Puncak Harlah ke-101 NU akan digelar di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024).

Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, serta Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei.

Ketua Panitia Pelaksana Harlah ke-101 NU Syarif Munawi mengatakan kegiatan ini akan dibuka dengan istighosah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul, Yogyakarta pada Minggu (28/1/2024).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul dan para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.

“Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah Swt bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama,” kata Syarif Munawi kepada media, Sabtu (27/1/2024).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini akan digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Kegiatan ini akan diisi pembicara, antara lain, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1/2024).

Kegiatan Konbes NU kali ini akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja.

SURABAYA, Eranasional.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dirinya menunggu lampu hijau dari PBNU terkait sikap politiknya di Pemilu 2024, khususnya dukungan pada bakal capres.

“Nanti saja kita bicara soal Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Pilpres 2024. Karena saya bagian dari ekosistem PBNU dan ulama-ulama,” kata Khofifah, Senin (7/8/2023).

Khofifah mengaku dirinya sangat sering melakukan konsolidasi dengan para ulama, terutama terkait langkah politiknya ke depan. Bagi dirinya, restu ulama sangat penting, apalagi dirinya adalah orang Jawa Timur.

Dia menyebut, hingga saat ini konsolidasi antar ulama berjalan dengan baik. Tidak hanya persoalan politik, tapi juga persoalan lainnya.

“Koordinasi-koordinasi secara kultural itu menjadi penting,” ujarnya.

Jadi, lanjut Ketua Umum PP Muslimat NU ini, soal langkah politiknya menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan ke publik.

“Pasti ada timing-nya,” pungkas Khofifah.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Menjelang akhir tahun 2022, sebanyak 92 orang ulama/kyai/nyai mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Pekalongan berupa bantuan honorarium catur wulan III Tahun 2022.

Penyerahan bantuan berupa uang tunai dalam bentuk transfer tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin, didampingi Kabag Kesra, Mahbub Syauqi dalam kegiatan Silaturahmi Ulama/Kyai/Nyai berlangsung di Rumah Dinas Walikota Pekalongan (Guest House), Kamis (15/12/2022).

Usai menyerahkan, Wawalkot Salahudin menjelaskan, Pemerintah Kota Pekalongan senantiasa menjalin silaturahmi kepada para ulama/kyai/ustadz/ustadzah yang telah membantu Pemerintah dalam membina masyarakat di bidang keagamaan.

“Dalam masa pemerintahan kami, Aaf-Salahudin ini memang ada perubahan pemberian bantuan honorium ini, dimana sebelumnya ustadzah/nyai belum dilibatkan, kami undang juga untuk menerima bantuan ini dan jumlahnya juga ditingkatkan dari tahun lalu sebesar 3 kali lipat,” ucap Wawalkot Salahudin.

Pihaknya menegaskan, bersama Walikota Aaf berkomitmen mengupayakan agar jumlah bantuan honorarium yang diberikan ini pada tahun depan bisa semakin bertambah. Menurutnya, jalinan silaturahmi ini sudah berjalan dengan baik dan selama ini para ulama/kyai/nyai sudah beraudiensi beberapa kali dengan Pemkot.

“Tahun depan Insya Allah kami tambah jumlahnya dan bisa dilakukan pertemuan di pondok pesantren yang sekiranya bisa menjadi tempat pertemuan. Sehingga, arah pembicaraannya bisa dua arah dan kami bisa menerima masukan, nasihat, saran, kritik, dan titipan aspirasi dari masyarakat yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Pekalongan, Mahbub Syauqi menerangkan bahwa, pemberian bantuan honorarium kepada para ulama/kyai/nyai ini merupakan tahap catur wulan yang terakhir di tahun anggaran 2022 sebesar Rp120 juta yang diterimakan kepada 92 orang penerima.

“Mudah-mudahan di tahun depan ada perhatian kembali Pemkot Pekalongan untuk menambahkan anggaran untuk honorarium mereka. Bantuan honorarium ini diberikan setiap 4 bulan sekali, sehingga satu bulannya mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp350 ribu,” harap Mahbub.

Disampaikan Mahbub, dalam kegiatan ini, selain memberikan bantuan honorarium, diserahkan pula bantuan hibah bidang keagamaan berupa uang dan barang kepada pengelola lembaga keagamaan/masjid/mushola di Kota Pekalongan.

“Selain bantuan honorarium kepada para kyai/ulama/nyai, banyak juga program bantuan honorarium kepada guru TPQ/madin, para lebe non PNS, takmir masjid dan mushola yang sudah dilakukan beberapa hari lalu melalui sistem transfer sebagai bentuk apresiasi kepada mereka dalam memberikan masukan,saran, dan kritikan yang membangun kepada Pemerintah Kota Pekalongan,” tandasnya. (Dinkominfo Kota Pekalongan/Dian/Allem).

Pekalongan – Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau yang kerap dipanggil Habib Luthfi, ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memantau sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) Lebaran Tahun 2022 di Kota Pekalongan, Jumat (29/4/2022) malam.

Habib Luthfi didampingi Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir, Kapolres, Dandim serta jajaran forkopimda memantau pospam untuk memastikan keamanan dan kelancaran mudik tahun 2022.

Ia mengapresiasi kinerja petugas yang berada di pos tersebut, baik dari Pemerintah, Polri, TNI maupun para relawan yang rela menyisihkan waktunya untuk keamanan para pemudik dengan memberikan bingkisan.

“Para petugas baik dari Pemerintah, TNI, Polri serta relawan tengah malam di tengah jalan, kena debu dari kendaraan yang kecil sampai yang besar. Terkadang mereka tidak memikirkan kesehatanya sendiri,” katanya.

Sebagai tokoh agama, Habib Luthfi merasa terpanggil serta ingin memberikan contoh yang baik agar bisa ditiru oleh generasi muda. Dan ia juga berharap, para pemudik bisa selamat sampai tujuannya.

“Mari kita jaga bersama, agar mudik tahun ini baik saat perjalanan berangkat maupun pulang bisa selamat,” harapnya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan menyampaikan terima kasihnya kepada Habib Luthfi karena sudah memberikan perhatian kepada para petugas.

“Terima kasih kepada Maulana Habib Luthfi bin Yahya atas kehadiran beliau di Pos Pengamanan Lebaran. Semua Petugas jadi lebih bersemangat lagi dalam melayani masyarakat, terutama pemudik,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota.

Aaf bersyukur, karena saat ini belum ada laporan kecelakaan saat arus mudik di Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah sampai pada hari ini belum ada laporan kecelakaan lalu lintas di Kota Pekalongan. Kita doakan, mudah-mudahan semuanya lancar dan aman. Para pemudik bisa kembali ke rumah masing masing dan kembali ke tempat kerja dengan lancar dan selamat,” pungkasnya. (em-aha)

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan ulama dan kaum santri memiliki peran yang cukup penting dalam memerdekaan Indoensia dari tangan penjajah.

“Kaum Santri santri lah yang ikut mendorong secara habis-habisan memerdekakan bangsa ini,” ujar Mahfud MD, Jumat malam (29/10) dalam dialog virtual dengan 250 lebih pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, dalam rangka Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober lalu.

Tanpa mengesampingkan peran tokoh agama lainnya, ujar Mahfud, kemerdekaan negara Indoensia yang berdasarkan Pancasila adalah warisan para ulama, tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang suku dan ormas Islam yang berbeda.

Untuk itu, Mahfud mengajak pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam dialog virtual ini, ikut menjaga negara dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang 1945.

“Umat Islam waktu itu sekitar 87% dengan 70 juta penduduk pada tahun 1945. Tapi waktu itu demi kemerdekaan, demi kebersamaan disetujui kata ‘kewajiban menjalankan sayariat Islam bagi pemeluknya’ diganti dengan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’,” tambah Mahfud yang bercerita terkait kesepakatan di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat itu.

Pasca kemerdekaan bulan Agustus 1945, lanjut Mahfud, penjajah kembali ingin kembali merebut Indonesia, dalam kesempatan ini, menurut Mahfud, kaum santri tampil kembali menjadi pembela negara.

Dalam keadaan genting pasca kemerdekaan, lanjutnya, kaum santri tampil kembali melawan penjajah. Pada 9 September 1945 Kyai Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang isinya Ummat Islam wajib melawan penjajah dan berperang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Lalu fatwa yang semula dikeluarkan di Tebuireng itu, diulangi lagi melalui rapat PBNU di Bubutan Surabaya tangal 21-22 Oktober dimana fatwanya Kyai Hasyim Asyari dikeluarkan menjadi Fatwa Resolusi Jihad. Jawa Timur bergelora, kemudian terjadilah peristiwa 10 November yang kita kenal Hari Pahlawan itu,” ujar Menko Polhukam.

Dalam berbagai peristiwa perang kemerdekaan, menurut Mahfud peran santri sangat nyata dalam mempersatukan ideologi dan mempersatukan kekuatan melawan penjajah.

“Disini tampak, betapa santri memiliki peran penting, pertama mempersatukan ideologi, kedua mempersatukan kekuatan melawan penjajah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga lahir negara bedasar Pancasila, itulah peran kaum santri,” pungkas Mahfud yang juga adalah pengurus Dewan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Seluruh Indonesia.

Dalam dialog bertema “Peranan Kaum Santri dalam Mengawal NKRI” ini, para pengasuh Poondok Pesantren tampak antusias. Para pimpinan Pondok Pesantren secara bergantian meneguhkan sikap menjaga negara sebagai warisan para ulama.

Pimpinan Pondok Pesantren seperti Kyai Nazrul Haq Muiz dari Ponpes Al-Badar Pare-pare Sulawesi Selatan, Kyai Khozin Adnan dari Pondok Pesantren Darul Al-Barokah Sumatera Barat, Kyai Badawi Basyir dari Ponpes Darul Falah Jekulo Kudus dan beberapa pimpinan pesantren lainnya, turut sharing dan berbagi ide serta gagasan terkait peran pondok pesantren dalam mengawal pembangunan bangsa ke depan.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta dukungan alim ulama dan pimpinan agama dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

Menurutnya, kolaborasi bekerja antara pemerintah bersama alim ulama dan pimpinan agama secara kolektif adalah langkah yang cukup efektif.

“Tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibiarkan bekerja sendiri, mari kolaborasiinya diperkuat,” terang dia.

Kata Mahfud, salah satu peran alim ulama dan pimpinan agama bisa menjadi penangkal hoaks di tengah masyarakat.

“Poinnya kita akan bekerja sama, saya akan mem-‘follow up’ semua masukan, terkait dengan hoaks media sosial. Mari kita bekerja sama,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk cobaan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia.

“Pandemi ini memang cobaan, tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial,” ungkap Menag.

Yaqut memastikan menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan ‘head to head’, tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu, khususnya pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

“Kita tahu banyak yang terpapar itu teman, sahabat, guru kita, orang yang kita cintai. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini. kita harus bersama-sama baik itu masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Tidak bisa kita selesaikan ‘head to head’ satu lawan satu, harus kita keroyok bersama,” tuturnya.