Uang yang ditaksir mencapai puluhan miliar itu diamankan dari penggeledahan di sejumlah tempat.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Adapun lokasi yang digeledah merupakan rumah atau apartemen hakim Erintuah Damanik (ED), hakim Heru Hanindyo (HH), hakim Mangapul (M), dan pengacara Gregorius Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat (LR).

Jika ditotal, uang yang berhasil disita dari enam lokasi penggeledahan sekitar Rp 23,2 miliar.

Selain uang, juga ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen, handphone, hingga alat elektronik. Berikut rinciannya :

1. Penggeledahan di rumah hakim ED di Surabaya. Dari lokasi ini diamankan uang tunai Rp 97,5 juta, uang tunai SGD 32 ribu (sekitar Rp 380 juta), RM 35.992,25 (sekitar Rp 125,9 juta), dan sejumlah alat elektronik.

2. Penggeledahan di rumah hakim ED di Semarang. Diamankan uang tunai USD 6 Ribu (sekitar Rp 90 juta), uang tunai SGD 300 ribu (sekitar Rp 3,6 miliar), dan sejumlah barang elektronik.

3. Penggeledahan di apartemen hakim HH di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 104 juta, USD 2.200 (sekitar Rp 26,4 juta), SGD 9.100 (sekitar Rp 109 juta), uang tunai 100 ribu Yen (sekitar Rp 10,2 juta) dan sejumlah barang elektronik.

4. Pengeledagan di apartemen Hakim M di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 21,4 juta, SGD 35.000 (sekitar Rp 413 juta), dan sejumlah barang bukti elektronik.

5. Penggeledahan di rumah pengacara LR di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 1,19 miliar, USD 451.300 (sekitar Rp 6,76 miliar), dan SGD 717.043 (sekitar Rp 8,6 miliar).

6. Penggeledahan di apartemen LR di Menteng, Jakarta Pusat. Diamankan uang tunai Rp 2,126 miliar, bukti catatan keuangan, dan handphone.

“Kita menduga barang bukti ini seluruhnya terkait dengan suap yang dilakukan LR,” ujar Abdul Qohar, di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10) malam.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) dan pengacara Lisa Rahmat (LR) sebagai tersangka.

Adapun tiga hakim itu adalah, Erintuah Damanik (ED) Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M).

Mereka dijerat atas dugaan suap terkait vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Penetapan itu merupakan hasil pemeriksaan dan gelar perkara pasca tim gabungan Kejaksaan Agung RI menangkap mereka di Surabaya dan Jakarta.

Dalam konstruksi kasus, ketiga hakim itu diduga menerima suap dari pengacara IR.

Diduga suap terkait vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa atas kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Diduga fulus itu untuk membebaskan terdakwa Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

“Penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan perkara yang telah diputus di PN Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tannur. Dalam perkara ini terdakwa telah diputus bebas oleh Majelis Hakim yang teridiri dari ED HH dan M. Penyidik menemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan terhadap Ronald Tannur diduga ED HH dan M menerima suap dari pengacara lR,” ungkap Abdul Qohar.

Atas dugaan perbuatannya, tiga hakim itu dijerat atas Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) juncto pasal 12 huruf e juncto pasal 12B juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara pengacara R yang dijerat sebagai tersangka atas dugaan pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) juncto pasal 6 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para tersangka langsung dijebloskan ke jeruji besi. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan. []

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi diduga menerima uang suap dari berbagai proyek di lingkungan Basarnas dari tahun 2021-2023 sekitar Rp88,3 miliar.

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyita barang bukti uang tunai senilai Rp999,7 juta.

Katanya lagi, berdasarkan dari informasi dan data yang diperoleh diduga Henri melalui Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto mendapatkan uang suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021-2023 sebesar Rp88,3 juta yang diberi dari berbagai vendor pemenang proyek.

“Dalam hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan KPK bersama tim penyidik Puspom TNI,” kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Sebagai informasi, Marsekal Madya Henri Alfiandi sebelumnya dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli 2023. Henri dimutasi sebagai Pati Mabes AU dalam rangka pensiun.

Dia digantikan oleh Marsekal Madya Kusworo. Hanya saja proses serah terima jabatan Kepala Basarnas belum dilakukan hingga saat ini.

Eranasional.com – Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) dduga menggunakan uang hasil suap proyek pengadaan barang dan jasa untuk beli sejumlah aset. Dugaan itu pun didalami penyidik KPK lewat Kadis Tata Ruang Pemkot Bekasi Junaedi ketika diperiksa sebagai saksi, Jumat (28/1/2022).

“Junaedi (Kepala Dinas Tata Ruang Pemkot Bekasi), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan usulan pengadaan lahan dan dugaan adanya aliran sejumlah uang bagi tersangka RE yang diduga dipergunakan untuk membeli sejumlah aset,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/1/2022).

Selain Junaedi, penyidik juga memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin. Dia dimintai keterangan ihwal proses pengadaan lahan Grand Kota Bintang Bekasi.

“Nadih Arifin (Kepala BPKAD Kota Bekasi) hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi,” pungkasnya.

Sejauh ini, KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Pepen diduga telah menerima uang suap sebesar Rp7,1 miliar dari sejumlah proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Proyek-proyek tersebut yakni ganti rugi pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar; pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar; pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Pada masing-masing proyek tersebut Pepen diduga meminta komitmen fee dari pemilik lahan. Modusnya adalah sumbangan masjid.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.