MAKASSAR, Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggelar Rapat Kordinasi Teknis Persiapan Analog Switch Off (ASO) khusus Wilayah Sulawesi Selatan-1 (Sulsel-1) di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/05/2023).

ASO atau peralihan TV analog ke TV digital jadwalkan akan dihentikan mulai tanggal 20 Mei 2023 mendatang khusus Wilayah  Sulsel-1.

Meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Staf Khusus Menkominfo RI Rosarita Niken Widiastuti, dalam rakor tersebut menuturkan, syarat implementasi ASO atau penghentian siaran TV analog dilakukan setelah distribusi Set Top Box (STB) mencapai minimal 90 persen.

“Penutupan siaran TV analog bisa dilakukan setelah distribusi STB capai minimal 90%,” ujar Niken.

Dikutip dari data realisasi distribusi Kementerian Kominfo pada wilayah  Sulsel-1 per tanggal 10 Mei 2023, Kota Makassar capai distiribusi STB tertinggi yakni 82,5%.

Sementara STB Kabupaten Gowa telah terdistribusi 39,9%, Kabupaten 53,9%, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 37,3% dan Kabupaten Takalar 20%.

Total presentase realisasi distiribusi STB pada wilayah Sulsel-1 diangka 54% atau  total 27.995 rumah tangga miskin.

Niken berharap, jelang beberapa hari yang tersisa sebelum penghentian TV analog, pemerintah setempat wilayah Sulsel-1 dapat memaksimalkan distribusi STB.

“Masih ada waktu beberapa hari untuk setiap pemerintah setempat penyedia STB mengoptimalkan distribusi STB, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat peralihan 20 Mei nanti,” jelasnya.

Rakor ini turut dirangkaikan dengan seremonial distribusi bantuan STB di wilayah Sulsel-1.

Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur turut hadir membagikan STB kepada perwakilan rumah tanggal miskin.

Sebanyak 20 perwakilan masyarakat yang hadir dalam rakor itu dibagikan secara langsung STB satu per satu.

Seremonial distribusi STB ini sekaligus sebagai sosialisasi persiapan peralihan TV Analog ke TV Digital.

Lanjut, Ismawaty Nur berharap peralihan TV analog ke TV digital ini dapat diterima masyarakat sebagai salah satu bentuk tranformasi digital kehidupan masyarakat pada aspek digitalisasi penyiaran.

Selain itu, dengan adanya bantuan STB dapat membantu masyarakat miskin agar tidak kesulitan saat TV analog dihentikan.

Implementasi ASO dan TV digital diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat dalam hal kemudahan memperoleh informasi.

“Kita harap masyarakat dapat memahami implementasi ASO ini sebagai bentuk transformasi digital. Agar masyarakat dengan mudah dapat menangkap siaran dan informasi lewat TV digital dengan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dengan jumlah siaran yang lebih banyak dan beragam,” harapnya. []

JAKARTA, Eranasional.com- Bos pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo merespon permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mematikan siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek.

Atas perintah tersebut, pihaknya dengan terpaksa mengikutinya meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai.

MNC Group sendiri merupakan grup media televisi yang terdiri dari RCTI, MNCTV, INews, dan GTV.

Konglomerat yang biasa disapa HT itu pun melayangkan surat terbuka karena merasa heran dengan Analog Switch Off (ASO) hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah UU. Hal tersebut ia unggah di laman Instagram pribadinya, Kamis 4 November 2022. Berikut isi surat terbuka HT:

Dikatakan sebagai perintah UU, padahal perintah UU Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan hanya ASO Jabodetabek pada tanggal 2 Nov 2022.

Di samping itu MK telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan putusannya No.91/PUU-XVIII/2020 (Butir 7) yang berbunyi: Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Artinya dari Keputusan MK adalah segala sesuatu yang memiliki dampak luas (terhadap masyarakat) agar ditangguhkan. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog.

Dari sisi hukum ada yang janggal, Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda: (i) Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) Untuk wilayah diluar Jabodetabek mengikuti Keputusan MK yang membatalkan ASO.

Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital.

Kalau mau cepat, TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital. (fjr)