Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan menggunakan besaran UMP tahun 2025 untuk tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian akibat kondisi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membenarkan hal tersebut.

“Hanya Aceh yang menggunakan UMP 2025 untuk tahun depan,” ujar Indah saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data yang telah diumumkan, terdapat sejumlah provinsi dengan besaran UMP yang tergolong tinggi. DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2026.

10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi, berdasarkan pengumuman resmi pemerintah daerah:

1. DKI Jakarta
   Rp5.729.876 (naik 6,17%)

2. Papua Pegunungan
   Rp4.508.714 (naik 5,2% – belum diumumkan resmi)

3. Papua Selatan
   Rp4.508.100 (naik 5,19%)

4. Papua
   Rp4.436.283 (naik 3,51%)

5. Papua Tengah
   Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung
   Rp4.035.000 (naik 4,09%)

7. Sulawesi Utara
   Rp4.002.630 (naik 6,02%)

8. Sumatra Selatan
   Rp3.942.963 (naik 7,1%)

9. Sulawesi Selatan
   Rp3.921.088 (naik 7,21%)

10. Kepulauan Riau
    Rp3.879.520 (naik 7,06%)

Daftar UMP 2026 Provinsi Lainnya

Berikut besaran UMP 2026 di provinsi lainnya yang telah diumumkan:

11. Papua Barat: Rp3.841.000 (naik 6,25%)

12. Riau: Rp3.780.495 (naik 7,74%)

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243 (naik 5,45%)

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 (naik 4,2%)

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431 (naik 5,12%)

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 (naik 6,54%)

17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 (naik 6,12%)

18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

19. Maluku Utara: Rp3.510.240 (naik 3%)

20. Jambi: Rp3.471.497 (naik 7,32%)

21. Gorontalo: Rp3.405.144 (naik 5,69%)

22. Maluku: Rp3.334.490 (naik 6,14%)

23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934 (naik 6,81%)

24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 (naik 7,58%)

25. Sumatra Utara: Rp3.228.949 (naik 7,9%)

26. Bali: Rp3.207.459 (naik 7,04%)

27. Sumatra Barat: Rp3.182.955 (naik 6,3%)

28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 (naik 9,08%)

29. Banten: Rp3.100.881 (naik 6,74%)

30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 (naik 6,12%)

31. Lampung: Rp3.047.734 (naik 5,35%)

32. Bengkulu: Rp2.827.250 (naik 5,89%)

33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861 (naik 2,73%)

34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898 (naik 5,45%)

35. Jawa Timur: Rp2.446.881 (naik 6,11%)

36. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 (naik 6,78%)

37. Jawa Tengah: Rp2.327.386 (naik 7,28%)

38. Jawa Barat: Rp2.317.601 (naik 5,77%)

UMP menjadi acuan minimum upah bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kenaikan UMP 2026 di sejumlah daerah mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional dan regional.

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten [atau kota], tapi ‘dapat’,” ujar Mendagri saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia pun menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah.

Adapun seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari,

ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menerangkan bahwa penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

“Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah. Nilai alfa [itu] ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.

Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Terakhir, Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum di seluruh provinsi.

“Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tandasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan penetapan UMP telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan.

“Rupiahnya dari Rp4,9 juta jadi Rp5.067.381,” kata Heru Budi dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Penetapan UMP DKI 2024 juga tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Dalam PP tersebut, telah ditetapkan formula kenaikan upah minimum dengan rumusan, nilai penyesuaian upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi dikali alfa dikali upah minimum berjalan. Rumusan ini berlaku untuk UMP yang telah melebihi batas atas.

Sementara itu, upah minimum yang belum melebihi batas atas atau di bawah batas menggunakan rumusan nilai penyesuaian upah minimum adalah inflasi (pertumbuhan ekonomi dikali alfa) upah minimum berjalan seperti diatur dalam Pasal 26 PP 51/2023. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar 15 persen.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya secara tettulis, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen.

Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

“Kedua, adalah makro ekonomi di mana menurutnya, kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu,” lanjutnya.