Insiden yang bermula di kawasan Malioboro itu dilaporkan berlanjut hingga ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan aksi penyerangan, pengepungan, dan penembakan gas air mata terhadap warga serta sivitas akademika.

Mantan ketu BEM UGM, Tiyo Ardianto mengecam keras tindakan aparat tersebut.

Ia menilai kekerasan terhadap warga sipil, terlebih hingga memasuki lingkungan kampus, merupakan tindakan yang telah melampaui batas kemanusiaan.

Tiyo bahkan menggambarkan aparat yang masuk ke lingkungan UGM seperti kawanan serigala liar yang mengincar mangsanya.

“Aparat masuk UGM sebagai serigala liar yang lapar, lalu memandang warga itu sebagai makanannya. Aparat menyerang warga dengan menembakkan gas air mata,” ujar Tiyo Ardianto.

Ia juga menyoroti ironi di balik tindakan tersebut. Menurutnya, aparat keamanan selama ini dibiayai menggunakan uang pajak masyarakat. Namun, justru masyarakat yang membayar pajak itu menjadi sasaran tindakan represif.

Sebut Serangan ke UGM sebagai Penindasan Ruang Akademik

Tiyo menilai peristiwa di UGM bukan sekadar insiden kekerasan aparat. Lebih dari itu, ia memandang kejadian tersebut sebagai bentuk penghinaan sekaligus penindasan terhadap kebebasan akademik.

Menurutnya, ruang-ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis justru semakin terancam oleh tindakan represif negara.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pendidikan nasional. Tiyo menyoroti persoalan anggaran pendidikan serta penerapan sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilainya berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan.

Tiyo Desak Kampus Se-Indonesia Lawan Penguasa

Menghadapi situasi tersebut, Tiyo menilai kampus tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau menyatakan keprihatinan.

Ia mendesak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap tindakan represif aparat.

Menurutnya, kebebasan akademik harus dipertahankan melalui sikap bersama seluruh elemen kampus.

“Saya kira sudah saatnya UGM dan kampus-kampus se-Indonesia tidak hanya mengkritik, apalagi kalau cuma menyampaikan keprihatinan. Sudah saatnya menyatakan perang kepada penguasa,” tegas eks mahasiswa Program Studi Filsafat UGM itu.

Pernyataan tersebut menjadi seruan keras agar kampus tidak tinggal diam ketika ruang akademik dan kebebasan berekspresi dinilai terancam oleh tindakan aparat. []

Dalam aksi yang sama, seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga dilaporkan menjadi korban dan harus mendapatkan perawatan medis.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sudjito, mengatakan pihak kampus sedang mematangkan upaya advokasi bagi mahasiswa yang diduga mengalami kekerasan.

Menurut Arie, proses hukum menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan universitas bersama para mahasiswa.

Ia menegaskan, siapa pun yang melakukan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Rencananya kayaknya begitu (langkah hukum), lagi nyiapin. Tapi, sekali lagi pesan terpentingnya itu. Siapapun melakukan kekerasan harus bertanggung jawab,” ujar Arie di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (2/9).

Arie menuturkan, advokasi tersebut nantinya dapat melibatkan sejumlah pihak.

UGM memandang dugaan kekerasan terhadap mahasiswa tidak boleh dibiarkan tanpa adanya proses pertanggungjawaban.

Ia khawatir, pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam demonstrasi justru membuat kejadian serupa kembali terulang.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperluas dampak dan mengancam keselamatan masyarakat maupun mahasiswa.