Praktik ini diduga berjalan secara terorganisir dan melibatkan oknum tertentu di kampus.

Hal itu memicu kritik terhadap kinerja Unit Teknologi Informasi (TI) UNM yang dinilai belum maksimal menjaga transparansi.

Sejauh ini, pihak kampus telah menjatuhkan sanksi akademik kepada sejumlah mahasiswa, mulai dari skorsing hingga drop out.

Kasus bermula dari Fakultas Teknik UNM, di mana beberapa mahasiswa dilarang melanjutkan studi karena diduga terlibat dalam praktik curang tersebut. Namun, langkah tersebut dianggap belum cukup.

Banyak pihak mendesak kampus untuk mengungkap siapa aktor utama di balik dugaan praktik jual beli nilai yang mencoreng nama baik perguruan tinggi itu.

Selain merugikan mahasiswa, kasus ini juga berdampak pada proses akreditasi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di fakultas terkait.

Saat dikonfirmasi, Rektor UNM Prof Karta Jayadi, mengakui bahwa persoalan itu memang pernah terjadi pada tahun lalu dan pihak kampus sudah memberi sanksi kepada mereka yang terlibat.

“Sudah lama itu, berita itu peristiwa tahun lalu, dan UNM tindaki semua yang terlibat,” tegas Prof Karta, Senin (28/7).

Untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi, UNM melakukan langkah perbaikan, kini menggunakan aplikasi akademik baru bernama Si Nilai. Sistem ini diharapkan mencegah praktik serupa terulang kembali.

“Sudah faham dosen dan mahasiswa bahwa sudah ada aplikasi baru, dan memasukkan nilai tepat waktu,” pungkas Prof Karta. []

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, sejauh ini Polda Sulsel sedang memeriksa dan meneliti dokumen yang dilaporkan oleh pelapor.

“Kita baru menerima laporan, kini kita sedang meneliti dokumen-dokumen yang dibawa oleh pelapor terkait dugaan korupsi tersebut,”jelas Didik, dikutip, Kamis 10 Juli 2025.

Didik menambakha, setelah berkas-berkas diteliti oleh penyidik, barulah langkah penyelidikan dilanjutkan.

“Dari hasil dokumen itulah nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik, surat yang dibawa oleh pelapor kemarin masih dipelajari oleh penyidik,” ucap dia.

Didik mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih belum melakukan pemeriksaan, karena berkas pelaporan terkait dugaan korupsi tersebut masih dipelajari.

“Sampai sekarang masih dilakukan penelitian dokumen, yang diperiksa, belum ada, nanti setelah pemeriksaan dokumen baru dilakukan klarifikasi saksi-saksi,” ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Karta Jayadi saat ini tengah dilaporkan ke Polda Sulsel oleh Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Ihsan Arifin.

Ihsan melaporkan Jayadi terkait anggaran percepatan reformasi perguruan tinggi yang dikucurkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktsaintek) untuk UNM

Menurut Ihsan, ada dugaan terjadi penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UNM, terkait penggunaan dana reformasi perguruan tinggi tahun 2024 senilai Rp 87 miliar lebih.

“Substansi laporan kami yang pertama, terkait mekanisme penggunaan anggaran bertentangan dengan PPK yang tidak punya sertifikat kompetensi sesuai diatur dalam Undang-Undang terkait pengadaan barang dan jasa,” jelas Ihsan Arifin, dikutip Sabtu 28 Juni 2025 lalu.

Menurut Ihsan Arifin, anggaran dan mekanisme pengadaan barang dari duit Rp 87 miliar diduga tidak sesuai prosedur.

Ia menduga adanya dugaan potensi mark up mengenai proses pengadaan sejumlah barang yang bersumber dari bantuan Kemendiktsaintek. Ada dugaan markup atau selisih pengadaan pembangunan laboratorium UNM senilai Rp 4,5 miliar.

“Padahal jelas sekali dalam aturan pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengadaan konstruksi itu sifatnya sederhana, seharusnya melalui tender yang digunakan, karena anggarannya Rp 4,5 miliar,” ucapnya.

“Meskipun standar regulasinya ada, tapi orang akan menduga ini mekanisme pengadaan rasa penunjukan langsung,” tambahnya.

Ihsan mengatakan semua dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UNM terkait bantuan Kemendikdasmen telah dimasukkan ke aparat hukum.

“Semuanya kami tuangkan dalam laporan pengaduan kami kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi,” jelasnya.

Menanggapi laporan itu, Rektor UNM Karta Jayadi mengaku menghormati setiap proses hukum yang sedang bergulir.

“Silakan laporkan. Ini langkah yang bagus biar tidak simpang siur ini berita. Koridor aparat penegak hukum menjadi yang terbaik,” kata Karta Jayadi, Kamis 26 Juni 2025.

Yang kedua kata Ihsan, dugaan mark up mulai dari pengadaan komputer Acer 75 unit dan smart board.

“Ini hitungan kami, harga nilainya Rp 32 juta per unit,” terang Ihsan.

Sementara harga pasaran mulai dari hitungan masuk keuntungan wajar, kemudian di potong PPN PPh itu inklud Rp 24 juta.

“Ada silisih Rp 8 juta per unit. Sehingga kami menganggap patut diduga ada potensi kerugian negara Rp 547 juta,” pungkasnya. []

Kasus ini mengejutkan, karena diduga dilakukan dosen laki-laki dan korbannya seorang mahasiswa laki-laki.

Presiden BEM FIS-H UNM Makassar, Fikran Prawira, membenarkan kabar ini. Bahkan, ia menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam proses penanganan oleh Polda Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kami sudah mendapat info mengenai pelaporan korban kekerasan seksual oleh oknum dosen. Dan sedang dalam proses penanganan di Polda Sulsel,” ujar Fikran dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/2).

Dia menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh lembaga di FIS-H UNM siap mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami harus kawal karena kasus ini fatal. Insyaa Allah kami akan kawal bersama penasehat hukum dan kawan-kawan,” tegasnya.

Kabar mengejutkan ini juga telah sampai ke Pegiat Isu Gender yang juga alumni UNM Makassar, Herli. Dia menyayangkan jika pelecehan ini betul terjadi di UNM, kampus yang dikenal sebagai pencetak guru profesional.

Herli meminta agar pihak birokrasi UNM bisa kooperatif bersama penegak hukum dan berpihak kepada korban. Menurutnya, di momen inilah komitmen UNM untuk menciptakan ruang yang aman di uji.

“Sangat disayangkan jika hal ini benar terjadi, sebab kampus harus menjadi tempat yang aman bagi semua,” tegas Herli.

Herli meminta pihak UNM bersikap tegas dalam memberantas kekerasan seksual di lingkup kampus. Ia meminta agar pihak kampus memberikan sanksi berat berupa pemecatan terhadap terduga pelaku dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi mereka.