak Pramono Anung, ini laris manis ada yang usung di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur,” jelas Hasto dikutip dari Kompas TV, Sabtu 29 Juni 2024.

Kata Hasto, untuk kalangan pejabat daerah, PDI-P mendorong para kepala daerah incumbent di Jawa Timur.

Seperti Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, hingga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Selain disiapkan untuk Pilgub Jatim, para kandidat dari kalangan pejabat daerah ini juga disiapkan untuk bertarung di Pilkada di daerah masing-masing.

“Jadi tinggal merumuskan kerja sama politiknya untuk Pilgub Jatim,” jelas Hasto.

Hasto menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai untuk memenangkan Pilkada Jatim.

Seperti menjalin komunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra. Kedua partai tersebut sudah memberikan dukungan untuk kerja sama di beberapa wilayah di Jatim.

“Tetapi untuk daerah lain kami juga melakukan komunikasi politik. Ini proses yang sangat dinamis,” ujar Hasto. []

“Belum, belum. Insyallah enggak (ada kerusakan), enggak apa-apa karena kalau di laut memang dampaknya enggak terlalu besar,” kata Mensos Risma saat ditemui usai peringatan Hari Ulang Tahun Tagana ke-20 di Kabupaten Aceh Utara, Selasa (28/5/2024) malam.

Risma optimistis gempa dengan kekuatan tersebut tidak mengakibatkan dampak yang besar jika berpusat di laut. Dia menerangkan pihaknya memiliki sistem khusus yang mampu untuk melaporkan dampak kejadian bencana alam secara cepat.

“Jadi nanti sebentar lagi kan ada report mereka, saya hitung paling lambat setengah jam. Tapi kalau tidak ada apa-apa, mereka tidak merasakan ya, mereka biasanya tidak ada laporan,” ungkap dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,2 di pantai barat Kabupaten Simeulue, Aceh, Selasa, 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB. Gempa tersebut berpusat di laut berjarak 95 kilometer arah barat laut Sinabang-Aceh, pada kedalaman 22 kilometer.

Hasil analisis BMKG terbaru juga menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter terkini dengan magnitudo M5,9. Hasil pemodelan BMKG juga menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Dimana dia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma sudah tidak nyaman dalam rapat kabinet bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Bahlil mengaku masih nyaman di dalam kabinet dan mengikuti rapat bersama Jokowi.

Dia menilai mungkin rasa tidak nyaman itu hanya dirasakan oleh Risma.

“Kata siapa? Enggak tahu saya. Saya nyaman-nyaman saja tuh. Mungkin Ibu Risma kali (yang enggak nyaman),” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Bahlil sebaliknya menegaskan semua menteri di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi masih tetap baik-baik saja.

Menurut dia, rapat terbatas (ratas) dan komunikasi juga berjalan dengan baik.

Semua menteri di kabinet Jokowi, katanya, masih bekerja dan menuntaskan tugasnya sampai masa jabatan berakhir.

Meskipun ada kontestasi Pilpres 2024, Bahlil mengatakan tiap menteri bisa membedakan mana jam kerja dan mana jam untuk bicara politik.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers terkait Anggaran Kemensos 2024 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Risma menegaskan sejak 2021 Kemensos tidak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) program sembako dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang tunai.

“Sejak 2021 Kementerian Sosial tidak lagi memberikan bantuan sosial program sembako dalam bentuk barang. Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening keluarga penerima manfaat,” kata Risma.

Risma menjelaskan program sembako sejak 2021 diberikan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini pun telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden (PP) No. 63 Tahun 2017 yakni mekanisme penyaluran bansos secara nontunai.

“Dengan cara ini, bansos program sembako pun dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan KPM,” terangnya.

Risma menyebutkan, hal tersebut juga terkonfirmasi melalui laporan hasil pemantauan program kompensasi kenaikan harga BBM tahap II yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Sekretariat Wakil Presiden pada Januari 2023 yang menyatakan lebih dari 95% KPM tetap memanfaatkan BLT BBM untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Alasan lainnya, lanjut Risma, tidak lagi disalurkannya bansos program sembako berbentuk barang memiliki risiko kerusakan karena faktor cuaca, pengemasan, atau karena berbagai faktor eksternal lainnya.

“Proses pengadaan bahan pangan sangat panjang dan saat di lapangan banyak ditemukan barang yang tidak sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Selain itu, penyaluran bansos berbentuk uang tunai yakni mempermudah pengecekan status dan posisi bansos program sembako. Bansos dalam bentuk uang akan mudah diketahui apakah masih berada di bank atau pos penyalur, proses transaksi, atau sudah diterima oleh penerima manfaat. Hal ini akan membantu pertanggungjawaban Kemensos dari sisi penggunaan anggaran.

Penarikan uang dari rekening di Program Sembako ini dilakukan untuk mengatasi banyak temuan atau pengaduan terkait. Hal ini seperti pemaketan bahan pangan, harga bahan pangan yang tidak wajar, sisa saldo yang tidak bisa diambil, sampai dengan jarak yang harus ditempuh KPM, kontinuitas layanan dari penyedia bahan pangan, serta mengatasi kuantitas bahan pangan yang berlebihan ketika ada penebalan atau percepatan.

“Kami berharap upaya ini dapat lebih memberikan manfaat bagi KPM program Sembako,” pungkas Risma.

Untuk diketahui, anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial tahun 2024 yakni sebesar Rp78,05 triliun atau sebesar 98,54% dari seluruh anggaran Kemensos 2024. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku berterima kasih dan bersyukur KPK melakukan penggeledahan di kantornya, Kementerian Sosial (Kemensos). Dia menyebut hal itu mempermudah dirinya dalam mengingatkan pegawai Kemensos agar bekerja dengan baik.

“Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, kalau saya bersyukur,” kata Risma saat jumpa pers di kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Rabu (24/5/2023).

“Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran ‘Oh, ternyata begitu’. Saya senang, terus terang saya senang sekali,” sambungnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan tidak memiliki beban terkait penggeledahan itu. Dia menegaskan tak ingin menyakiti rakyat.

“Makanya teman-teman lihat wajah saya, tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau ada pengusaha yang mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama barengin,” ucap Risma.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pihak Kemensos menjelaskan penggeledahan berlangsung sekitar 8 jam.

“Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00-18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020,” kata Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa di Kemensos, Jakarta, Selasa (23/5).

Dia mengatakan penyidik KPK pun bertemu dengan Risma untuk menjelaskan penggeledahan tersebut. Dia mengatakan Risma terbuka untuk membantu KPK menuntaskan kasus tersebut.

“Tadi kira-kira jam 6 sore, teman-teman KPK pamit ke Bu Menteri dan berterima kasih atas sikap koperatif kami atas proses yang dilakukan mereka hari ini,” jelasnya.

Rozano mengatakan, saat menggeledah ruangan, KPK juga meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020.

“Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut kira-kira Sesditjen Dayasos atau Ditjen Dayasos,” ungkapnya.

Kata dia lagi, tak ada pihak yang dibawa penyidik KPK. Ruangan yang digeledah pun tidak disegel KPK.

“Yang dibawa penyidik apa aja, ya yang diminta KPK, seperti dokumen, ada notebook. Kita kooperatif. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa,” tuturnya.