Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara secara bertahap sesuai kondisi fiskal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan kenaikan tukin tidak hanya diberikan kepada TNI dan Kemhan.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai telah lama tidak memperoleh peningkatan tunjangan kinerja.

“Ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan,” kata Prasetyo.

Menurut dia, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemhan merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian tersebut.

Pemerintah menilai perlu dilakukan penyelarasan besaran tukin agar lebih mencerminkan kondisi saat ini sekaligus memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan aparatur negara.

Prasetyo menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri maupun mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor lain.

Pemerintah, kata dia, juga terus menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi yang bertugas memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.