Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara secara bertahap sesuai kondisi fiskal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan kenaikan tukin tidak hanya diberikan kepada TNI dan Kemhan.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai telah lama tidak memperoleh peningkatan tunjangan kinerja.

“Ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan,” kata Prasetyo.

Menurut dia, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemhan merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian tersebut.

Pemerintah menilai perlu dilakukan penyelarasan besaran tukin agar lebih mencerminkan kondisi saat ini sekaligus memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan aparatur negara.

Prasetyo menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri maupun mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor lain.

Pemerintah, kata dia, juga terus menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi yang bertugas memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sepuluh terdakwa itu adalah pegawai Sub Bagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novan Hari Subagio, dan Staf PPK Lemhard Febian Sirait.

Terdakwa lainnya yaitu dua orang Bendahara Pengeluaran Kementerian ESDM masing-masing bernama Abdullah dan Christa Handayani, Staf PPK Haryat Prasetyo, dan Operator SPM Beni Arianto.

Selanjutnya, Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annasikhah, dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang pada sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp27.616.428.154 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut,” sambung Jaksa KPK.

Jaksa memaparkan, kerugian negara sebesar Rp27,6 miliar terjadi akibat mark up uang tunjangan kinerja. Hal ini terungkap dari hasil audit perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).