Momen Kauman Batik Art Festival (KBAF) yang digelar pada Minggu (25/10/2026) siang menjadi panggung konsolidasi penting bagi keberlanjutan tradisi dan bisnis batik nasional.

Acara tahunan ini dihadiri oleh jajaran pejabat nasional, di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo, serta Staf Ahli Kemenekraf RI Restog Krisna Kusuma. Ketiganya hadir untuk memberikan solusi konkret bagi para perajin lokal.

Ketua Panitia Kauman Batik Art Festival, Muhammad Fauzi Hidayat, mengungkapkan bahwa perhelatan ini dihadiri khusus oleh putra daerah yang kini memimpin lembaga riset negara.

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi berbagai program strategis BRIN bagi perajin batik Kauman.

“Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan kunjungan Kepala BRIN, Bapak Arif Satria yang notabene beliau kelahiran Kampung Batik Kauman. Jadi kami memang undang secara khusus dan kita juga bekerjasama dengan BRIN,” ujar Fauzi di lokasi festival.

Selain Kepala BRIN, pihak panitia juga menghadirkan perwakilan legislatif dan kementerian untuk membedah akar persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini.

“Selain Kepala BRIN, siang ini kami juga mengundang Anggota Komisi VII DPR RI Bapak Yoyok Riyo Sudibyo, dan Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kemenekraf RI Bapak Restog Krisna Kusuma,” tambahnya.

Fauzi menyoroti tren penurunan jumlah pelaku UMKM batik di sentra Kauman yang dipicu oleh dampak krisis pascapandemi serta kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha orang tua.

“Untuk UKM di Kauman sendiri saat ini ada sekitar 40. Memang itu jumlahnya ada arah menurun, karena beberapa ada yang tidak meneruskan usaha orang tuanya, dan beralih profesi. Dulu, jumlah UKM di sini sekitar 50 lebih,” jelasnya.

Menanggapi fenomena tersebut, paguyuban berkomitmen untuk terus memantik semangat anak muda agar kembali melirik potensi bisnis dan nilai kelestarian batik lokal.

“Nah itu sebenarnya PR kami juga di paguyuban bagaimana supaya generasi muda di Kauman ini kembali mencintai batik, ada keinginan untuk melestarikan batik, baik dari sisi bisnis dan pelestariannya. Semoga dari acara ini bisa meningkatkan kecintaan generasi muda,” harapnya.

Perlindungan Negara terhadap Gempuran Impor

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya ruang dialog seperti sarasehan festival ini untuk membedah persoalan mendasar perbatikan di Pekalongan.

“Sarasehan kayak gini ini sebetulnya untuk mempertemukan beberapa orang yang punya seni kreatif. Orang-orang seni kumpul untuk membedah bareng-bareng lah gimana caranya agar supaya batik itu bisa berkembang lagi,” tutur Yoyok.

Ia mengenang kejayaan perbatikan Pekalongan beberapa tahun silam saat roda perekonomian warga berputar sangat cepat seiring dengan tingginya aktivitas produksi batik.

“10-5 tahun yang lalu batik di Pekalongan booming kan. Sampai ada istilah bahwa selama sungai di Pekalongan itu berwarna, berarti orang Pekalongan uangnya jalan. Ini fakta ya,” kenangnya.

Namun, Yoyok menepis anggapan bahwa penurunan industri batik semata-mata disebabkan oleh pandemi atau krisis global, melainkan akibat derasnya arus barang impor dari luar negeri.

“Semenjak adanya perdagangan bebas, faktanya adalah bahwa ada penurunan yang sangat luar biasa tentang batik ya. Kita enggak bisa hanya menyalahkan adanya Covid lah, krisis lah. Tapi faktanya ada serbuan barang dari luar tadi melalui pelabuhan,” tegas Yoyok.

Sebagai anggota dewan, ia menuntut keberpihakan dan regulasi ketat dari pemerintah untuk membendung masuknya produk tekstil asing yang merusak pasar batik lokal.

“Jadi yang bertanggung jawab sebetulnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah yang benar-benar menaungi batik kita sendiri. Saya sebagai DPR menilai pemerintah belum banyak berpihak,” kritiknya.

Nilai Tambah Fesyen dan Ceruk Pasar Spesifik

Dari sudut pandang pemerintah pusat, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kemenekraf RI, Restog Krisna Kusuma, menyambut positif festival ini sebagai sarana penguatan ekosistem kriya dan fesyen di daerah.

“Untuk acara ini kami support dari pemerintah pusat khususnya di Direktorat Kriya. Pekalongan ini kan kota batik nomor satu di Indonesia dan jadi benchmark dari batik-batik lain, bahkan sudah masuk UNESCO. Ekosistemnya sudah sangat mature,” papar Restog.

Kemenekraf mendatangkan narasumber pembatik modern untuk saling berbagi pandangan mengenai tren pewarnaan dan desain yang diminati pasar masa kini.

“Kami hadirkan narasumber pembatik yang lebih modern untuk sharing tukar pikiran, mendiskusikan tren ke depan seperti apa dan pewarnaan apa yang kira-kira akan laku. Jadi kita tidak asal buat kegiatan, tapi disesuaikan kebutuhan di sini,” terangnya.

Menghadapi persaingan barang luar negeri, Restog menyarankan perajin lokal untuk beralih ke produk bernilai tambah tinggi (high value-added) serta memajukan keunggulan batik tulis.

“Gempuran itu memang tidak bisa kita tahan, tapi bisa kita hindari. Kalau batik cuman kain doang paling jadi sarung, tapi kalau dikemas menjadi fashion design baju misalnya, ini akan sangat lebih menarik dan punya nilai jual tinggi,” urainya.

Ia optimis produk dalam negeri mampu bersaing jika menyasar ceruk pasar yang tepat, mengingat produk impor umumnya mengandalkan batik printing massal.

“Mereka kebanyakan kan batik printing karena mass production. Jadi kita ambil ceruk-ceruk market yang memang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia,” tambah Restog.

Sentuhan Teknologi dan Inovasi Sains BRIN

Sebagai pilar utama penguatan teknologi, Kepala BRIN Arif Satria memaparkan komitmen lembaga riset negara dalam mengintervensi industri UMKM batik agar bertahan di tengah arus modernisasi.

“BRIN salah satu misinya adalah bagaimana memperkuat UMKM di Indonesia. Salah satu UMKM potensial adalah batik, sehingga kita berusaha memperkuat UMKM dengan riset dan inovasi,” ujar Arif.

Dalam ajang KBAF 2026 ini, BRIN memamerkan lima hasil riset unggulan yang siap diterapkan secara masif oleh para perajin batik di Pekalongan.

“Ada lima hasil riset terkait batik. Pertama Biopas, malam batik dari limbah sawit yang ramah lingkungan dan berkualitas lebih bagus. Kedua, teknologi radiasi gamma untuk mengatasi masalah limbah batik yang sudah diterapkan di Pekalongan sejak 2021,” bebernya.

Selain itu, BRIN menghadirkan pewarna alami Ecoastra dari daun ketapang, secang, dan mangrove yang menghasilkan kain antibakteri serta anti-UV, plus inovasi serat daun nanas sebagai bahan tekstil baru.

“Yang terakhir Carbon Dots, yaitu penanda keaslian batik dengan material nano fluorescence. Dengan teknologi ini kita bisa mendeteksi mana batik tiruan dan mana batik asli,” ungkap Arif secara rinci.

Arif menegaskan bahwa modernisasi sains sangat vital bagi kelangsungan industri kriya tradisional agar tidak tergerus persaingan global.

“Jadi batik pun, meskipun dikelola oleh UMKM, harus diperkuat dengan teknologi dan sains. Tugas BRIN adalah memperkuat sisi teknologinya agar batik Pekalongan semakin survive di tengah gempuran produk impor,” tegasnya.

Ia mengundang seluruh pelaku usaha batik di Pekalongan untuk aktif berkolaborasi dan menyampaikan kendala teknis produksi agar menjadi bahan riset BRIN selanjutnya.

“Saya harapkan hasil dari festival ini para pelaku industri batik Pekalongan menugaskan BRIN. Tolong di-riset ini dan itu. Kami justru senang kalau masyarakat datang ke BRIN memberikan tugas untuk melayani masyarakat dengan teknologi baru,” tutup Arif. (em-aha)

Acara ini menjadi simbol peringatan 16 tahun pengakuan batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh UNESCO, sekaligus bagian dari rangkaian Pesindon Batik Vibes 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 Oktober 2025.

Ratusan pelajar tampak antusias memenuhi gang sempit di Jalan Pesindon Raya. Dengan semangat dan tawa ceria, mereka mencolet kain putih panjang menggunakan cap bermotif batik tradisional.

Kain tersebut terbentang sejauh 116 meter, membentang indah di tengah kampung yang berubah menjadi lautan warna alami.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi semangat masyarakat Kampung Pesindon dalam menjaga warisan budaya.

“Dalam rangka Hari Batik, Kampung Pesindon selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Tahun ini luar biasa, karena mengundang banyak komunitas dan menghadirkan karya batik cap warna alam sepanjang 116 meter,” ujar Aaf, sapaan akrabnya.

Ia menilai Pesindon Batik Vibes sebagai contoh nyata kolaborasi antara pelestarian budaya, kreativitas generasi muda, dan kesadaran lingkungan.

“Pesindon ini menjadi contoh bagaimana budaya bisa tetap hidup, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya berharap tahun depan bisa lebih meriah, bahkan kalau bisa menasional atau dilirik dunia internasional,” tegasnya.

Wali Kota Aaf juga mengungkapkan bahwa panitia sebenarnya sempat berencana untuk mencetak rekor MURI melalui kegiatan membatik massal, namun rencana tersebut urung terealisasi karena keterbatasan waktu dan persiapan.

Meski demikian, ia mengapresiasi dedikasi seluruh pihak yang telah menyukseskan acara tersebut.

Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PAN, Bagus Riza Astian, turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

“Pesindon Batik Vibes ini bukan sekadar festival batik, tapi inovasi anak muda untuk mencintai alam dan budaya. Penggunaan pewarna alam adalah langkah konkret menuju batik ekologis yang ramah lingkungan,” katanya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi pembelajaran berharga bagi generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai kebanggaan terhadap budaya lokal sekaligus kepedulian terhadap bumi.

“Anak muda Pesindon luar biasa. Mereka menjaga tradisi sekaligus membuatnya relevan dengan tantangan zaman. Ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda,” tuturnya bangga.

Ia menilai, Pesindon Batik Vibes 2025 bukan hanya sekadar perayaan budaya, melainkan juga manifestasi semangat kebersamaan dan gotong royong warga Kota Pekalongan.

“Dari pelajar, seniman, pengrajin, hingga komunitas lingkungan, semua bersatu untuk menunjukkan bahwa batik adalah bagian hidup yang menyatu dengan alam dan jiwa masyarakatnya,”jelasnya.

Ketua Panitia Pesindon Batik Vibes 2025, Muhammad Salahudin atau akrab disapa Didin, menjelaskan bahwa ide membuat batik cap warna alam sepanjang 116 meter bukan tanpa alasan.

“Alhamdulillah, tahun ini Pesindon Batik Vibes sudah yang kelima, dan kami ingin tampil beda. Teknik cap dan pewarna alami lebih mudah diaplikasikan oleh pelajar dan pemula, sekaligus menjadi edukasi tentang batik ramah lingkungan,” katanya.

Menurut Didin, penggunaan pewarna alam dari bahan-bahan seperti daun, kulit kayu, dan bunga bukan hanya mengangkat nilai estetika, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan.

“Selama ini batik sering dikaitkan dengan limbah pencemar. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa batik bisa dibuat secara ekologis dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ia menuturkan, angka 116 meter juga memiliki makna simbolik angka “16” merujuk pada usia pengakuan batik oleh UNESCO, sedangkan angka “100” melambangkan semangat 100 persen cinta produk budaya sendiri.

“Kita ingin anak-anak muda bangga dan merasa memiliki warisan budaya bangsa. Ini bukan hanya seni, tapi juga gerakan sosial dan ekologis,” tukas Didin. (em-aha)

Pengajuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus menjaga dan merawat tradisi budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa tujuan utama dari langkah ini bukan sekadar pengakuan internasional, melainkan sebagai cara untuk memastikan tradisi yang ada tetap lestari dan diwariskan.

“Masuknya Budaya Tempe dalam daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO akan semakin memperkuat tempe sebagai warisan budaya yang harus dijaga, sekaligus mendorong kesadaran global akan nilai budaya, manfaat gizi dan kesehatan, serta keberlanjutannya,” kata Fadli Zon dikutip dari Antara, Senin (7/4/2025).

Hal ini disampaikan Fadli Zon saat membuka Indonesia Intangible Cultural Heritage (ICH) Festival 2024 di Museum Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/11/2024) malam.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, dalam 1-2 minggu lagi kita juga akan mendaftarkan tiga warisan budaya tak benda kita yaitu reog Ponorogo, kebaya, dan kolintang,” kata Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan saat ini Indonesia telah mencatatkan 13 warisan budaya tak benda yang diakui Unesco.

“Mulai dari wayang, keris, batik, pantun, noken, tari Bali, saman, kemudian ada gamelan, angklung, dan yang terakhir adalah jamu,” katanya.

“Ini akan menambah dari 13 menjadi 16,” jelas dia.

Jumlah ini menurut Fadli Zon belum seberapa dibanding kekayaan budaya Indonesia. Tercatat di Kementerian Kebudayaan kekayaan budaya Indonesia berupa cagar budaya peringkat nasional jumlahnya 228.

“Sedangkan, warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan di level nasional, jumlahnya 2.213 karya budaya atau warisan budaya tak benda,” pungkas dia.

Dalam unggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusan UNESCO tersebut, sejumlah warga Malaysia memberikan komentar.

Menurut penduduk negara tetangga tersebut, seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu. Sebab, bahasa yang digunakan bangsa Indonesia termasuk bahasa Melayu.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI Muhammad Abdul Khak berpendapat anggapan yang menyatakan bahasa Indoneska adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat.

Dia menekankan, bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Sedangkan bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di Indonesia.

“Kalau kita dudukkan dengan benar, menurut saya tidak tepat bahasa Indonesia disebut bagian dari bahasa Melayu. Dan nama yang kita ajukan ke UNESCO adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Malaysia dalam hal ini tidak terlibat sama sekali,” jelas Khak, Kamis, 28 Desember 2023.

Kembali lagi dengan bahasa Melayu, kata Khak, ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia.

“Kalau menurut kajian kami, di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu sebagai bahasa daerah,” jelasnya.

Sementara itu, soal klaim Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, dia memastikan itu tidak benar.

Dia tegaskan kembali, Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. (*)

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42 C/28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Prancis, Andorra dan Monako, Mohamad Oemar mengatakan dengan penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO.

Sembilan bahasa lainnya yang diakui UNESCO yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis.

“Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia,” kata Oemar dilansir Antara, Selasa (21/11/2023).

Lanjut Oemar menjelaskan, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum Bahasa Indonesia di 52 negara. Dan saat ini, sedikitnya ada 150.000 penutur asing yang aktif berbahasa Indonesia.

Dirinya menegaskan bahwa pengakuan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia, sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerja sama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

“Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh dunia,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya dengan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi,

“Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.”

Usulan ini juga merupakan upaya de jure (berdasarkan hukum) agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional, setelah secara de facto (berdasarkan fakta), pemerintah Indonesia telah membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah bertahun-tahun, akhirnya Geopark Merangin, Jambi, mendapat predikat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Jejak kehidupan masa lalu yang ada di sana pun kini diakui dunia.

Hal itu dibenarkan oleh, General Manager Geopark Merangin Agus Zainuddin. Katanya, Geopark Merangin sudah ditetapkan UNESCO dan diumumkan langsung dari Paris melalui zoom.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua stakeholder, Geopark resmi menjadi UNESCO Global Geopark tepat Rabu menjelang malam, 24 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB,” ujar Agus Zainuddin keterangan tertulisnya, Sabtu (3/6/2023).

Agus menambahkan Geopark yang sudah ditetapkan, tentu menjadi kebanggaan Jambi dan Indonesia, bahwa Geopark sudah menjadi standar UNESCO dan ke depan tinggal berbenah lebih fokus lagi.

“Akan betul-betul berkontribusi lebih baik lagi, hari ini sudah mulai baik namun demikian kita berharap ada peningkatan pendapatan masyarakat lokal di dalam lokasi Geopark Merangin,” jelasnya.

Lanjut Agus menjelaskan di Geopark ada 11 tujuan berkelanjutan, mulai dari tata kemiskinan sampai perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam membangun Geopark, harus bahu-membahu semua stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Tidak itu saja, NGO, kelompok masyarakat, masyarakat adat, maupun penggiat termasuk pers yang selalu memberikan kontribusi informasi tentu selalu membangun dan dengan terbangunnya secara komprehensif tentu pariwisata terbangun dengan sendirinya,” paparnya.

Seluruh situs yang ada di Geopark Merangin yang saat ini sudah ditetapkan UNESCO dan bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, tetapi lebih kepada objek wisata minat khusus, penelitian dan disarankan oleh UNESCO untuk membatasi kunjungan wisatawan.

“Jadi harus melakukan konservasi di situs Geologi, terutama situs Geologi Internasional,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO), menetapkan arsip pidato Bung Karno sebagai Memory of The World (MoW) atau Memori Kolektif Dunia.

Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, penetapan itu telah diputuskan berdasarkan sidang pleno Executive Board UNESCO pada 10-24 Mei 2023.

Adapun arsip pidato Presiden Pertama RI itu yang pertama berjudul ‘To Build The New World’, disampaikan dalam sidang Umum PBB pada 1960.

Kedua, arsip gerakan Non Blok Pertama (GNB I) di Beogard tahun 1961. Sementara yang ketiga adalah arsip pidato di Sidang PBB, New York, tahun 1960.

Ketiga arsip itu disebut sebagai ‘Tinta Emas Abad 20’, kemudian diajukan sebagai MoW melalui ANRI. Menurutnya, arsip-arsip penting semacam ini menjadi ingatan kolektif bangsa dan dunia. Indonesia dapat menggunakannya sebagai petunjuk kehidupan bangsa saat ini dan masa yang akan datang.

Ketiga arsip tersebut merupakan kapital simbolik bagi Indonesia untuk memposisikan diri dalam percaturan geopolitik sekarang dan masa depan. Hal ini juga bisa menjadi pengingat bagi setiap bangsa untuk ada dalam prinsip politik para pendiri bangsa.

Fakta Peradaban

Untuk diketahui, Memory of The World (MoW) merupakan salah satu program UNESCO sebagai sarana yang mempreservasi fakta-fakta peradaban manusia lampau. Salah satunya berupa manuskrip.

Data-data pendukung kesejarahan tersebut dikumpulkan dalam bentuk warisan budaya terdokumentasi (documentary heritage). Memory of The World menjadi kesempatan kelestarian warisan bersejarah serta warisan budaya dunia, utamanya kekayaan sastra klasik.

Kaimana – Mengawali agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra membuka acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021 pada Senin (25/10/2021) bertempat di GOR Kaimana. Pada kegiatan yang bertajuk “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua” ini, Surya Tjandra menegaskan terkait keyakinan serta kebanggaan akan identitas masyarakat Papua. Pada kesempatan ini, ia sekaligus membuka Pameran dan Bazar Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021.

Surya Tjandra berkata bahwa ia pribadi ingin tahu dan mengerti bagaimana kehidupan masyarakat adat di Papua. Ia juga mengatakan, salah satu pepatah yang berbunyi “Kebudayaan yang benar itu dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni”.

“Kita dapat melihat Bapak dan Ibu yang tinggal di alam, hidup secara sederhana dan murni. Hati Bapak dan Ibu terpancar di tempat ini, itulah yang membuat Papua istimewa bagi kita semua,” tutur Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga mengungkapkan apresiasinya secara pribadi atas undangan yang ditujukan kepadanya untuk hadir dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Ia juga berkata bahwa keindahan Papua beserta isinya adalah wujud dari kebudayaan yang senantiasa dijaga secara turun temurun.

“Kebudayaan inilah yang menjadi kekuatan Papua. Tanah Papua inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi besar karena kita menghargai semua kebudayaan serta beragam adat istiadat,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Salah satu karya tradisional yang terkenal di Papua adalah noken. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu.

Noken juga resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012. Melihat hal ini, Surya Tjandra berkata bahwa ini menjadi bukti bahwa noken telah mendapat pengakuan, tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sebagai tas ramah lingkungan dengan kearifan lokal.

“Saya sering lihat noken ini dibawa untuk membawa anak. Para mama biasanya membawa anaknya dengan noken, kemudian pergi ke hutan sembari meramu. Ini merupakan suatu pemandangan luar biasa dan menyentuh, itulah panggilan kami semua untuk bersama membangun Papua,” tutur Surya Tjandra.

Terkait dengan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Surya Tjandra berkata bahwa implementasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui komando Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Masing-masing kementerian/lembaga mempunyai peran dan tugasnya, begitu juga dengan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN mendapat tanggung jawab untuk menyiapkan Reforma Agraria kontekstual. Jika yang dimaksud adalah Reforma Agraria Kontekstual Papua, itu artinya kita ingin melakukan penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” pungkasnya.

Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada dalam sambutannya berkata bahwa di forum ini, seluruh masyarakat dari tujuh wilayah adat berkumpul menjadi satu sehingga dapat menjadi momentum penting untuk saling mengenal satu sama lain. “Kita berharap di musyawarah adat nanti, akan ada hal baik dan memberikan hasil yang baik pula demi pembangunan tanah kita, tanah Papua,” tutupnya.

Dalam acara ini, hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Kolintama; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Mudazzir; dan Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Pieter Yarangga. Masih dalam serangkaian kegiatan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021, Surya Tjandra juga turut hadir dalam pembukaan Konferensi pada Senin Malam (25/10/2021) yang resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendukung atas rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang menyatakan agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo karena berpotensi mengancam kelestarian Kawasan tersebut.

“Atas rekomendasi tersebut, menurutnya pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur dan memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia,” ujar Johan melalui keterangan rilis di Jakarta, Jumat (13/8)

Politisi PKS ini mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo, sebab menurutnya masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi wisata alam.

“Saya minta pemerintah memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” papar Johan.

Legislator Senayan ini juga meminta pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa yang menyebabkan berkurangnya ruang public dari 14,35 Ha menjadi 3,45 Ha sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Ha.

‘Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan rencana pemerintah yang ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.

“Atas hal ini, saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut,” tegas Johan.

Ketua DPP PKS juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan strategi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan di dalam Kawasan mengingat taman nasional Komodo dengan luas 170.300 Ha saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang.

“Selain itu perlu dukungan untuk produk kerajinan lokal dan peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal serta peningkatan program bantuan kepada masyarakat sekitar Kawasan Komodo,” beber Johan

Ketua DPP PKS Ini mengungkapkan Taman Nasional Komodo memiliki daya Tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, yang memiliki daya dukung diving dan snorkeling di 23 lokasi.

“Jadi perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesioanl mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia,” tutup Johan Rosihan.