Salsa, tercatat sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) berprestasi yang pernah membawa tim Indonesia ke perempat final World Universities Debating Championship (WUDC) di Berlin tahun 2012.

Ia menilai pernyataan Sahroni telah melecehkan suara publik dan tak punya empati. Ahasil  dirinya menantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu untuk beradu argumen secara terbuka.

“Kalau memang yakin benar, perkataan kamu sebut rakyat tolol sedunia, ayo kita debat terbuka. Biar publik menilai, siapa yang tolol, bahkan kalau bisa juri dari kalangan internasional, dasar gak ada empati” kata Salsa dalam unggahan media sosialnya @salsaer, dikutip kamis 28 Agustus 2025.

Namun, Sahroni memilih tidak menanggapi serius ajakan tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, ia menuliskan kalimat yang dianggap publik sebagai penolakan halus sekaligus bentuk menghindar.

“Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon, ane ini masih bego,” tulis Sahroni di akun instagramnya @ahmadsahroni88.

Pernyataan tersebut lantas viral dan memicu komentar pedas warganet. Banyak yang menilai sikap Sahroni “ketakutan” setelah sebelumnya melontarkan pernyataan tidak pantas yang menyinggung hati rakyat.

Kontroversi ini kian menambah sorotan negatif terhadap gaya komunikasi politik Ahmad Sahroni, sekaligus membuka ruang kritik soal cara wakil rakyat merespons aspirasi dan pendapat masyarakat.

“Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Diketahui, tunjangan seumur hidup anggota DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Uang pensiun itu diatur dalam Pasal 13 UU tersebut. Aturan itu dirinci dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.