“Ada yang melaporkan, iya,” katanya dikutip dari Kumparan, Jumat (11/10/2024).

Ari menyebut, laporan itu masuk pada awal Agustus. Namun, sebelum laporan masuk, menurut Ari, hal ini sudah jadi semacam pengetahuan umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Memang dari awalnya, secara umum. Di pelapor itu memang sudah ada, sudah siapin kayak screenshot, foto, rekaman, atau apa gitu, sebelum melapor. Karena itu yang bikin dia cukup berani untuk melapor,” urai Ari.

Dia pun mengatakan jika laporan ini telah ditindaklanjuti dan sekarang kasus yang diduga melibatkan F ini telah memasuki tahap akhir penyusunan rekomendasi laporan kepada Rektor.

“Saat ini sedang dalam tahap akhir penyusunan rekomendasi,” katanya.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK), Yudi Mulyana Hidayat, mengeklaim pihaknya telah memberikan sanksi terhadap sejumlah kasus tersebut.

Yudi menyebut ada 10 pelaku yang telah ditindak dalam delapan bulan terakhir. Mereka antara lain terdiri dari sembilan peserta didik PPDS, dan satu orang dosen. Adapun mengenai tindakan yang diambil pihaknya, Yudi menyebut itu bervariasi.

“Ada yang dikeluarkan ada yang disanksi. Misalkan perpanjang studi tiga bulan, empat bulan, ya peringatan. Klasifikasinya tergantung berat ringannya tindakan yang dilakukan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (17/8/2024).

Lebih lanjut, Yudi mengatakan tak semua lingkungan PPDS Unpad terdapat aksi bullying. Menurutnya, aksi perundungan hanya kerap terjadi di lingkungan spesialisasi tertentu.

“Hanya di departemen tertentu, terutama departemen yang ‘memegang pisau’, kalau kita istilahnya begitu, yang bedah-bedah,” katanya.

Adapun kasus yang disinggung di atas, Yudi menyebut itu terjadi di lingkungan Bedah Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

“Kalau bagian jiwa, bagian forensik enggak ada tuh bullying. Jadi tergantung departemennya,” pungkas dia.

Petisi seruan yang disampaikan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad itu berisi kritikan atas menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, sivitas akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

“Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten,” ucap Ganjar Kurnia.