Hal itu disampaikan Menko Budi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis November 2024.

Dia meminta kepada seluruh Pemda untuk mempertimbangkan segala aspek dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Terkait penetapan UMP UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan format agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” ujarnya.

Menko Budi mewanti-wanti agar upah minimum yang ditetapkan nantinya tidak terlalu tinggi, atau tidak terlalu rendah, yang sifatnya tidak rasional.

Sebab kata dia, upah minimum yang tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga yang ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan pada peraturan.

Selain upah minimum, Menko Budi juga mengingatkan terkait agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Dia meminta kepada seluruh Pemda untuk mengawal Pilkada agar dapat berjalan sesuai keinginan.

“Terkait Pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi ini betul-betul bisa berjalan dengan aman dengan lancar, jurdil dan damai,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu meminta setiap kepala daerah untuk melakukan perencanaan dengan detail, dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan contigency plan untuk mengantisipasi setiap resiko yang berpotensi muncul Jangan sampai kita terdadak atau panik dengan situasi yang ada di luar kendali kita,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pilkada Serentak dan penetapan upah minimum merupakan dua agenda nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pemerintah berharap agar kedua agenda tersebut dapat berjalan lancar demi menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional. []