Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo usai menghadiri UK–Indonesia Education Roundtable di London, Inggris, Selasa (20 Januari 2026). Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan dan sains, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.

Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masih terbatasnya jumlah tenaga medis di Indonesia. Menurutnya, kapasitas pendidikan kedokteran nasional saat ini belum mampu mengejar kebutuhan riil di lapangan.

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun,” ujar Prabowo.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi masalah serius jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan struktural.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berencana menggandeng perguruan tinggi terkemuka di Inggris dalam pendirian universitas-universitas baru tersebut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa standar pendidikan Inggris dipilih karena reputasinya yang diakui secara global.

“Kami ingin universitas-universitas ini menggunakan standar pendidikan Inggris, yang menurut kami termasuk yang terbaik di dunia,” kata Prabowo.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mencakup kurikulum, tetapi juga sistem pengajaran, tata kelola universitas, riset, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Inggris di bidang pendidikan sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Sejumlah universitas ternama di Indonesia telah menjalin kerja sama dengan kampus-kampus Inggris, terutama di bidang digital, teknologi, dan riset.

“Mereka sudah banyak kerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan banyak universitas lain,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/96940/presiden-prabowo-dorong-pendidikan-medis-bangun-10-universitas-berkelas-dunia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/80020/ketua-bem-unpad-dilaporkan-atas-tindakan-kekerasan-seksual https://eranasional.com/80020/ketua-bem-unpad-dilaporkan-atas-tindakan-kekerasan-seksual#respond Fri, 11 Oct 2024 17:27:46 +0000 https://eranasional.com/80020/ketua-bem-unpad-dilaporkan-atas-tindakan-kekerasan-seksual Jakarta, ERANASIONAL.COM – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unpad, mendapat aduan dugaan tindak kekerasan seksual (KS) dengan terlapor Ketua BEM Kema (Keluarga mahasiswa) Unpad, F. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua PPKS Kema Unpad, Ari Jogaiswara.

“Ada yang melaporkan, iya,” katanya dikutip dari Kumparan, Jumat (11/10/2024).

Ari menyebut, laporan itu masuk pada awal Agustus. Namun, sebelum laporan masuk, menurut Ari, hal ini sudah jadi semacam pengetahuan umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Memang dari awalnya, secara umum. Di pelapor itu memang sudah ada, sudah siapin kayak screenshot, foto, rekaman, atau apa gitu, sebelum melapor. Karena itu yang bikin dia cukup berani untuk melapor,” urai Ari.

Dia pun mengatakan jika laporan ini telah ditindaklanjuti dan sekarang kasus yang diduga melibatkan F ini telah memasuki tahap akhir penyusunan rekomendasi laporan kepada Rektor.

“Saat ini sedang dalam tahap akhir penyusunan rekomendasi,” katanya.

“Angka putus kuliah kita masih tinggi, sementara angka partisipasi kasar (APK) perguraan tinggi sangat rendah di bawah 40%, targetnya pada 2045 APK kita naik jadi 60%,” kata Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia Kebudayaan (PMK), Warsito dalam diskusi “Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?” secara virtual di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dia mengatakan kebijakan pinjaman bagi mahasiswa sudah pernah dilakukan pada pertengahan 1980-an, tetapi dinilai kurang optimal karena tingkat pengembalian pinjaman rendah. “Student loan memang sudah ada sejak pertengahan 1980-an, untuk itu, pemerintah melakukan akselerasi bagaimana APK meningkat sebagaimana dengan negara ASEAN lainnya,” kata Warsito.

Warsito mengatakan pemerintah sedang membahas pinjaman mahasiswa ini bersifat lunak. Pengembaliannya ketika selesai kuliah atau saat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan stabil. “Kira-kira setelah 2 tahun kerja baru melunasi pinjaman,” kata dia.

Warsito mengatakan target student loan adalah keluarga miskin dan keluarga kelas menengah yang tidak termasuk kelompok miskin atau 30% penduduk terbawah di Indonesia. “Kelas menengah itu tidak masuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, tetapi butuh uang kuliah,” kata dia.

“KPPU dalam waktu dekat akan memanggil berbagai lembaga pembiayaan daring yang telah menyalurkan pinjaman mahasiswa tersebut, serta mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperoleh keterangan lebih lanjut,” kata Ketua KPPU Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah persoalan pinjol untuk biaya pendidikan mahasiswa menjadi perhatian KPPU karena tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Seharusnya pinjaman untuk biaya pendidikan tidak berbunga.

Fanshurullah mengatakan dalam keterangan tertulis Jumat (23/2/2024), perundang-undangan justru mewajibkan pemerintah (pusat dan daerah), termasuk perguruan tinggi, memenuhi hak mahasiswa yang belum memiliki kemampuan ekonomi dalam menyelesaikan studi. Ini termaktub dalam pasal 76.