“Kami sudah menemui sejumlah rektor perguruan tinggi. Kami memutuskan membatalkan seluruh kenaikan UKT tahun ini,” ujar Nadiem.

“Dan kami akan mengevaluasi perguruan tinggi satu per satu kenaikan UKT. Tapi untuk di tahun berikutnya,” ujar Nadiem menegaskan.

Nadiem mengakui selama beberapa hari ini pihaknya telah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, keluarga, mahasiswa hingga masyarakat. Nadiem mengakui terdapat sejumlah kenaikan UKT di beberapa kampus yang cukup mencemaskan. Dengan keputusan ini, Nadiem memastikan tak ada mahasiswa yang gagal kuliah.

“Saya mengerti kekhawatiran tersebut. Detailnya nanti melalui dirjen dikti yang akan menjelaskan,” tegas Nadiem.

Seperti diketahui, lonjakan kenaikan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dianggap memicu kepusingan para orang tua belakangan di tengah tekanan harga-harga kebutuhan dapur yang masih tinggi meski Lebaran 2024 sudah berlalu.

Diberitakan sebelumnya, biaya kuliah satu dekade terakhir tercatat naik hingga ratusan persen. Sementara kenaikan pendapatan orang tua dengan status PNS, hanya puluhan persen dalam rentang yang sama.

Berdasarkan penelusuran Divisi Riset Bloomberg Techoz, dari sekitar 23 PTN di Indonesia saat ini, Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ajaran 2024/2025, berkisar Rp475.000 hingga termahal Rp33,5 juta per semester, bergantung pada jurusan studi.

Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, menjadi universitas dengan batas UKT terendah yang paling murah sebesar Rp475.000, di bawah batas bawah yang diatur oleh pemerintah sebesar Rp500.000.

Sedangkan batas UKT tertinggi yang paling mahal di antara 23 PTN yang diriset, adalah Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, sebesar Rp33,5 juta per semester.

Jurusan Kedokteran menjadi program studi termahal di hampir semua PTN. Biaya kuliah akan jauh lebih mahal bila mahasiswa mengambil jalur Seleksi Mandiri.

“Kita hari ini undang Mas Nadiem untuk minta penjelasan terkait dengan protes teman-teman mahasiswa yang terjadi di semua kampus di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (21/5/2024).

Selain meminta penjelasan terkait kenaikan UKT, Komisi X, kata Huda, butuh penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus.

“Karena selama ini kan merasa bahwa dana operasional yang diberikan kampus masih sangat kurang, pertanyaanya jangan sampai lalu malah direspons dengan sikap pejabat Kemendikbud lepas tangan itu enggak boleh,” ujarnya.

Komisi X minta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara atau ditangguhkan. Huda ingin mahasiswa yang sudah melampaui deadline tidak bisa membayar UKT untuk dipastikan diafirmasi oleh pihak Kemendikbud agar tetap bisa kuliah.

“Jadi kita ingin pihak Kemendikbud memastikan manajemennya seperti apa pengelolaannya kalau kurang bagaimana lobi ke Kemenkeu supaya bisa dituntaskan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Komisi X membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri. Pasalnya kenaikan UKT dinilai tidak wajar.

“Ini menurut kami, tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbudristek dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Dalam tanggapannya, Prabowo menyebut bahwa dirinya bertekad untuk meringankan UKT perguruan tinggi negeri, bahkan ia berharap UKT tersebut bisa gratis.

“Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan TVOne yang diteruskan dalam rilisnya, Kamis (23/5/2024).

Lebih lanjut Menteri Pertahanan tersebut menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca-Orde Baru. Dalam pandangannya, dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.

“Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah kewajiban sosial bagi suatu negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan melihat perubahan zaman yang kian berkembang serta berkesinambungan, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus berpaya meningkatkan perbaikan bagi dunia pendidikan.

Adapun program hilirisasi industri disebutnya menjadi salah satu program untuk dapat membantu menambah penghasilan negara yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” kata Prabowo.

Sebagai informasi, biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri disebut-sebut meroket naik, bahkan hingga mencapai 500%. Isu kenaikan UKT kian runcing saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2024).

“UKT di Unsoed (Universitas Soedirman) jauh melambung tinggi naik bisa 300 sampai 500 persen,” kata Presiden BEM Unsoed, Maulana Ihsan.

“Di fakultas saya sendiri, fakultas peternakan, UKT sebelumnya Rp 2,5 juta, sejarang naik jadi Rp 14 juta. Bagaimana kami tidak marah dengan hasil seperti itu?” jelas Ihsan menegaskan.

Namun Nadiem mengatakan, kenaikan itu hanya untuk mahasiswa baru.

Ia pun memastikan bagi mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi nasional tidak akan terdampak.

“Peraturan UKT baru ini, hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi,” kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Selasa 21 Mei 2024.

Nadiem merasa perlu menegaskan hal tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebut bahwa kenaikan UKT akan berdampak kepada semua mahasiswa di perguruan tinggi.

“Masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosmed dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba mengubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali,” ujar Nadiem, dikutip dari Breaking News KompasTV.

Menurutnya, kenaikan UKT tersebut tidak akan berdampak besar bagi mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang rendah atau belum mapan.

Sebab, kata dia, prinsip dari UKT adalah mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas.

Hal ini diungkapkan Prof Jompa menanggapi beredarnya informasi di media sosial mahasiswa Unhas yang menuding jika terjadi kenaikan UKT di tahun 2024 ini.

Menurut Prof Jompa, yang terjadi pada UKT di tahun 2024 ini adalah adanya penambahan kelompok UKT menjadi ada Kelompok UKT IX.

Dimana di tahun 2023 hanya ada UKT Kelompok I – Kelompok VIII.

“Kenapa ada UKT IX tahun ini? Karena tahun 2023 itu UKT Kelompok I bayarnya Rp 0 alias gratis. Dan ini menurut aturan Kementerian Diktiristek tidak diperkenankan sehingga tahun 2024 ini kami hapus, sehingga bergeser ke atas dan muncul UKT IX,”jelas Prof Jompa.

“Jadi pada dasarnya tidak ada kenaikan. Hanya pergeseran kelompok itu tadi,” sambungnya.

Dia menambahkan, hingga kini Unhas tetap berkomitmen agar tidak ada mahasiswa Unhas yang putus studi hanya karena kurang mampu ekonominya.

“Penetapan UKT mahasiswa ini sudah ada formulasinya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Sebaliknya, bagi keluarga yang mampu, berkontribusilah untuk pengembangan pendidikan kita. Semoga itu berberkah bagi pendidikan anaknya di Unhas,” ujarnya.

Coba bandingkan UKT perguruan tinggi PTNBH lain di Pulau Jawa, lanjut Prof JJ, Unhas ini paling rendah UKT-nya untuk dikategori kelompok yang sama.