JAKARTA – Konsorsium jaringan media Indonesialeaks menemukan beberapa dugaan kejanggalan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Liputan soal dugaan akal busuk TWK ini terbit di jaringan media Indonesialeaks yaitu Tempo.co, Koran Tempo, Majalah Tempo, Jaring.id, Tirto.id, Suara.com, KBR, Independent.id, dan The Gecko Project.

TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Peralihan ini bagian dari Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru. Tes yang seharusnya menonjolkan soal kebangsaan malah berbau anyir.

Sejumlah peserta tes mengatakan banyak pertanyaan yang tak relevan dengan kebangsaan atau pemberantasan korupsi. Misalnya, ada peserta tes yang ditanya soal pernikahan atau pacaran.

Berikut kejanggalan dalam pelaksanaan tes yang ditemukan tim Indonesialeaks:

1. Firli Bahuri Diduga Memaksakan Harus Ada TWK

Sumber Indonesialeaks menyebut dugaan Firli memaksakan tes ini terjadi dalam rapat pimpinan pada 5 Januari 2021. Kala itu, pejabat struktural KPK sebenarnya sudah menyelesaikan rancangan peraturan komisi atau perkom soal alih status pegawai menjadi ASN. Tak ada usulan TWK dalam rancangan perkom ini.

Sumber ini mengatakan Firli diduga ngotot memasukkan tes kebangsaan ke dalam Perkom. “Kalian lupa. Di sini dulu banyak Taliban,” kata sumber tersebut menirukan ucapan yang diduga dilontarkan oleh Firli. Taliban merupakan tudingan para pendengung atau buzzer kepada pegawai KPK yang dianggap fanatik dalam beragama. Tudingan yang dibantah oleh banyak mantan pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai TWK baru benar-benar masuk dalam draf Perkom tanggal 25 Januari 2021 pukul 19.00 WIB. Menurut sumber ini, draf TWK mesti selesai malam itu juga karena harus dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM keesokan harinya. Sumber ini tidak mengetahui alasan kenapa draf itu mesti dikirim terburu-buru. Menurut sejumlah sumber, draf itu kemudian dikirim sendiri oleh Firli ke Kemenkumham untuk disahkan. Biasanya, rapat itu juga cukup dihadiri oleh Sekjen KPK, Biro Hukum dan Biro SDM yang mewakili KPK.

Soal dugaan penyelundupan pasal ini, tim Indonesialeaks melakukan sejumlah upaya untuk mengkonfirmasi, termasuk mengejar Firli seusai melakukan Rapat Dengar Pendapat di DPR Kamis, 3 Mei 2021. Firli membantah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai lewat TWK. “Orang lulus tidak lulus karena dia sendiri,” kata dia.

Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui pengiriman surat ke kantornya dan melalui pesan ke akun WhatsApp-nya. Firli sempat menjawab pertanyaan ihwal penyelundupan Pasal 5 Ayat 4, namun dihapus. Dalam pesan itu, Firli Bahuri menyatakan bahwa proses pembahasan peraturan komisi dibahas oleh seluruh pimpinan KPK bersama Sekretariat Jenderal dan beberapa Deputi di lembaga antirasuah.

2. Beberapa Pegawai KPK Diduga Sudah Diincar agar Tak Lulus

Kepala Satuan Tugas Penyelidikan nonaktif Harun Al Rasyid sudah tahu dari jauh hari tak akan lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Dia mengatakan mendapatkan bocoran tersebut dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron diduga menerima daftar itu dari Ketua KPK, Firli Bahuri. “Kamu sudah ditandai,” kata Harun menceritakan ulang pertemuannya dengan Ghufron kepada tim Indonesialeaks, Kamis, 27 Mei 2021.

Dalam pertemuannya dengan Ghufron itu, Harun tak sendirian. Pegawai KPK dari bagian Pengaduan Masyarakat Farid Andhika juga ikut. Pertemuan ini digelar di musala kantor KPK yang berada di gedung penunjang. Farid mengingat pertemuan itu terjadi pada sekitar November 2020. “Saya saksi hidupnya,” kata dia pada 28 Mei 2021. Ghufron belum merespon saat dicoba untuk dikonfirmasi.

Farid mengasosiasikan jumlah pegawai yang dibidik dengan nama perusahaan jaringan bioskop di Indonesia. Jadi dia ingat betul, bahwa jumlah pegawai yang diincar ada 21 orang. “Saya saksi hidupnya,” kata dia pada Jumat, 28 Mei 2021.

Firli Bahuri membantah membuat daftar 21 pegawai yang patut diwaspadai. Dia mengatakan tak punya kepentingan untuk membuat daftar pegawai untuk disingkirkan. “Apa kepentingan saya membuat list orang,” kata dia, di DPR Kamis, 3 Juni 2021.

3. Dugaan Tanggal Mundur atau backdate Dokumen Perjanjian

Dua dokumen kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara tentang pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengundang tanda tanya. Tanggal terbit kedua dokumen diduga dibuat dengan tanggal mundur alias backdate.

Dokumen pertama yang diperoleh oleh Tim Indonesialeaks bernama Nota Kesepahaman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola antara Sekretariat Jenderal KPK dan Kepala BKN. Nota Kesepahaman Nomor 97 Tahun 2021 ini dibuat pada 8 April 2021. Dokumen diteken oleh Sekjen KPK Cahya Harefa dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Nota terdiri dari enam pasal. Pada pasal 1 nota kesepahaman itu menyebutkan bahwa nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal kerja sama penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dokumen kedua yang diperoleh Indonesialeaks memperkuat dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini. Dokumen itu adalah Kontrak Swakelola tentang Penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Dalam dokumen disebutkan bahwa kontrak itu dibuat pada Rabu, 27 Januari 2021. Artinya, kontrak itu dibuat lebih dulu daripada penandatanganan Nota Kesepahaman.

Seorang pejabat KPK menginformasikan bahwa tanggal kontrak swakelola itu telah dimanipulasi, hingga seolah dibuat sebelum TWK. Padahal, diduga kontrak itu baru dibuat pada 26 April 2021 atau setelah tes berlangsung. “Informasi yang kami peroleh adalah tanda tangan faktual pada 26 April 2021, tapi diubah menjadi seakan-akan 27 Januari 2021,” kata dia beberapa hari lalu.

Ketua KPK Firli Bahuri dan juru bicara KPK Ali Fikri juga tidak merespon konfirmasi tim Indonesialeaks, melalui pesan WhatsApp, telepon dan surat.

Kepala BKN Bima Haria belum membalas pesan konfirmasi. Ia sempat mengangkat telepon saat dihubungi, lalu mematikannya. Sebelumnya, ia menatakan twk dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan keputusan MK. “KPK melalui perkom kpk meminta BKN melaksanakan TWK,” kata Bima

4. KPK Diduga Belum Membayar Pelaksanaan Tes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai belum membayar ongkos pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK kepada Badan Kepegawaian Negara sebanyak Rp 1,8 miliar. Menambah kuat dugaan bahwa pelaksanaan TWK dipaksakan.

Rincian biaya pelaksanaan TWK tercantum dalam Kontrak Swakelola tentang Penyelenggeraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam dokumen disebutkan bahwa kontrak itu dibuat dan ditandatangani pada Rabu, 27 Januari 2021.

Pasal 4 Ayat 1 kontrak tersebut menyebutkan KPK wajib membayar sebanyak Rp 1.807.631.000 atau Rp 1,8 miliar kepada BKN selaku penyelenggara tes kebangsaan. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat 3 menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan dalam dua termin.

Termin pertama setelah melakukan kegiatan tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas sebanyak Rp 1,5 miliar. Untuk termin pertama, KPK paling lambat harus membayar pada 10 Mei 2021. Sementara, untuk termin kedua dibayarkan setelah BKN menyelesaikan seluruh pekerjaan. KPK wajib melunasi sisa pembayaran paling lambat 31 Mei 2021.

Sumber yang mengetahui betul tentang pelaksanaan tes ini mengatakan pembayaran belum bisa dilakukan karena KPK belum menganggarkan biaya untuk pelaksanaan TWK. “Tidak ada uang untuk bayar, karena tidak dianggarkan sejak awal,” kata sumber yang mengetahui betul soal tes ini kepada Tim Indonesialeaks, beberapa hari lalu.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa juga enggan mengomentari pelbagai tuduhan ihwal kejanggalan penyusunan Peraturan KPK dan pembuatan kontrak kerja sama dengan BKN. Ia juga tak menjawab ketika ditanyai ihwal kontrak kerja sama dengan BKN senilai Rp 1,8 miliar yang belum dibayar. Cahya menyarankan agar Tempo menghubungi pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. Namun Ali belum meresponsnya.

Sebelumnya, Ali menyatakan kerja-kerja yang dilakukan lembaganya selalu berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami jalankan undang-undang dengan benar dan lurus.” Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga sama sekali tak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Tim IndonesiaLeaks dan  Tempo.

Adapun Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tasdik Kinanto mengatakan lembaganya tidak mengetahui teknis kontrak kerja sama KPK dan BKN. “Secara substansial, Komisi ASN dalam proses kerja sama antara KPK dan BKN. Kami sama sekali tidak dilibatkan,” tutur dia.

5. 8 Klaster Pegawai KPK yang Sudah Diincar, Ada Tim Pemburu Harun Masiku

Beberapa pegawai KPK diduga sudah diincar agar tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka bahkan ditengarai sudah diincar jauh-jauh hari sebelum TWK digelar. TWK merupakan salah satu syarat alih status pegawai lembaga antikorupsi ini menjadi ASN. Alih-alih fokus pada kebangsaan, pertanyaan dalam TWK ini bahkan ada yang bersifat pribadi.

Penyelidik senior KPK Harun Al Rasyid menjadi salah satu nama yang tersingkir. Dia mengatakan sudah mengetahui adanya daftar nama pegawai yang dibidik. Harun masuk menjadi salah satu daftar tersebut. Dia mengatakan mendapatkan daftar itu dari salah satu pimpinan KPK. Daftar diduga dibuat oleh Ketua KPK Firli Bahuri. “Orang-orang ini sudah masuk list,” kata dia menceritakan ulang ucapan Ghufron, pada 27 Mei 2021 kepada tim Indonesialeaks.

Dihimpun dari berbagai sumber, Tim Indonesialeaks mencoba memetakan pegawai-pegawai yang terancam tersingkir, serta latar belakang kiprah mereka di komisi antirasuah. Ada yang merupakan tim pemburu Harun Masiku sampai kelompok Wadah Pegawai KPK.

Sumber: Tempo.co

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil kebijakan lain dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai nasib 51 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah ikut serta dalam rapat dan menyampaikan arahan Presiden Jokowi. Meski begitu, KPK tetap memiliki kewenangan tersendiri untuk memutuskan nasib pegawainya.

“Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, sebanyak 51 di antaranya bakal diberhentikan karena sudah masuk kategori merah.

Keputusan itu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang tak mau pegawai KPK dipecat hanya karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN.

Moeldoko membenarkan jika pemerintah memiliki kewenangan dalam pembinaan pegawai di KPK selaku lembaga negara. Namun, wewenang yang dimiliki tidak mutlak dan menyeluruh, sehingga tetap KPK yang bisa mengambil keputusan akhir.

“Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut,” Kata Moeldoko.

Dia juga menepis kabar bahwa KSP maupun kementerian dan lembaga terkait mengabaikan instruksi Presiden Joko Widodo dalam proses yang menangani masalah ini.

Moeldoko dengan tegas mengatakan bahwa Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly menjalankan arahan yang dikehendaki Jokowi. Semuanya telah disampaikan kepada pimpinan KPK beserta opsi-opsi solusinya.

Namun, kembali lagi bahwa KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nasib pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

“Tidak benar terjadi pengabaian arahan presiden,” Katanya.

Selanjutnya dia mengatakan jima Kemenpan RB telah mengusulkan pelaksanaan individual development plan (IDP). Ia menegaskan, posisi KSP, kementerian, serta lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dan akan selalu menjalankan arahan Jokowi.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Rapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berlangsung di kantor BKN, Selasa 25 Mei 2021 memutuskan nasib 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Keputusan rapat itu diumumkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ” 51 orang dari 75 tersebut harus dipecat. Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander kepada wartawan, Selasa 25 Mei 2021.

Menurut Alexander, keputusan itu diambil setelah mendengar hasil penilaian asesor. Hasil jawaban TWK 51 orang itu tidak bisa diperbaiki.

“Kami harus hormati kerja dari asesor,” kata Alex. Menurut dia, hanya 24 orang yang bisa diselamatkan KPK. Mereka kemudian akan didik untuk dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka juga akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan.